Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 290-309 of 1458
-
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.3/PID.PRA/2018/PN.Trt)
(2022-02-15)Praperadilan merupakan sebuah lembaga baru dalam penegakan hukum acara pidana Indonesia. Praperadilan dibentuk dengan sebuah tujuan untuk mengeliminir dan menilai sebuah prosedur dan kewenangan dari penegak hukum dalam ... -
DASAR PERTIMBANGAN SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL HAKIM DALAM MENGHUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ( Studi Putusan No: 1195 K/ Pid.Sus/2014
(2016-09-12)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang ... -
DASAR PERTIMBANGAN SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL HAKIM DALAM MENGHUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ( Studi Putusan No: 1195 K/ Pid.Sus/2014)
(2016-09-12)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang ... -
DISPARITAS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No:39/Pid.Sus/TPK/2018/PN/JKT Pst JO Putusan No:29/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI JO 1555K/Pid.Sus/2018)
(2022-11-24)Disparitas itu artinya perbedaan. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan ... -
DISPARITAS PUTUSAN MAJELIS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DI KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN BPSK KOTA MEDAN)
(2019-09-20)Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Lembaga peradilan di luar pengadilan, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa serta sebagai Lembaga peradilan khusus untuk perlindungan konsumen, maka dengan itu apakah dengan ... -
DUGAAN PRAKTEK PREDATORY PRICING DALAM ELECTRONIC COMMERCE DI INDONESIA (Studi di Kantor Wilayah I KPPU)
(2022-11-14)Banyak keuntungan yang dapat diterima jika kita berbelanja di e-commerce yang tidak dapat diperoleh melalui transaksi konvensional Dari kelebihan-kelebihan yang dirasakan oleh penjual maupun pembeli di e-commerce tidak ... -
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI NARAPIDANA DALAM MEMBENTUK NARAPIDANA SEBAGAI MANUSIA MANDIRI YANG BERMANFAAT (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PEMATANG SIANTAR)
(2017-08-16)Narapidana bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Pada sistem pemasyarakatan narapidana dibina dengan ... -
EFEKTIFITAS PENERAPAN DWELLING TIME PADA KEGIATAN IMPOR (Studi Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Belawan )
(2019-08-29)Customs adalah suatu instansi kepabeanan yang di Indonesia di kenal dengan nama Bea Cukai, merupakan penjaga pintu (doorkeeper)dalam perdagangan internasional. Kaitannya dengan penerapan Dwelling Time Bea Cukai memiliki ... -
EFEKTIFITAS PERSIDANGAN SECARA DARING DALAM PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TARUTUNG)
(2022-11-30)Pandemi Covid-19 membawa dampak berubahnya tatanan kehidupan masyrakat tidak terkecuali pada mekanisme dan proses penegakan hukum di Indonesia. Persidangan yang seharusnya diselenggarakan secara langsung di gedung pengadilan ... -
EFEKTIVITAS FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA (STUDI DESA SIHONONGAN, KECAMATAN PARANGINAN, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
(2023-11-21)Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, tercantum pada pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum ... -
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN TERINTEGRASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN SETELAH TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN ( STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN JAKARTA )
(2022-02-02)Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. UU OJK menata ulang sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan menetapkan beberapa perubahan mendasar sistem pengawasan ... -
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN TERINTEGRASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN SETELAH TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN ( STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN JAKARTA )
(2022-01-12)Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. UU OJK menata ulang sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan menetapkan beberapa perubahan mendasar sistem pengawasan ... -
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PERSFEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)
(2022-01-12)Munculnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkuat status Desa sebagai pemerintahan terkecil masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan ... -
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PENGADILAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MENURUT PERKAP NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
(2024-01-18)POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung ... -
EKSEKUSI JAMINAN KREDIT NASABAH DENGAN MENGGUNAKAN BERITA ACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN (BAPKPPP) (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE)
(2022-01-17)Fasilitas kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan (baik bank maupun non bank). Pada umumnya lembaga keuangan (terkhusus bank) tidak akan serta merta memberikan pinjaman modal begitu saja, pihak debitur harus memberikan ... -
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-18)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. DPD lahir dari hasil amandemen UUD 1945 tepatnya pada perubahan ketiga Banyak faktor menjadi pertimbangan dihapusnya Utusan ... -
EKSISTENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN MATI MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2022-10-27)Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang ... -
EKSISTENSI HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN TANDA PAHLAWAN
(2016-10-06)Sebagai pejabat publik yang mempunyai kekuasaan eksekutif paling besar dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kekuasaan Presiden tersebut ... -
EKSISTENSI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)
(2022-01-17)Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini rumusan yang bisa diambil adalah faktor apa yang menghambat JPU mengatasi ... -
EKSISTENSI KOMNAS HAM DI TINJAU BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2022-10-27)Komnas HAM dalam hal ini dapat melakukan fungsi penelitiannya dengan mengkaji perundang- undangan namun, sayangnya hasil dari penelitian ini yang biasanya disebut sebagai rekomendasi acap kali tidak dihiraukan oleh pemangku ...