Hukum: Recent submissions
Now showing items 681-700 of 1669
-
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ALAT BUKTI PERKARA PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS MELALUI PERSIDANGAN ONLINE PADA MASA COVID-19
(2022-10-29)Pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Dimulai dari tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN KARENA JABATAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn).
(2022-10-29)Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial ... -
PEMINDANAAN PELAKU MEMPRODUKSI DAN/ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL BARANG (Studi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/Pn.Cms)
(2022-10-29)Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Hal itulah yang memacu para produsen makanan untuk mengembangkan variasi makanan bagi masyarakat atau konsumen pada jumlah yang besar. Di era ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Pra/2021/PN.Mdn)
(2022-10-29)Pra-peradilan adalah lembaga pengawasan aparat penegak hukum yang melakukan kewenangannya dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, sah atau tidaknya penahanan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN DENGAN CARA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR)
(2022-10-29)Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang begitu pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas secara langsung ataupun tidak langsung mengubah pola hidup dalam masyarakat. Sehubungan dengan kemajuan teknologi ... -
PENJATUHAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN.Srl)
(2022-10-29)Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk ... -
PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA) MELALUI MEDIA SOSIAL
(2022-10-29)Banyak masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi ke dalam hal yang negatif dengan melakukan perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan) seperti penyebaran ujaran kebencian (Hate Speech) dengan tujuan ... -
PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAPKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK ( Studi di Kepolisian Resor Nias )
(2022-10-29)Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat ini adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak, Dimana anak dibawah umurlah yang menjadi sasaran utamanya. Hal ini dikarenakan ... -
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA YANG TURUT SERTA MENJADI PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT YANG MASUK WILAYAH INDONESIA TIDAK MELALUI DITEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (Studi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN.Dum)
(2022-10-29)Tindak Pidana Keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik ... -
PERANAN AN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun)
(2022-10-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepemimpinan lurah dalam pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, ... -
GAGASAN PERUBAHAN MASA JABATAN PRESIDEN MELALUI PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME
(2022-10-27)Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia permasalahan mengenai masa jabatan Presiden dan perubahan UUD 1945 bukanlah hal yang baru terjadi. Isu hukum yang terjadi dewasa ini mengenai gagasan perubahan masa jabatan Presiden ... -
IMPLIKASI PERUBAHAAN UUD 1945 TERHADAP KEDUDUKAN DAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2022-10-27)Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik demikian bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) . Ketentuan ini memuat dua konsep, yaitu mengenai bentuk Negara (Negara Kesatuan) dan bentuk Pemerintahan (Negara ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI /2013 TERHADAP PEMILIHAN SERENTAK DI INDONESIA
(2022-10-27)Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPADINA DIMASA PANDEMI COVID-19
(2022-10-27)Fenomena pandemi COVID-19 sebagai bencana Global menimbulkan dampak yang luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung di Dunia. Penyebaran virus COVID-19 ini menyebabkan ketidakseimbangan yang berlangsung dalam ... -
TINJAUAN YURIDIS PREROGATIF PRESIDEN MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(2022-10-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan Hak Prerogatif Presiden yang mana dalam prakteknya kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah “hak prerogatif Presiden” dan diartikan ... -
IMPLEMENTASI PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
(2022-10-27)Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Oleh karena itu, ... -
EKSISTENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN MATI MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2022-10-27)Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang ... -
EKSISTENSI KOMNAS HAM DI TINJAU BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2022-10-27)Komnas HAM dalam hal ini dapat melakukan fungsi penelitiannya dengan mengkaji perundang- undangan namun, sayangnya hasil dari penelitian ini yang biasanya disebut sebagai rekomendasi acap kali tidak dihiraukan oleh pemangku ... -
MEKANISME CHECKS AND BALANCES SISTEM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2022-10-27)Peneliti ini bertujuan untuk mengindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka diperlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang ... -
ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
(2022-10-27)Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut nilai-nilai demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi salah satu dasar hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di ...