Hukum: Recent submissions
Now showing items 661-680 of 1669
-
PEMBERLAKUAN PEMBERIAN JAMINAN KREDIT PERMODALAN BAGI UMKM DITINJAU DARI PP NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19
(2022-10-31)Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini telah menunjukkan peran strategis dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga perlu didukung ... -
Tinjauan Yuridis Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Memberikan Data Yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk)
(2022-10-31)Pada putusan nomor 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk tindakan dari terdakwa ZAHID ALAM bin MOHD HUSSON alias AGUNG S pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Terdakwa ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGANGKUT BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 87/PID.SUS/2020/PN.KBM)
(2022-10-31)Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara. Penerimaan Negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan Negara dari pertambangan minyak dan gas ... -
PELAKSANAAN PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM PADA TAHAP PENUNTUTAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN JAKSA AGUNG RI NOMOR : PER-036/A/JA/09/2011 ( STUDI DIKEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI )
(2022-10-31)Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses Penyidikan (Opsporing), Penuntutan (Vervolging), Pelaksanaan Putusan Hakim (Executie), dan Pengawasan dan ... -
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN FINTECH P2P LENDING TERHADAP KONSUMEN (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Medan)
(2022-10-31)Di era teknologi keuangan saat ini, muncul model bisnis baru yang berkembang cukup pesat di Indonesia, yaitu peer to peer (P2P) lending atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (online). Dengan potensinya yang ... -
PELAKSANAAN MEDIASI PENAL PADA TINGKAT PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA MENUJU KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi di Polres Nias)
(2022-10-31)Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga ... -
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PERSEORANGAN YANG BERTEMPAT TINGGAL DISEKITAR KAWASAN HUTAN ( STUDI PUTUSAN NO. 43/PID B/ LH/2021/PN PWD)
(2022-10-31)Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa di dunia dan khususnya kepada bangsa Indonesia. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAKAN YANG MENIMBULKAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI YOUTUBE (Studi Putusan No. 910/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg)
(2022-10-31)Tindak Pidana Ujaran Kebencian adalah tindak pidana yang mencakup semua bentuk ungkapan yang berupa menyebarkan, menghasut, memajukan dan menjustifikasi kebencian atas dasar ras, xenophobia, anti Semitism atau bentuk lain ... -
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN KEPALA DESA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mdn)
(2022-10-31)Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang disebut juga tindak pidana khusus yang biasa dilakukan oleh pejabat- pejabat negara dengan menyalahgunakan wewenangnya. Adapun ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI SENDIRI YANG DILAKUKAN ASN(APARATUR SIPIL NEGARA) STUDI PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUSTPK/2020/PN MDN.
(2022-10-29)Penelitian ini tentang tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri yang dilakukan asn(aparatur sipil negara) dengan melakukan Studi Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn. Adapun permasalahan yang diajukan adalah ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI (Studi Putusan Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)
(2022-10-29)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Konstruksi pemerintah di Indonesia seringkali terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/jasa Konstruksi maupun ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN MASYARAKAT SECARA BERSAMA-SAMA DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA (Studi Putusan No.459/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)
(2022-10-29)Tindak Pidana Penipuan merupakan suatu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Penipuan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat atau ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TANPA IZIN MENJALANKAN KEGIATAN PABRIK DENGAN MAKSUD MENGELAKKAN PEMBAYARAN CUKAI (Studi Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN.Jpa)
(2022-10-29)Tindak Pidana Cukai merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu berupa instansi, badan hukum, maupun perseorangan dengan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai resmi suatu ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 108/PID.SUS/2021/PN.PTI)
(2022-10-29)Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat, tentu mempunyai peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan suatu negara. Peran strategis tersebut ... -
PELAKSANAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan)
(2022-10-29)Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DESA (STUDI PUTUSAN NO.92/PID.SUS-TPK/2021/PN MDN)
(2022-10-29)Salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka adalahadanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Seharusnya salah satu wujudnya adalah Indonesia dinyatakan sebagai salah satu ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU DOKUMEN BANK (PUTUSAN NOMOR : 194/PID.SUS/2019/PN TTE)
(2022-10-29)Pemalsuan merupakan tindakan terpidana yang memiliki kaitan dengan Pasal 263 KUHP, memalsukan akta-akta otentik Pasal 264 dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sesuai Pasal 266 KUHP. Dalam ... -
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (STUDI PUTUSAN NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021)
(2022-10-29)Penyalahgunaan kekuasaan dalam Tindak Pidana Militer adalah suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Oknum Pejabat Militer untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun korporasi. ... -
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME (STUDI PUTUSAN NOMOR 315/PID/SUS/2020/PN.JKT.TIM)
(2022-10-29)Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongan terhadap kejahatan kemanusiaan, serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme ... -
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) PADA WILAYAH HUKUM DAERAH SUMATERA UTARA. (STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA UTARA).
(2022-10-29)Hoax dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. Hoax merupakan sebuah pemberitaan bohong yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu. Penyebaran berita bohong ...