Hukum: Recent submissions
Now showing items 401-420 of 1669
-
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUAKAN OLEH KEPALA DESA
(2023-11-27)Perkembangan tindak pidana terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi. Perilaku korupsi telah menjalar kesemua lapisan masyarakat, salah satu ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DAERAH YANG MENERIMA GRATIFIKASI (Studi Putusan No.12/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn)
(2023-11-27)Di Indonesia tindak pidana korupsi adala satu tindak pidana yang paling sering terjadi.Pemerintah Indonesia selalu berupaya melakukan upaya pemberantasan dan juga pencegahan teradap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.Namun ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PENYEROBOTAN TANAH
(2023-11-27)Tanah merupakan bagian dari bumi yang merupakan objek yang diatur oleh hukum agraria. Tentunya, dalam hal ini hak atas tanah juga telah diatur dalam hukum agraria. Dan pemerintah dengan hak atas tanah negara bersifat ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI PORNOGRAFI MEMUATKETELANJANGAN
(2023-11-25)Tindak Pidana Pornografi adalah Perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan apa yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, dan suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, ... -
PELINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KEJAHATAN BERKEDOK INVESTASI ELEKTRONIK
(2023-11-25)Percepatan evolusi teknologi di Era society telah membawa pengaruh yang sangat signikfikan bagi masyarakat, dinamikan perubahan semakin tidak terelakan menjadi elemen sendiri bagi negara, masyarakat dan instasni lainnya. ... -
PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU LAYERING DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2023-11-25)Pada skeipsi ini dilatar belakangi bahwa Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana ... -
PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERI PETUNJUK KEPADA PENYIDIK DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN
(2023-11-25)Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping lembaga penegak hukum lainnya, Jaksa Penuntut Umum sebagai lembaga pemerintah yang ... -
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI KEARIFAN LOKAL “FANGETUO”
(2023-11-25)Anak memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lainnya yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(2023-11-25)Pajak memiliki peran penting untuk kemajuan dan pembagunan suatu negara, hal ini dikarenakan sektor pajak merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pembagunan di Indonesia. Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi ... -
UPAYA LAPAS DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK KEKERASAN ANTAR WARGA BINAAN
(2023-11-25)Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sidikalang mengalami keadaan over kapasitas, dimana jumlah penghuninya jauh melebihi kapasitas dari yang telah disediakan. Akibat dari over kapasitas, menyebabkan di Lembaga Pemasyarakatan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERETASAN KARTU KREDIT WARGA NEGARA ASING UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE
(2023-11-25)Peraturan mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang tentang Transaksi dan Informasi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ada ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK/ INFORMASI ELEKTRONIK SEHINGGA MERUGIKAN ORANG LAIN
(2023-11-25)CyberCrime merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Terdapat beberapa macam kejahatan yang diatur di dalam ... -
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MEMANEN HASIL PERKEBUNAN TANPA lZIN
(2023-11-25)Memanen hasil perkebunan tanpa izin yang terjadi sangat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Memanen hasil perkebunan tanpa izin dikategorikan tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan masalah yang sangat ... -
PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN MENGUNGKAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN MENGGUNAKAN SENJATA API
(2023-11-25)Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum/rechtsstaat dan bukan negara yang berdasarkan dengan kekuasaan belaka untuk bertindak sesukanya maupun mengadili dan mendakwa seseorang dengan seenaknya tanpa ada dasar maupun ... -
ANALISIS HUKUM ILLEGAL ACCESS PADA SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN
(2023-11-25)Perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace, yaitu sebuah jaringan/wadah bagi seseorang dimana mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan berbasis ... -
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYETUJUI UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG MEMERIKSA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 23/PUU-XIX/2021
(2023-11-25)Dalam perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi, suatu perusahaan tidak mungkin terlepas dari pihak lain dimana pihak tersebut sebagai wadah untuk mendapatkan bantuan donasi ... -
PERJANJIAN JUAL BELI BARANG SECARA KREDIT MELALUI SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE SECARA ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(2023-11-25)Hubungan hukum di dalam fitur Paylater ini dapat digunakan oleh konsumen atau pengguna Paylater yang mampu mempermudah dalam melakukan belanja online, sehingga perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan praktis. Dalam ... -
ANALISIS YURIDIS ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN SECARA MASSAL OLEH PERUSAHAAN PT. SUMATERA TIMBERINDO INDUSTRY
(2023-11-25)Pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak boleh dilakukan semata-mata ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH ADANYA PUTUSAN PENCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG N0. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(2023-11-25)Harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh suami dan istri pada saat berlangsungnya pernikahan. Apabila terjadinya perceraian suami dan istri berhak mendapat kembali setengah bagian dari harta tersebut, namun ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TERNAK KERBAU YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT ADANYA WANPRESTASI DARI PEMBELI DI PASAR HEWAN SIBORONGBORONG MENURUT HUKUM PERDATA
(2023-11-25)Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai strategis, antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat bertambahnya jumlah ...