Hukum: Recent submissions
Now showing items 381-400 of 1669
-
ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU YANG MENYEBARKAN BERITA BOHONG YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(2023-11-28)Teknologi dan informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut selalu membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu kemudahan untuk mendapatkan informasi ... -
ANALISIS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PERUSAKAN HUTAN
(2023-11-28)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencegahan dan perusakan hutan dan untuk menganalisis pertimbangan hakim atas putusan bebas (vrijspraak) kasus ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA SECARA TERUS MENERUS (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN. Bjr)
(2023-11-27)Melihat tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak setiap tahunnya menjadi salah satu faktor bahwa penyandang disabilitas dapat juga menjadi korban kekerasan seksual. Keadaan fisik serta mental yang ... -
PERAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI NEGARA PADA SENGKETA KETATANEGARAAN
(2023-11-27)Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-unda ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
(2023-11-27)Indonesia sebagai negara hukum dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari paham demokrasi kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum ... -
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI BENTUK KEBEBASAN PARTAI POLITIK BARU DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(2023-11-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan Presidential Threshold yang dijadikan syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Pemilihan ... -
PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN TIDAK BERIZIN
(2023-11-27)Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap bangunan tidak berizin harus melalui tahapan-tahapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penertiban bangunan tidak berizinoleh aparat Satuan Polisi Pamong ... -
TUGAS DAN FUNGSI POKOK WEWENANG BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (A.P.B.D)
(2023-11-27)Badan Anggaran atau yang disebut Anggaran adalah alat bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tetap dan anggaran untuk pembahasan. Badan Anggaran lebih menitikberatkan pada fungsi DPRD dalam penyusunan Anggaran ... -
MODEL PEMBINAAN PEREMPUAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
(2023-11-27)Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan ... -
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKANOLEH SAUDARA SEPUPU DARI AYAH ANAK KORBAN
(2023-11-27)Persetubuhan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis pada ... -
ANALISIS HUKUM PEMIDANAAN PELAKU MONEY LAUNDERING YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(2023-11-27)Praktek pencucian uang (money laundering) bukanlah sesuatu fenomena yang baru dalam dunia kejahatan. Sejak dahulu para pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk mengaburkan aktivitasnya dan hadir dalam bentuk mutakhir. ... -
ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
(2023-11-27)Tindak Pidana Terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas Penulisan hukum ini ... -
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU REKLAMASI PANTAI TANPA IZIN UNTUK TEMPAT USAHA
(2023-11-27)Reklamasi pantai adalah suatu usaha menata kawasan daerah pantai untuk dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman, perindustrian,, pertokoan dan objek wisata, reklamasi pantai juga sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ... -
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA RESIDIVIS SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KEPADATAN LEMBAGA PEMASYARAKATANl
(2023-11-27)Skripsi ini membahas memngenai pemberian remisi kepada narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan Lembaga Pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan, kelebihan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH SESUAI UPAH MINIMUM PADA WILAYAH PROPINSI ATAU KABUPATEN/KOTA
(2023-11-27)Korporasi menjadi salah satu subjek hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Korporasi yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BERSAMA- SAMA MENGEDARKAN BENIH UNGGUL YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDART MUTU DAN BERSERTIFIKAT
(2023-11-27)Sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam penerbitan sertifikat benih atau dokumen yang menyatakan kebenaran mutu dari benih tersebut, dengan tujuan untuk menjaga kemurnian varietas ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TIINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(2023-11-27)Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum pelanggaran ketentuan hukum dalam keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi ... -
PERANAN LEMBAGA PENGELOLAHAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN (PB3R) DALAM MELAKUKAN PENGELOLAHA N BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA
(2023-11-27)Penegakan hukum yang efektif dan memerlukan pengelolaan bukti yang tepat dan integrasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk ... -
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penyedia Jasa Perawatan Gigi Tanpa Izin
(2023-11-27)Kesehatan gigi merupakan salah satu hal yang penting yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat terlebih dalam berinteraksi sosial. Hal ini tentu disadari oleh seluruh masyarakat. Dalam menangani setiap permasalahan yang ... -
ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA MELALUI JARINGAN INTERNET
(2023-11-27)Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar ...