Hukum: Recent submissions
Now showing items 821-840 of 1669
-
PENGGUNAAN SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) ATAS PRODUK SOUND SYSTEM YANG DIEDARKAN OLEH CV BAHANA SWARA DI KOTA MEDAN
(2022-01-27)Penelitian ini disusun karena terjadinya penggunaan teknologi khususnya sistem suara (sound system) yang menjadi sangatlah penting dan bahkan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam penyelenggaraan suatu acara. Namun, ... -
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng)
(2022-01-27)Di zaman modern ini, layanan internet banking sudah banyak digunakan oleh bank-bank di Indonesia. Khususnya, Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng juga telah menyediakan layanan internet banking untuk para nasabahnya. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS REVIEW PRODUK OLEH KONSUMEN DALAM PLATFORM YOUTUBE
(2022-01-27)Perlindungan Hukum Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.Saat ini media sosial menjadi salah satu wadah yang berperan untuk mempermudah transaksi ... -
Tinjauan Yuridis Mengenai Implikasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Yang Ditentukan Oleh Gubernur Sumatera Utara Terhadap Pekerja Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
(2022-01-27)Pada 22 Januari 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 yang berisi 50 Rancangan UndangUndang (RUU). Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(2022-01-27)Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal ... -
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
(2022-01-27)Penelitian ini di latar belakangi oleh Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli utara terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari KKN, Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT KONSTITUSI INDONESIA
(2022-01-27)Berdasarkan pada Pasal 7 A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa ... -
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengubah dan Perakit (Memodifikasi) yang Menyebabkan Perubahan Tipe Kendaraan (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)
(2022-01-27)Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe ... -
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN Wat)
(2022-01-27)Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MEMASUKI WILAYAH NEGARA INDONESIA TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG SAH (Studi Putusan No.3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
(2022-01-27)Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang undang yang dapat dikenai pidana ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA PENDIDIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam Tanggal 25 Januari 2016)
(2022-01-27)Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan masalah korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi di segala sektor kehidupan antara lain dalam bidang ... -
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TANPA IZIN DENGAN MAKSUD UNTUK DI EKSPLOITASI DILUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN NO.215/PID.SUS/2019/PN PYA)
(2022-01-27)Tindak pidana mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar negeri merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN BARANG INDUSTRI PUPUK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/Pid.Sus//2020/PN Wng)
(2022-01-27)Penerapan SNI dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pupuk guna peningkatan keberhasilan ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menjaga mutu dan ketersediaan pupuk, menciptakan persaingan usaha ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NO 34/PID.B/2020/PN Tbt)
(2022-01-27)Pada era globalisasi dewasa ini, tanggungjawab Negara semakin besar peranannya terhadap kehidupan warganya. Indonesia Negara yang sedang giat - giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, Sumber dana yang diperoleh ... -
TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NAMA DOMAIN (TYPOSQUATTING) DALAM PENJUALAN BISNIS ONLINE (Studi Kasus Putusan PPND PANDI Nomor: Putusan-008-0717)
(2022-01-21)Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Adanya pemasaran melalui internet, maka merek dari perusahaan tersebut dibentuk ke dalam suatu nama domain di internet. Nama domain dalam ketentuan Pasal 1 Ayat ... -
IMPLIKASI REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (UU NO 11 TAHUN 2020).
(2022-01-21)Dalam Islam permasalahan halal dan haram adalah bahagian dari ibadah. Oleh karena itu ketentuan akan halal dan haram merupakan ketentuan absolute. Dengan masuknya barang-barang tersebut yang berasal dari negara non muslim, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) (STUDI KASUS: DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN KAB. ASAHAN)
(2022-01-21)Penelitian ini membahas mengenai perindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro menghadapi dampat pandemic Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan. Penelitian ini berawal dari terguncangnya sektor usaha ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING (P2PL)
(2022-01-21)Peer To Peer Lending (P2PL) merupakan layanan keuangan,dengan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, ... -
TINJAUAN YURIDIS PENDEWASAAN HUKUM UNTUK MENDAPATKAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(2022-01-21)Penelitian skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Apakah anak dibawah umur dapat diberikan dispensasi kawin dan Apakah yang menjadi alasan pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur untuk melakukan ... -
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN SURAT PENGUASAAN ATAS TANAH YANG BERASAL DARI PEWARISAN DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN PURBATUA KABUPATEN TAPANULI UTARA
(2022-01-21)Pewarisan merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris. Pentingnya ...