Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah
Abstract
Undang-undang Cipta Kerja sendiri mendapat banyak perhatian publik. Namun, banyak diantaranya yang berfokus pada masalah Ketenagakerjaan, bukan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah bahwasanya Pasca Undang-undang Cipta Kerja disahkan, secara otomatis seluruh undang-undang lama yang diubah ataupun undang-undang baru harus dimaknai dan dibaca sesuai ketentuan undang-undang cipta kerja. Padahal masalah Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga perlu mendapatkan perhatian. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang tersebut rupanya secara substantif memberikan konsekuensi terhadap otonomi daerah yang menggeser desentralisasi kembali ke resentralisasi serta berdampak terhadap kewenangan pemerintah daerah yang terkurangi akibat pemberlakuan undang-undang ini. Sehingga mengancam semangat otonomi daerah yang merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif berdasarkan konsep (conceptual approach) dan perundang-undangan (statute approach) berdasarkan penelitian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis teliti.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara implementasi Undang-undang Cipta Kerja telah mengakomodir kemudahan dalam memberikan perizinan untuk membangun usaha, namun terdapat kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan Undang-undang Cipta kerja, dimana secara administrasi pemerintah pusat tidak mengimplementasikan asas konkuren yang seharusnya disesuaikan terhadap dampak yang dihasilkan dari penerbitan izin usaha tersebut.
Collections
- Ilmu Hukum [1458]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Tinjauan Yuridis Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Di Selenggarakan Oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Dan Undang-Undang 24 Tahun 2011
Sipayung, Laura (2019-09-17)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Siburian, Hendra (2019-09-19)Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. Kecepatan, kemudahan, serta murahnya biaya internet menjadi ... -
Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Medan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Siahaan, Debby Flora (2019-09-16)Kartu kerdit saat ini merupakan suatu kebutuhan mastarakat modern untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran tunia. Dengan kartu plastik tersebut nasabah dapat melakukan berbagai macam transaksi dan mereka tidak perlu ...