• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WALI AMANAT DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

    Thumbnail
    View/Open
    EMA NUELA CHRISTINE.pdf (297.7Kb)
    Date
    2022-10-24
    Author
    CHRISTINE, EMA NUELA
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian skripsi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui perlindungan yuridis wali amanat dalam perdagangan obligasi secara elektronik. Memiliki rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap wali amanat dalam perdagangan obligasi secara elektronik. Salah satu instrumen yang diperdagangkan dipasar modal adalah obligasi. Dalam penerbitan obligasi wali amanat bertindak mewakili kepentingan investor dan untuk menjamin perwaliamanatan. Metode penelitan ini merupakan jenis penelitian normatif atau termasuk dalam penelitian kepustakaan ( Library search ). Sumber bahan yang diperoleh yaitu bahan hukum primer (Undang-Undang) , peraturan perundang-undangan (Yurisprudensi) , bahan hukum sekunder (buku-buku, teori hukum , dan pendapat para sarjana) , bahan hukum tersier (Wikipedia dan jurnal) . Teknik pengumpulan data dengan cara kualitatif kemudian disajikan secara sistematis , logis dan rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh perlindungan hukum terhadap wali amanat dalam perdagangan obligasi secara elektronik, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif melalui peraturan perundang-undangan yakni pada Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai keterbukaan informasi baik oleh Penerbit (issuer) yaitu perusahaan publik atau wali amanat. Salah satu bentuk perlindungan represif (Sanksi administratif) diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda atas pembayaran sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7266
    Collections
    • Ilmu Hukum [1700]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback