Hukum: Recent submissions
Now showing items 701-720 of 1669
-
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG TANPA HAK MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK ATAU GELAR PROFESI DENGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (Studi Putusan Nomor: 138/Pid.Sus/2019/PN.Mrt)
(2022-10-24)Di dunia perkembangan zaman ini, Pendidikan adalah salah satu faktor penting bagi kehidupan. Bahkan dalam dunia yang sudah maju dan canggih ini, titik lemahnya suatu bangsa dapat dinilai berdasarkan sejahteranya taraf ... -
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 01/Pid.pra/2019/PN.Spt)
(2022-10-24)Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi suatu fenomena yang sejak dulu sulit dibantah dengan argumentasi apapun. Perilaku tindak pidana korupsi juga telah masuk ke dalam wilayah institusi peradilan pidana ... -
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN YANG DENGAN SENGAJA MEMBELI, MENJUAL HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI BERASAL DARI PEMBALAKAN LIAR (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pli)
(2022-10-24)Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tingginya permintaan ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MELAKUKAN PELANGGARAN HAK EKONOMI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 193/PID.SUS/2019/PN.TTE)
(2022-10-24)Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Namun pada faktanya, masih banyak orang yang melakukan pelanggaran hak cipta tanpa memperhatikan hak moral ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG (STUDI PUTUSAN NO.264/Pid.Sus/2021/PN Ktg)
(2022-10-24)Hutan Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversiti dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SECARA TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK (Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm)
(2022-10-24)Penegakan penyalahgunaan senjata tajam juga sulit terealisasikan karena juga terbentur adat yang masih dipegang teguh oleh beberapa suku di Indonesia Penyebab penyalahgunaan senjata tajam yang marak pun disebabkan dengan ... -
ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PENJUAL YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA PEMBELI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK (Studi Kasus Putusan Nomor : 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)
(2022-10-24)Perjanjian jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. Permasalahannya adalah apabila ... -
KEDUDUKAN SERTA PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN HUKUM DI INDONESIA
(2022-10-24)Lembaga Ombudsman RI dibentuk agar penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut, dan benar. Karena itu, Ombudsman RI mengemban fungsi mengawasi penyelenggaraan Negara dan ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (PASCA AMANDEMEN KE-IV UUD 1945)
(2022-10-24)Proses pembentukan Dewan Perwakilan Daerah awalnya adalah untuk merubah struktur parlemen menjadi dua kamar yang terdiri dari DPR dan DPD. Dengan diterapkan sistem ini diharapkan dapat merepresentasikan kepentingan seluruh ... -
FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Perjalanan Demokrasi Di Indonesia)
(2022-10-24)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. Landasan konstitusional kewenangan terbatas, berimplikasi negatif terhadap kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. ... -
KETERBATASAN WEWENANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. (STUDI KASUS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM MENYELESAIKAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA)
(2022-10-24)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Bagaimana Keterbatasan kewenangan Komisi Nasional Hak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM PERUSAHAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Nomor : 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn)
(2022-10-24)Perlindungan hukum terhadap pekerja pada dasarnya bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar Para Tenaga Kerja di Indonesia lebih dimanusiakan. Hal ini juga wajib dipenuhi manakala tempat ... -
ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TERGUGAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 209/PDT/2019/PT MDN)
(2022-10-24)Penarikan kendaraan karena alasan menunggak angsuran oleh leasing selaku petugas dari lembaga pembiayaan merupakan peristiwa yang sering dijumpai dari berbagai media pemberitaan dan pengalaman dalam masyarakat. Atas dasar ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR TERHADAP PEKERJA KONSTRUKSI YANG MENGALAMI KECELEKAAN KERJA AKIBAT TERTIMPA BANGUNAN GEDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONTRUKSI
(2022-10-24)Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam melaksanakan pekerjaannya pekerja sering mengalami kecelakaan kerja khususnya pekerja konstruksi yang tertimpa ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WALI AMANAT DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK
(2022-10-24)Penelitian skripsi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui perlindungan yuridis wali amanat dalam perdagangan obligasi secara elektronik. Memiliki rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap wali amanat dalam ... -
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PARA PEKERJA AKIBAT PERUSAHAAN PAILIT (Studi Putusan Nomor 8 Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk)
(2022-10-24)Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hak-hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan pailit menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 dengan undang-undang no 11 tahun ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Kepada Debitur yang Melakukan Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ( Studi Penelitian Di Bank Danamon KCP Medan - Thamrin)
(2022-10-24)Penelitian ini tentang pemberian kredit tanpa agunan kepada debitur yang melakukan wanprestasi di Bank Danamon KCP Medan-Thamrin.adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perwujudan perlindungan hukum ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK-HAK KONSUMEN DALAM KLAIM GARANSI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI PT.ALFA SCORPII MEDAN)
(2022-10-24)Dalam kegiatan jual beli sepeda motor merek Yamaha di PT. Alfa Scorpii Medan harus menjamin kenyamanan penggunaan sepeda motor, pihak produsen sebagai pihak produksi biasanya menyertakan suatu produk sepeda motor dengan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN MINI BUS ANTAR KOTA KOPERASI BINTANG TAPANULI (KBT) YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGANGKUT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(2022-10-24)Penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan ketika melakukan perjalanan darat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum menjamin perlindungan ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2022-10-24)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang bisa mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.Alasan Pemutusan Hubungan Kerjapada umumnya ...