Ilmu Hukum
Browse by
Recent Submissions
-
PENGATURAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENJUALAN ONLINE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS
(2024-11-18)Internet kini berfungsi sebagai media elektronik yang sangat bermanfaat dalam berbagai aktivitas, seperti pencarian informasi, akses data dan berita, pengiriman pesan melalui email, interaksi sosial melalui media sosial, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEDOFILIA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG VIKTIMOLOGI
(2024-11-13)Anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di indonesia anak memiliki ... -
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
(2024-11-13)Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama, hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau ... -
PENEGAKAN HUKUM BERLALU LINTAS DI KOTA MEDAN DENGAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)
(2024-11-13)Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), adalah Electronic Traffic Law Enforcement adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang merupakan suatu inovasi baru terobosan revolusioner di mana sangat ... -
ANALISIS SISTEM KETATANEGARAAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2024-11-13)Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum . Sifat dari negara hukum hanya dapat ditunjukkan apabila alat-alat perlengkapan negara ... -
PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAPANULI SELATAN MENGENAI PAJAK DAN RETRIBUSI
(2024-11-13)Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan internal suatu daerah yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah. Salah satu komponen peningkatan PAD yang cukup berpengaruh ... -
ANALISIS YURIDIS SISTEM KEADILAN PEMILU SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022
(2024-11-13)Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, sebuah pemilu akan sah dan memeroleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil. Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA PADA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 10/POJK.05/2022
(2024-11-13)Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana Pada Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/Pojk.05/2022 masih muncul permasalahan sehingga perlu danya peraturan perundang-undangan ... -
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK DI PEKERJAKAN DI LUAR NEGERI
(2024-11-13)Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat danmerupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat didunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEDOFILIA DI INDONESIA
(2024-11-13)Anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di indonesia anak memiliki ... -
PERANAN SAKSI DALAM MEMPENGARUHI HAKIM DALAM PENENTUAN PUTUSAN PERKARA PIDANA UMUM
(2024-11-13)Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi, baik yang mendengar, melihat atau bahkan mengalami ... -
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
(2024-11-12)Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Permasalahan peneltiian adalah bagaimanakah peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN TERHADAP BENDERA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
(2024-11-12)Bendera negara merupakan simbol negara yang wajib dihormati setiap warga negara termasuk negara Indonesia. Semboyan atau simbol Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Dasar Negara Republik ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(2024-11-09)Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(2024-11-12)Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. ... -
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU MENEMPATKAN DAN MEMBIARKAN ANAK DALAM SITUASI PENELANTARAN
(2024-11-12)Penelantaran anak adalah tindakan yang di lakukan oleh orang tua ,wali ataupun keluarga dengan melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang tidak memberikan sandang,pangan dan papan.Dalam Pasal 76B JO Pasal 77B UU Nomor ... -
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(2024-11-12)Penganiayaan merupakan Tindakan yang melawan hukum, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka bahkan dapat mengakibatka cacat dan kematian. Tindakan penganiayaan menjadi salah ... -
TINJAUAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) TERKAIT SISTEM KEUANGAN MODERN
(2024-11-12)Pencucian uang dalam istilah umum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI
(2024-11-12)Tindak Pidana Desersi merupakan perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dari seorang militer. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA PALSU
(2024-11-11)Penipuan dengan modus lowongan kerja palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi, di mana pelaku memanfaatkan tawaran pekerjaan fiktif untuk mengelabui calon korban dan memperoleh keuntungan finansial ...
RSS 1.0