Hukum: Recent submissions
Now showing items 841-860 of 1669
-
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG SECARA SAH TIDAK SAH MEMANEN HASIL PERKEBUNAN (Studi Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2020/PN Stb)
(2022-01-20)Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Berdasarkan penjelasan atas ... -
PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN DAGING SAPI BEKU DAN MEDIA PEMBAWA HAMA SERTA PENYAKIT HEWAN KARANTINA TANPA DILENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl)
(2022-01-20)Media pembawa hama penyakit hewan karantina (disingkat menjadi media pembawa HPHK, atau MP HPHK) adalah istilah perkarantinaan yang merujuk pada benda-benda yang berpotensi membawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK). ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA PABRIK ATAS TINDAK PIDANA DUMPING TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 700/PID.B/LH/2020/PN BDG)
(2022-01-20)Menurut Undang-Undang Pengelolahan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (24) Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA DENGAN TANPA HAK MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAYAK LAUT (Studi Putusan No 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm)
(2022-01-20)Indonesia sebagai negara Kepulauan yang memiliki struktur pulau-pulau yang tersebar luas dalam jumlah lebih dari 13.000 yang termasuk didalamnya pulau besar maupun pulau kecil, dengan garis pantai sepanjang 80.000 Km. ... -
ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TURUT SERTA YANG MENGELUARKAN IKAN TANPA IZIN DARI WILAYAH INDONESIA (Studi Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN Kla)
(2022-01-20)Dalam Pasal 1 angka (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan ... -
ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MASUK KE INDONESIA TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO. 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn)
(2022-01-20)Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin dalam kasus putusan terhadap perbuatan melawan hukum oleh warga negara ... -
PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR.87/Pid.Sus/2019/PN Pti)
(2022-01-20)Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan atau norma-norma banyak terjadi dalam masyarakat yang pada umumnya masyarakat mengenalnya dengan sebutan “kejahatan”. Tindakan kejahatan merupakan fenomena yang terjadi dalam ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SEMA NO.04 TAHUN 2010 (Putusan Nomor 50/Pid.SuS/2020/PN.Bkt)
(2022-01-20)Narkoba merupakan suatu hal yang sering terdengar oleh masyarakat, di Indonesia Narkoba merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk diselesaikan . Narkoba di Indonesia hingga saat ini sudah tergolong kejahatan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA YANG TIDAK SESUAI BARANG PROSEDUR (Studi Putusan No. 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg)
(2022-01-20)Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan ... -
ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU YANG MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 GRAM (STUDI PUTUSANANOMOR :241/Pid.sus/2019/PN,TJB)
(2022-01-20)Dalam memutuskan sutau perkara seorang hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, hal ini termaktub pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan ... -
TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG MPR DPR DPD DAN DPRD
(2022-01-17)Renhard Daniel siburian. NPM 17600172 TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG MPR DPR DPD DAN DPRD Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum HKBP NOMMENSEN MEDAN. Penelitian ini ... -
TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(2022-01-17)Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkuat kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Saat ini Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri secara otonom. ... -
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMESANAN RUMAH INDENT YANG BERTENTANGAN DENGAN KESEPAKATAN (STUDI PADA PT.TORGANDA TAJUNG ANOM)
(2022-01-17)Tingginya permintaan masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan pengembang dalam menyediakan rumah siap huni (ready stock), sehingga berkembang transaksi jual beli rumah dengan sistem indent atau membeli rumah ... -
Analisis Penyelesaian Hukum Atas Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider Jl. Veteran No. 79 Pasar X, Desa Manunggal Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang
(2022-01-17)Fenomena covid-19 merupakan salah satu fenomena yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara salah satunya negara Indonesia, tidak dapat dipungkiri virus covid-19 telah merubah sistem, aturan ... -
ANALISIS PERSAINGAN USAHA MODA TRANSPORTASI DARAT DI KOTA MEDAN (ANTARA METRO DELI, ANGKUTAN UMUM, DAN TRANSPORTASI ONLINE)
(2022-01-17)Jenis alat transportasi banyak tersedia di Kota Medan, misalnya bus Metro Deli. Bus ini merupakan salah satu jenis alat transportasi milik pemerintah. Oleh karena itu, sangking banyak jenis alat transportasi di Medan. Maka ... -
EKSEKUSI JAMINAN KREDIT NASABAH DENGAN MENGGUNAKAN BERITA ACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN (BAPKPPP) (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE)
(2022-01-17)Fasilitas kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan (baik bank maupun non bank). Pada umumnya lembaga keuangan (terkhusus bank) tidak akan serta merta memberikan pinjaman modal begitu saja, pihak debitur harus memberikan ... -
PERBANDINGAN HUKUM COST RECOVERY PRODUCT SHARING CONTRACT DENGAN GROSS SPLIT PRODUCT SHARING CONTRACT PADA PERUSAHAAN HULU MINYAK
(2022-01-17)Seiring dengan perkembangan di berbagai sektor kehidupan manusia, maka masyarakat secara keseluruhan pun ikut mengalami perubahan dan perkembangan. Adapun sektor-sektor yang mengalami perkembangan pada era ini antara lain ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN SEKURITAS TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN CRYPTOCURRENCY SECARA ELEKTRONIK
(2022-01-17)Cryptocurrency di Indonesia merupakan hal yang baru bagi Pemerintah Republik Indonesia, dimana pada hakikatnya Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang berfungsi sebagai pengganti mata uang konvensional. Cryptocurrency ... -
ANALISA YURIDIS TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI TRANSAKSI DIGITAL PERBANKAN
(2022-01-17)Skripsi dengan judul “Analisa Yuridis Transaksi Perbankan Melalui Transaksi Digital Perbankan” membahas tentang pengaturan hukum positif terhadap transaksi digital perbankan dan mengenai jaminan kepastian hukum dan keadilan ... -
PERANAN PT. JAMKRINDO SEBAGAI PENJAMIN KREDIT DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PMK NO.70/KMK.05/2020 PADA PT. JAMKRINDO CABANG BALIGE
(2022-01-17)Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peranan penting dalam bidang industri jasa keuangan sebagai intermediasi antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah ...