EFEKTIVITAS FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA (STUDI DESA SIHONONGAN, KECAMATAN PARANGINAN, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)

Abstract

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, tercantum pada pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyatakan, bahwa “dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landsschappen “dan Volksgemeenschappen “, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karena itu keberadaan wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulisan skripsi ini juga dibuat untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun, dan berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini serta mengkaji penerapannya berdasar UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 serta hal lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini. Dari penulisan skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa yaitu mulai dari Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Penulis juga menyarankan dan, harapan kepada BPD di Desa Sihonongan bisa memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai fungsi dan peran BPD, sehingga mayarakat juga mengetahui fungsi dan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).