Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 1-20 of 1217
-
ABSTRAK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)
(2019-10-14)Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan ... -
ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MEMPERSULIT PENYIDIKAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA DI MUKA SIDANG PENGADILAN (Studi Putusan No. 2229/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)
(2021-12-16)Pihak aparat kepolisian sudah berusaha kerja keras dalam memerangi atau menghambat laju peredaran narkotika di masyarakat, dengan informasi dari masyarakat polisi dapat mengetahui adanya peredaran narkotika. Pemberantasan ... -
ABSTRAK Pertanggugjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Dengan Cara Tidak Sah (Illegal Logging). (Studi Putusan No.495/Pid.sus-LH/2017/PN.Simalungun)
(2019-09-20)Illegal logging adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, yang berupa pengambilan kayu, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, yang tidak ada kelengkapan ... -
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (STUDI PUTUSAN NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021)
(2022-10-29)Penyalahgunaan kekuasaan dalam Tindak Pidana Militer adalah suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Oknum Pejabat Militer untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun korporasi. ... -
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN YANG DENGAN SENGAJA MEMBELI, MENJUAL HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI BERASAL DARI PEMBALAKAN LIAR (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pli)
(2022-10-24)Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tingginya permintaan ... -
ABSTRAKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN PEMALSUAN TRANSAKSI PERBANKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg)
(2018-08-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan tindak pidana pemalsuan transaksi perbankan secara berlanjut serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ... -
Accountability Director of Limited Liability Company (PT) In Crime of Environmental Quality Standards Study Decision Number 130 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Bib
(2017-08-15)The occurrence of pollution of environmental quality standard and / or environmental damage is mostly done in the context of running an economic business and is often also an attitude of the maupu ruler who does not run ... -
AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU YANG MEMBERIKAN SUARA DOUBLE ATAU LEBIH DARI SATU KALI DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.Sus/2021/PN TLi)
(2021-10-28)Dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum, sangatlah dibutuhkan dan perlu diperhatikan adanya kejujuran, kebersihan dan keadilan dalam berlangsungnya pemilihan umum di Negara Indonesia. Setiap pelaku tindak pidana ... -
Akibat Hukum Klaim Polis Asuransi Kenderaan Bermotor Atas Wanprestasi Si Penanggung
(2018-10-18)Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila penanggung tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ... -
AKIBAT HUKUM PADA PUTUSAN KEPAILITAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga. Jkt Pst)
(2022-11-24)Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang kepailitan yang terjadi terhadap harta kekayaan yang terbebani hak tanggungan, terhadap putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga. Jkt Pst. Berdasarkan putusan permohonan ... -
AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR (Studi Putusan No. 991 K/PDT.SUS-HKI/2019)
(2022-02-02)Penelitian ini disusun karena terjadinya pembatalan merek hanya dapat di diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual atau gugatan kepengadilan ... -
AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN TERHADAP PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1104 K/PID/2009)
(2014-09-18)Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adigium lama dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara. Dalam hukum tindak pidana ... -
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN KE CATATAN SIPIL TERHADAP ANAK DAN HARTA BILA TERJADI PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(2019-09-18)Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat pun berkembang termasuk dalam laju perkembangan penduduk. Hal itu diakibatkan karena adanya perbuatan hukum dalam hal perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan ... -
AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBORONG YANG MELAKUKAN WANPRESTASI KARENA TIDAK MENYELESAIKAN PEKERJAAN PEMBORONGAN BANGUNAN MESS (STUDI PUTUSAN NOMOR 380/Pdt.G/2021/PN Dps.)
(2022-11-29)Pada penulisan Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait akibat hukum pihak pemborong yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemborongan Studi Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Dps. Sehingga penulis merumuskan ... -
ANALISA HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(2022-06-07)Penelitian ini disusun karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi salah satu pilihan yang sering diambil baik oleh Debitor maupun oleh Kreditor sebagai upaya restrukturisasi utang. Namun, banyak yang belum memahami ... -
ANALISA HUKUM TERHADAP PEREDARAN MASKER MEREK PALSU MELALUI AKUN INSTAGRAM
(2021-10-30)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan hukum positif terhadap peredaran barang palsu di indonesia (studi peredaran masker palsu melalui akun instagram.) Dan untuk mengetahui bagaimana ... -
ANALISA YURIDIS AKIBAT KEBIJAKAN PT. TELKOMSEL YANG BERUBAH-UBAH ATAS PRODUK YANG DIJUALNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2020-09-17)Di Indonesia salah satu operator internet dan komunikasi terbesar adalah PT. Telkomsel.Anak perusahaan dari PT. Telkom ini memiliki omset1,3 triliun rupiah dalam setahun untuk penjualan produknya. Hal ini tentu ... -
ANALISA YURIDIS TERHADAP PRAKTEK SKEMA PONZI/MONEY GAME DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BERBASIS MULTI LEVEL MARKETING
(2022-01-12)Perkembangan dalam perdagangan memberikan dampak positif maupun dampak negatif, dimana salah satu dampak negatifnya yaitu kejahatan yang menjadi marak terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini ialah skema ponzi/money ... -
ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA MENERIMA SEJUMLAH UANG UNTUK MENDAPAT KREDIT DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 857/Pid.Sus/2017/PN Jak.Sel)
(2019-09-15)Sejarah perkembangan pencucian uang yang cukup panjang yang dimulai pada tahun 2002 di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang membutuhkan penanganan yang ekstra dan kemauan dari berbagai ... -
ANALISA YURIDIS TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI TRANSAKSI DIGITAL PERBANKAN
(2022-01-17)Skripsi dengan judul “Analisa Yuridis Transaksi Perbankan Melalui Transaksi Digital Perbankan” membahas tentang pengaturan hukum positif terhadap transaksi digital perbankan dan mengenai jaminan kepastian hukum dan keadilan ...