Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 278-297 of 1531
-
ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU YANG MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 GRAM (STUDI PUTUSANANOMOR :241/Pid.sus/2019/PN,TJB)
(2022-01-20)Dalam memutuskan sutau perkara seorang hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, hal ini termaktub pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan ... -
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
(2023-06-19)Pada Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah. Dengan ... -
Aspek Hukum Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007
(2018-10-12)Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana bentuk aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Apa dampak yang ditimbulkan jika investor ... -
Aspek Hukum Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007
(2017-09-27)Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana bentuk aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Apa dampak yang ditimbulkan jika investor ... -
ASPEK HUKUM ATAS KERJASAMA BONGKAR MUAT PT. TIRTA NUSA PERSADA DENGAN PT. PELABUHAN BELAWAN I (CABANG BELAWAN)
(2019-09-07)Pengangkutan barang memegang peranan serta fungsi yang sangat penting dalam lalulintas perdagangan, karena sarana pengangkuta merupakanalat penghubungantaraprodusenkepadakonsumen.Suatuusahaperdagangantidakmengabaikansegi ... -
ASPEK HUKUM KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI DISTRO FASHION DENGAN SUPPLIER
(2022-12-16)Kontrak kerjasama konsinyasi menjelaskan supplier sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada distro untuk dijualkan, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualan barang tersebut ... -
ASPEK HUKUM PEMBEBASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MASA PANDEMI COVID-19
(2022-11-26)Pajak merupakan instrumen penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assesment. Sistem self assessment adalah sebuah sistem ... -
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM MENYELESAIKAN PENANDATANGANAN DOKUMEN-DOKUMEN BISNIS PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH PRIVYID
(2021-10-30)Penggunaan tanda tangan digital (TTD) di saat pandemi wabah Virus Covid-19 sekarang ini, manfaatnya sangat dirasakan oleh penggunanya, khususnya perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam melakukan penandatanganan dokumen-dokumen ... -
ASPEK HUKUM STANDARDISASI BARANG BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
(2018-10-11)UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan tidak luput dari persaingan dalam perdagangan bebas. Di era perdagangan bebas, peranan standar sangat vital. Di samping untuk perlindungan konsumen, standar juga sangat mujarab untuk ... -
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng)
(2022-01-27)Di zaman modern ini, layanan internet banking sudah banyak digunakan oleh bank-bank di Indonesia. Khususnya, Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng juga telah menyediakan layanan internet banking untuk para nasabahnya. ... -
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI PADA ERA MUSIKA YAMAHA ADAM MALIK MEDAN )
(2020-09-20)Menurut KUHPerdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan sutau benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ... -
ASPEK-ASPEK HUKUM PENDIRIAN STARTUP SEBAGAI JAMINAN LEGALITAS PERUSAHAAN DITINJAU DARI HUKUM BISNIS
(2024-01-17)Pada saat masih berlaku, Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Sebagaimana telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ... -
BAGAIMANAKAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI KUALIFIKASI TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN No.562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm)
(2019-09-01)Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang ditentang diseluruh dunia, Inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana ... -
BATASAN PERIODESASI PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASRAKAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2018-10-18)Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia merupakan lembaga yang mempunyai fungsi dan wewenang yang sangat penting di Negara Republik Indonesia fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu dapat di lihat dalam pasal 20 ayat 1 ... -
BATASAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(2018-09-12)Penulisanhukumini, mendeskripsikandanmengkajipermasalahan, pertama, BagaimanapersyaratancalonanggotaDewanPerwakilan Rakyat menurutUndang-UndangNomor 7 Tahun 2017TentangPemilihanUmum,dalamkaitannyadengankinerjafungsilegis ... -
COMPARISON OF USE OF GIRO BILYET ACCORDING TO DIRECTORS 'LETTER OF DIRECTORS NU. 28/32 / SK / KEP / DIR 1995 WITH BANK INDONESIA REGULATION NU. 18/41 / PBI IN 2016 ON REPRESENTATIVES OF BANK INDONESIA MEDAN
(2017-08-12)Kata ”bilyet giro” berasal dari dua kata, yaitu pertama, kata “bilyet”, artinya surat; dan kedua, kata”giro”, yang merupakan salah satu jenis simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan ... -
DAMPAK TAX AMNESTY BAGI PELAKU USAHA INDONESIA YANG MENANAMKAN MODAL SECARA LANGSUNG DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
(2018-10-11)Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta untuk mewujudkan pembangunan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, pemerintah menerapkan kebijakan tax amnesty kepada wajib pajak. ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP DIREKTUR PT YANG MEMBERIKAN UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DAERAH (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Cbi)
(2022-01-31)Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuan yang selama ini kita kenal yang ruang ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP DIREKTUR PT YANG MENYURUH KARYAWAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN NO.100/PID.SUS/2016/PN JKT.UTR)
(2019-08-30)Pajak dipandang sangat penting didalam Negara karena pajak meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam penerimaan Negara di bidang ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LAPAS YANG TELAH MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENERIMA HARTA KEKAYAAN YANG MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(2019-08-12)Pencucian uang adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pihak berwenang dengan cara memasukkan ...