DISPARITAS PUTUSAN MAJELIS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DI KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN BPSK KOTA MEDAN)

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Lembaga peradilan di luar pengadilan, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa serta sebagai Lembaga peradilan khusus untuk perlindungan konsumen, maka dengan itu apakah dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta peraturan lainnya. Dalam kajian penelitian ini lebih bersifat yuridis normatif penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran data secara jelas dan sistematis, tentang Disparitas putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) terhadap sengketa konsumen dan pelaku usaha di badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota medan (studi putusan BPSK kota medan). Perlindungan hukum konsumen atas disparitas putusan majelis BPSK yaitu sesuai dengan dapat melalui upaya penyelesaian sengketa melalalui pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (1), serta Upaya hukum BPSK terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusannya yakni memerintahkan kepada penyidik melalui pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi terhadap Pelaku Usaha.