Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 221-240 of 1862
-
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN (PERSERO) ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN MILIK NASABAH MENURUT HUKUM PERDATA
(2024-11-07)Pegadaian adalah merupakan sarana pendanaan alternative yangmemberikan pinjaman dana atas dasar hukum gadai, yang mensyaratkan adanyapenyerahan benda-benda bergerak yang dijadikan sebagai benda jaminan gadai dari nasabah ... -
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG DI LAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-11-07)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan bangkrut terhadap pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Tindakan hukum ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
(2024-11-07)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan tindakan hukum yang dapat dilakukan ... -
TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(2024-11-07)Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap debitur yang Wanprestasi dalam Perjnajian Kredir berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2023
(2024-11-07)Perbedaan yang sangat tajam terhadap hak yang diterima antara pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja membuka peluang kepada pekerja/buruh yang ... -
Proses Self-Declare untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK sesuai UU No. 33/2014 tetang Jaminan Produk Halal dan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja
(2024-10)Pemerintah bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan undang-undang No.33/2014 yang pada pasal 4 menyebutkan produk yang masuk beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan)
(2024-10)Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA (INFORMAL) DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap pekerja (Informal) disabilitas berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan Untuk mengetahui bagaimana tindakan ... -
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK
(2024-11-05)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Banyak faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja ... -
ANALISIS AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAR UTANG
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan agar mengetahui akibat – akibat hukum yang dialami oleh debitur yang pailit terhadap perjanjian sewa-menyewa menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaa Kewajiban Pembayar Utang. ... -
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYETORAN SEJUMLAH UANG KE KAS NEGARA YANG PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (AFWEZIGHEID) OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN
(2024-11-05)Ketidakhadiran (afwezigheid) adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya. Balai Harta Peninggalan (BHP) ditugaskan untuk menjadi wali dari si tidak hadir dan melakukan pengelolaan harta kekayaan ... -
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG TIDAK MENDAPATKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) apabila tenaga kerja yang ditempatkan ke luar negeri tidak mendapatkan pekerjaan berdasarkan ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS KEBERSIHAN JALAN SEBAGAI PEKERJA HARIAN LEPAS BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PADA KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP NIAS SELATAN
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak petugas kebersihan jalan mengenai upah hari masuk kerja berdasarkan undang-undang no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh kantor ... -
TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP BERKURANGNYA NILAI HARTA KEPAILITAN YANG DI KELOLA DAN DI URUS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab kurator terhadap berkurangnya nilai harta kepailitan yang dikelola dan diurus oleh kurator, kemudian mengetahui bagaimana cara penyelesaian atas berkurangnya nilai ... -
TINJAUAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA PERORANGAN TANPA MEMBERIKAN HAK PESANGON
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang yang sedang berlaku. PHK merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran ... -
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN BAGI PARA PIHAK DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(2024-11-05)Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(2024-11-05)Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah peristiwa sosial yang sering ditemui di berbagai kelas sosial, baik di kalangan kelompok pendapatan atas dan juga bawah. Latar belakang munculnya kekerasan dalam rumah ... -
ANALISIS KRITIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA
(2024-11-05)Pasal 81 Ayat 2 (dua) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Menyebutkan setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ... -
IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2024-11-05)Anak-anak seringkali menjadi korban kejahatan, sekalipun telah diatur dalam undang- undang yaitu perlindungan bagi anak yang merupakan segala upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki anak agar tetap ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA LAGU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(2024-11-01)Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu merupakan isu krusial dalam perkembangan industri musik yang terus bertransformasi seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan ...