DISPARITAS PUTUSAN MAJELIS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DI KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN BPSK KOTA MEDAN)
Abstract
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Lembaga peradilan di luar pengadilan, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa serta sebagai Lembaga peradilan khusus untuk perlindungan konsumen, maka dengan itu apakah dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta peraturan lainnya.
Dalam kajian penelitian ini lebih bersifat yuridis normatif penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran data secara jelas dan sistematis, tentang Disparitas putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) terhadap sengketa konsumen dan pelaku usaha di badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota medan (studi putusan BPSK kota medan).
Perlindungan hukum konsumen atas disparitas putusan majelis BPSK yaitu sesuai dengan dapat melalui upaya penyelesaian sengketa melalalui pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (1), serta Upaya hukum BPSK terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusannya yakni memerintahkan kepada penyidik melalui pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi terhadap Pelaku Usaha.
Collections
- Ilmu Hukum [1458]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN TENTANG PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PHK KARYAWAN DENGAN ALASAN MANGKIR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MEDAN DAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN NOMOR 96/PDT.SUS-PHI/2019/PN.MDN DAN PUTUSAN NOMOR 1023K/PDT.SUS-PHI/2019)
NAIBAHO, FERNANDO (2023-06-21)Pemutusan hubungan kerja merupakan pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, atau berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja, sebagai akibat perselisihan antara pekerja dengan ... -
TINJAUAN HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KEDUA BELAH PIHAK (Putusan No.2736/K/Pdt/2010 jo. Putusan No.19/Pdt.G/2008/PN-PMS)
Saragih, Emmy Kasrado (2018-03-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi putusan berdasarkan putusan No.2736/K/Pdt/2010 jo. Putusan No. 19/Pdt.G/2008/PN-PMS Untuk mengetahui apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan apa bila para pihak yang ... -
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menyebarkan Rekaman Asusila Dengan Menggunakan Media Elektronik (Studi Putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, jo Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018, jo Putusan No. 83 PK/Pid.Sus/2019)
Silalahi, Arianto (2020-09-16)Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menyebarkan Rekaman Asusila Dengan Menggunakan Media Elektronik (Studi Putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, jo Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018, jo Putusan No. 83 ...