Browsing Hukum by Title
Now showing items 1-20 of 1650
-
ABSTRAK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)
(2019-10-14)Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan ... -
ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MEMPERSULIT PENYIDIKAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA DI MUKA SIDANG PENGADILAN (Studi Putusan No. 2229/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)
(2021-12-16)Pihak aparat kepolisian sudah berusaha kerja keras dalam memerangi atau menghambat laju peredaran narkotika di masyarakat, dengan informasi dari masyarakat polisi dapat mengetahui adanya peredaran narkotika. Pemberantasan ... -
ABSTRAK Pertanggugjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Dengan Cara Tidak Sah (Illegal Logging). (Studi Putusan No.495/Pid.sus-LH/2017/PN.Simalungun)
(2019-09-20)Illegal logging adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, yang berupa pengambilan kayu, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, yang tidak ada kelengkapan ... -
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (STUDI PUTUSAN NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021)
(2022-10-29)Penyalahgunaan kekuasaan dalam Tindak Pidana Militer adalah suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Oknum Pejabat Militer untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun korporasi. ... -
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN YANG DENGAN SENGAJA MEMBELI, MENJUAL HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI BERASAL DARI PEMBALAKAN LIAR (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pli)
(2022-10-24)Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tingginya permintaan ... -
ABSTRAKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN PEMALSUAN TRANSAKSI PERBANKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg)
(2018-08-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan tindak pidana pemalsuan transaksi perbankan secara berlanjut serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ... -
Accountability Director of Limited Liability Company (PT) In Crime of Environmental Quality Standards Study Decision Number 130 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Bib
(2017-08-15)The occurrence of pollution of environmental quality standard and / or environmental damage is mostly done in the context of running an economic business and is often also an attitude of the maupu ruler who does not run ... -
AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU YANG MEMBERIKAN SUARA DOUBLE ATAU LEBIH DARI SATU KALI DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.Sus/2021/PN TLi)
(2021-10-28)Dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum, sangatlah dibutuhkan dan perlu diperhatikan adanya kejujuran, kebersihan dan keadilan dalam berlangsungnya pemilihan umum di Negara Indonesia. Setiap pelaku tindak pidana ... -
Akibat Hukum Klaim Polis Asuransi Kenderaan Bermotor Atas Wanprestasi Si Penanggung
(2018-10-18)Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila penanggung tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ... -
AKIBAT HUKUM PADA PUTUSAN KEPAILITAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga. Jkt Pst)
(2022-11-24)Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang kepailitan yang terjadi terhadap harta kekayaan yang terbebani hak tanggungan, terhadap putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga. Jkt Pst. Berdasarkan putusan permohonan ... -
AKIBAT HUKUM PELELANGAN OBJEK JAMINAN GADAI EMAS OLEH LEMBAGA PEGADAIAN TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN/PERINGATAN TERHADAP DEBITUR
(2023-12-09)Hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang. Materi Peraturan Perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang ... -
AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR (Studi Putusan No. 991 K/PDT.SUS-HKI/2019)
(2022-02-02)Penelitian ini disusun karena terjadinya pembatalan merek hanya dapat di diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual atau gugatan kepengadilan ... -
AKIBAT HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENGUASAI SEBIDANG TANAH SECARA TANPA HAK
(2023-12-08)Tanah dan bangunan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Hubungan dengan manusia tanah sangat erat karena tanah adalah tempat tinggal, tempat pemberi makan, tempat lahir, dan tempat pemakaman. Hak atas tanah ... -
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(2023-12-08)Suatu keluarga terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pasangan seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan ... -
AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN TERHADAP PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1104 K/PID/2009)
(2014-09-18)Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adigium lama dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara. Dalam hukum tindak pidana ... -
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN KE CATATAN SIPIL TERHADAP ANAK DAN HARTA BILA TERJADI PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(2019-09-18)Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat pun berkembang termasuk dalam laju perkembangan penduduk. Hal itu diakibatkan karena adanya perbuatan hukum dalam hal perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan ... -
AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBORONG YANG MELAKUKAN WANPRESTASI KARENA TIDAK MENYELESAIKAN PEKERJAAN PEMBORONGAN BANGUNAN MESS (STUDI PUTUSAN NOMOR 380/Pdt.G/2021/PN Dps.)
(2022-11-29)Pada penulisan Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait akibat hukum pihak pemborong yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemborongan Studi Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Dps. Sehingga penulis merumuskan ... -
AKIBAT HUKUM TERHADAP TERJADINYA SERTPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH
(2024-01-17)Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam hal penerbitan sertipikat hak atas tanah disertai kekuatan hukum sertipikat sebagai bukti kepemilikan dengan adanya sertipikat ... -
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG No. 37 Tahun 2004
(2024-06-05)Negara Indonesia dalam pembangunan ekonominya memiliki perkembangan dengan sangat pesat dengan adanya program pemerintah secara bertahap dan memiliki kesinambungan .Salah satu bentuk usaha yang sangat berpengaruh dalam ... -
ANALISA HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(2022-06-07)Penelitian ini disusun karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi salah satu pilihan yang sering diambil baik oleh Debitor maupun oleh Kreditor sebagai upaya restrukturisasi utang. Namun, banyak yang belum memahami ...