FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli utara terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari KKN, Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah yang bebas dari KKN di kabupaten Tapanuli Utara”, “ Hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah yang bebas dari KKN di kabupaten Tapanuli Utara”.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian dengan cara penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dan dengan menganailisis Fungsi Pengawasan DPRD Tapanuli Utara terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatut daerah yang bebas dari KKN .

Hasil penelitian ini adalah pertama , bahwa Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah daerah adalah sangat di perlukan demi terwujudnya pemerintah daerah yang bebas dari KKN karena dengan adanya pengawasan DPRD dapat membantu kegiatan yang menggunakan anggaran daerah dapat berjalan dengan baik. Kedua, demi mewujudkan aparatur pemerintah yang bebas dari KKN, DPRD Tapanuli Utara melakukan Fungsi Pengawasannya dengan cara mengawasi secara langsung kegiatan tersebut saat berlangsung maupun setelah selesai, melakukan desk audit, dan juga turun langsung kelapangan jika ada laporan dari masyarakat