Hukum: Recent submissions
Now showing items 541-560 of 1669
-
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 209/PDT/2019/PT MDN)
(2022-11-28)Penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan para pihak yang bersengketa dalam Perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditur kepada debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG DIRUMAHKAN AKIBAT DAMPAK COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2022-11-28)Di tengah pandemi Covid-19, banyak perusahaan mengambil kebijakan “merumahkan” karyawan dengan berbagai alasan. Apalagi di saat pemberlakuan-pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Dalam penerapan PPKM ... -
TINJAUAN YURIDIS SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(2022-11-28)Demokrasi identik dengan rakyat artinya, kekuasaan pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. ... -
TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERORGANISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN ATAU ORMAS
(2022-11-28)Skripsi ini membahas tentang kebebasan berorganisasi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat atau Ormas yang berfokus pada implementasi dan peran Ormas itu sendiri, salah satu ... -
TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH DITINJAU DARI PP NO 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH
(2022-11-28)IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan Memorandum Of Understanding (MoU) dalam penyelenggaraan perjanjian kerjasama daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama ... -
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN AMBANG BATAS (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI BENTUK PEMBATASAN PARTAI POLITIK
(2022-11-26)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan Presidential Threshold yang dijadikan syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Pemilihan ... -
ASPEK HUKUM PEMBEBASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MASA PANDEMI COVID-19
(2022-11-26)Pajak merupakan instrumen penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assesment. Sistem self assessment adalah sebuah sistem ... -
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
(2022-11-26)Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau ... -
IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 (Studi Lapangan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara)
(2022-11-26)Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Perlindungan Sosial di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial, tujuan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ini mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada ... -
ANALISIS UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) (STUDI KASUS DESA SIPAGABU KECAMATAN PAKKAT HUMBANG HASUNDUTAN)
(2022-11-25)Pokok masalah penelitian ini adalah bagaiman Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sipagabu, Keacamatan Pakkat, Humbang Hasundutan)? Pokok masalah tersebut selanjutnya ... -
POLITIK HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
(2022-11-25)Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi sudah seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 salah ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK SWASTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN KEPALA DESA (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn)
(2022-11-25)Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi tidak ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA KESELURUHANNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG SEJENIS (Studi Putusan Nomor : 102/Pid.B/2021/PN Grt)
(2022-11-25)Merek merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang diakui dan dilindungi di Indonesia. Merek memiliki peranan yang sangat vital dalam usaha perdagangan barang maupun jasa, sehingga tidak jarang ditemui dalam ... -
TINJAUAN YURIDIS PELAKU PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PALSU (STUDI PUTUSAN NO. 1048/Pid.B/2021/PN.Medan)
(2022-11-25)Salah satu jenis kejahatan pemalsuan yang berkembang saat ini yaitu pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Pada dasarnya faktor terjadinya STNK palsu disebabkan oleh karena faktor ekonomi dan faktor niat dan kesempatan ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUAT, MEMAHAMI, MENJUAL, MENGIMPOR, MENGEKSPOR DAN/ATAU MENGEDARKAN BARANG YANG DIBERI HAK DESAIN INDUSTRI (Studi Putusan No. 2505/Pid.Sus/2020/PN. Sby)
(2022-11-25)Tindak Pidana Desain Industri merupakan suatu kegiatan perbuatan dengan sengaja, dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa izin dari ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN DIAMOND MOBILE LEGEND MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst)
(2022-11-25)Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK TEHADAP PEKERJA TANPA MEMBERIKAN HAK-HAK PEKERJA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 286/Pdt. Sus. PHI/2021/PN. Mdn)
(2022-11-25)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang ... -
ANALISIS YURIDIS ATAS PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH NOTARIS TERHADAP SURAT KUASA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP ORANG LAIN ( PUTUSAN NO 52/Pdt.G/2020/Pn.Mdn)
(2022-11-25)Notaris adalah sebagai pemangku kewajiban dalam pemegang kepercayaan terhadap klien yang memberikan surat kuasa dan terhadap guna pemegang satu hak. Namun suatu kepercayaan tidak akan selama nya bertahan bila mana terjadi ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT ATAS PEMBANGUNAN BANGUNAN DI ATAS TANAH YANG BUKAN MILIKNYA SENDIRI TANPA IZIN DARI PEMILIK SEBENARNYA (Studi Putusan No.407/Pdt.G/2019/PN.Mdn)
(2022-11-25)Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia, salah satunya yaitu tanah yang begitu baik untuk ditempati dan dipergunakan oleh negara. Mengingat begitu pentingnya ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KARTU KREDIT YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PIHAK MERCHANT MEMBERIKAN TAGIHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN HARGA YANG DISEPAKATI KEPADA PIHAK BANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)
(2022-11-25)Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik kartu kredit yang mengalami kerugian akibat kesalahan pihak merchant dalam memberikan tagihan yang tidak sesuai dengan harga yang disepakati kepada ...