Ilmu Hukum
Browse by
Recent Submissions
-
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ASUSILA DENGAN CARA MENYEBARLUASKAN FOTO MELALUI MEDIA SOSIAL
(2024-01-23)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman ... -
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA
(2024-01-23)Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena seringkali melibatkan orang yang memiliki jabatan atau wewenang seperti pejabat publik atau penyelenggara Negara. Pejabat publik ini dipilih melalui pemilu dan pilkada, namun ... -
PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022.
(2024-01-23)Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum, salah satu kejahatan Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang mengakibatkan pergaulan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN ILEGAL FISHING DI PANTAI BARAT (STUDI DI DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA SIBOLGA)
(2024-01-23)Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN
(2024-01-23)Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai ciri khas bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal yang artinya kejahatan awal berasal dari tindak pidana penipuan yang selanjutnya melakukan tindak pidana pencucian ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SELAKU PEMAKAI OBAT-OBATAN TERLARANG
(2024-01-23)Penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia masih sangat banyak terjadi. Dalam kondisi demikian, pemakai obat-obatan terlarang pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang bahaya penggunaan ... -
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN PROSTITUSI
(2024-01-23)Pandangan publik tentang perdagangan orang terkait dengan sikap kesadaran hukum tentang pentingnya aturan dalam bentuk hukum positif. Terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang dipahami melalui pemahaman tentang diberlakukannya ... -
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINGGINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK
(2024-01-23)Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika anak apabilah dilihat secara kritis di Labuhanbatu Rantau Prapat; dan (2) upaya ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN REKENING SUATU BANK
(2024-01-23)Dalam dunia perbankan, salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan adalah kepercayaan masyarakat (nasabah). Perbankan dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan keberadaan bank yang sehat sebagai prasyarat bagi suatu ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENYURUH MELAKUKAN MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN, KOMPOSISI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM LABEL ATAU KETERANGAN BARANG.
(2024-01-23)Subsidi pupuk merupakan salah satu jenis subsidi pemerintah yang masih dipertahankan dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan nasional yang nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tujuan dilakukannya ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMBUAT LAPORAN PALSU UNTUK KLAIM ASURANSI
(2024-01-23)Tindak pidana pemalsuan dalam asuransi sangat sering terjadi yang menandakan bahwa tindakan demikian sangat mudah untuk dilakukan. Penegakan hukum dalam tindak pidana yang melibatkan asuransi tidak bisa hanya merunut kepada ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
(2024-01-23)Kosmetika termasuk dalam jenis sediaan farmasi sehingga harus melewati proses perizinan sesuai dengan ketentuan untuk dapat diedarkan dan/atau diproduksi, karena izin edar yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut menjadi ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGEKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI
(2024-01-23)Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa dimasa era golabalisasi bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam baik melalui media elektronik maupun secara langsung yang bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PERUMAHAN YANG BELUM MEMILIKI PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2024-01-23)Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran terutama pada studi ilmu hukum, dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi peneliti maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis ... -
RESIKO DISALAH GUNAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH YANG TIDAK DIBALIK NAMA DAN UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH
(2024-01-23)Di zaman yang sekarang ini banyak dari masyarakat yang sangat membutuhkan adanya tanah. Banyak juga yang menjadikan tanah ini sebagai investasi masa depan. Dikarenakan harga tanah yang setiap tahunnya naik. Investasi ... -
KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
(2024-01-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) ditinjau dari hukum perjanjian, serta untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan e-commerce ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU ATM BANK MANDIRI ATAS HILANGNYA SALDO DI REKENING
(2024-01-23)Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran terutama pada studi ilmu hukum, dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi peneliti maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk, menganalisis ... -
ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(2024-01-22)Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah ... -
KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-22)Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, yang memiliki sebutan sebagai penegak hukum konsekuensi deberikannya sebutan itu maka polisi wajib mengetahui hukum. tidak ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM PENYIARAN MEDIA TELEVISI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
(2024-01-22)Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk dengan semangat bahwa pengelolaan sistem siaran yang dimiliki oleh publik harus dikelola oleh badan independent yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. ...