ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) di DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Abstract
Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa kedudukan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri berada di dalam rumpun eksekutif yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, pernyataan ini memiliki makna yang kontradiktif dengan alasan terbentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk karena rendahnya rasa percaya Masyarakat terhadap aparat penegakan hukum baik di Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi, maka dari itu KPK dibentuk sebagai lembaga independen agar terlepas dari segala intervensi yang bisa terjadi demi kepentingan masyarakat luas.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tentang Analisis terhadap kedudukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya nilai dari terbentuknya KPK itu sendiri sudah mulai dipudarkan, mulai dari keindependensian, dan juga kekuasaan yang sudah merambah sampai ke keputusan- keputusan yang diambil didalamnya.
Collections
- Ilmu Hukum [1458]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Tinjauan Yuridis Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Di Selenggarakan Oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Dan Undang-Undang 24 Tahun 2011
Sipayung, Laura (2019-09-17)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Siburian, Hendra (2019-09-19)Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. Kecepatan, kemudahan, serta murahnya biaya internet menjadi ... -
Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Medan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Siahaan, Debby Flora (2019-09-16)Kartu kerdit saat ini merupakan suatu kebutuhan mastarakat modern untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran tunia. Dengan kartu plastik tersebut nasabah dapat melakukan berbagai macam transaksi dan mereka tidak perlu ...