Hukum: Recent submissions
Now showing items 441-460 of 1669
-
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM MASA JABATANNYA
(2023-11-21)Pemberhentian kepala daerah dapat terjadi 2 (dua) oportunitas. Pertama, ‘objektif’ dalam menyelidiki pelanggaran sumpah/janji jabatan yang dilakukan kepala daerah. Atau kedua, ‘subjektif’ dalam menggunakan kewenangannya ... -
PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS WILAYAH ANTAR DESA PADANG MAHONDANG DENGAN DESA SEI PAHAM
(2023-11-21)Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, batas antar daerah ... -
EFEKTIVITAS FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA (STUDI DESA SIHONONGAN, KECAMATAN PARANGINAN, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
(2023-11-21)Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, tercantum pada pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum ... -
ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) di DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2023-11-21)Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa kedudukan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri berada di dalam rumpun eksekutif yang terdapat pada Undang – Undang Nomor ... -
ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) di DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2023-12-21)Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa kedudukan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri berada di dalam rumpun eksekutif yang terdapat pada Undang – Undang Nomor ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH KEPALA DESA UNTUK KEPENTINGAN ADMINISTRASI PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES)
(2023-12-21)Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen resmi yang paling penting diberikan oleh suatu instansi kepada seseorang siswa atau mahasiswa yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan. Ijazah biasanya diperoleh sesudah tamat ... -
PERAN ADVOKAT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
(2023-11-21)Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik ... -
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA
(2023-11-21)Penyusunan APBD dilakukan secara integrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip efesiensi alokasi dana. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut perlu adanya penguatan ... -
KEBEBASAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DAN BATASAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF OPEN LEGAL POLICY
(2023-11-21)Pembentukan atau pembuatan Undang-undang pada dasarnya adalah tindakan manasuka (arbitrary). Tidak ada dasar atau landasan apapun yang mengatur hal apa yang akan menjadi materi dari suatu Undang-undang. Kriteria apakah ... -
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah
(2023-11-21)Undang-undang Cipta Kerja sendiri mendapat banyak perhatian publik. Namun, banyak diantaranya yang berfokus pada masalah Ketenagakerjaan, bukan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPABEANAN ATAS PENJUALAN BARANG YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
(2023-11-20)Pengaturan hukum positif bagi pelaku tindak pidana haruslah diatur dalam suatu kesatuan Undang-Undang yang mengatur batasan-batasan dan juga sanksi-sanksi ketika melanggar suatu batasan yang di tentukan tersebut, salah ... -
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENYALURKAN PSIKOTROPIKA SELAIN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 12 AYAT 2 UU PSIKOTROPIKA
(2023-11-20)Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan, dan dalam aturan Indonesia memiliki banyak hukum yang semata-mata digunakan untuk mengatur tindakan warga ... -
IMPLE ME NTA SI PE RA NA N KE WE NA NGA N KE JA KSA A N SE BA GA I PE MOHON DA LA M ME NGA JUKA N KE PA ILITA N DE MI KE PE NTINGA N UMUM
(2023-08-11)Penelitian ini diha`rapkan dapa`t memberi sumbangsih pemikira`n terutama pada studi ilmu hukum, dan secara pra`ktis ma`upun aka`demis yakni se`bagai masukan ba`gi penulis ma`upun piha`k- piha`k ya`ng me`miliki keingina`n ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK HAK PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PENGUSAHA MENURUT UU NO 11 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Putusan No.35/SUS-PHI/2022/PN.Yyk)
(2023-08-11)Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seorang calon karyawan akan diminta mentanda tangani sebuah perjanjian kerja, yang berakibat hukum mengikat calon karyawan tersebut terhadap perusahaan. Namun seringkali seorang ... -
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI RUMAH (Studi Putusan Nomor 190/PDT.G/2022/PN. Jkt.Utr)
(2023-08-11)Kegiatan Jual-beli merupakan rutinitas yang dilakukan orang dalam kehidupanya sehari-hari, hal itu dapat dilakukan dimana saja terutama dalam dunia bisnis baik jual beli barang maupun jasa. Setiap orang berhak membeli apa ... -
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Putusan No.555/PDT.SUS-ARBT-2021/PN.Jkt.Sel)
(2023-08-11)Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, namun ada kalanya terhadap ... -
ANALISIS HUKUM PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH TERGUGAT AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN MODAL (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/ PN. Pal)
(2023-08-11)Pada saat ini perjanjian yang sangat banyak diminati adalah perjanjian peminjaman modal. Istilah investasi atau peminjaman modal sangat oleh masyarakat pada dunia bisnis maupun dalam bahasa hukum. Pada dunia bisnis, Istilah ... -
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PERSERO TBK. UNIT PANGARIBUAN
(2023-08-11)Penelitian ini tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. Unit Pangaribuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang dapat ... -
TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS KEBISINGAN KEGIATAN USAHA
(2023-07-03)Kegiatan usaha Kafe telah membuat kebisingan yang membuat masyarakat sekitar kafe merasa terganggu, hal tersebut berisiko terhadap pendengaran penggugat dan istri, anak-anak penggugat (secara fisik), kualitas belajar, ... -
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJUAL SATUAN LINGKUNGAN PERUMAHAN YANG BELUM MENYELESAIKAN STATUS HAK ATAS TANAHNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 598./PID.SUS/2020/PN.Kpn)
(2023-07-03)Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan. Perkembangan dunia usaha khususnya bidang ...