Hukum: Recent submissions
Now showing items 461-480 of 1669
-
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK TERHADAP PENGURANGAN UPAH AKIBAT PANDEMI COVID – 19 (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022.Pn Amb)
(2023-07-03)Pekerja memegang peranan utama dalam pencapaian hasil agar sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk mencari keuntungan serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Tanpa adanya pekerja membuat perusahaan tidak ... -
PELAKSANAAN ASAS KEHATI – HATIAN DALAM PENDAFTARAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Putusan 21/Pdt.G/Ktg)
(2023-07-03)Pelaksanaan pendaftaran sertipikat hak atas tanah seringkali menjadi permasalahan di masyarakat bahkan sampai ke sidang pengadilan. Kepastian hukum pendaftaran tanah pada dasarnya terletak pada kekuatan sertipikat tanah ... -
TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK DI WILAYAH PT. PLN ULP MEDAN HELVETIA (Studi Putusan Nomor 803/Pdt. G/2021/PN. Mdn)
(2023-07-03)Hubungan antara PT. PLN dan pengguna pemakaian tenaga listrik adalah jual beli yang ketentuannya diatur dalam surat perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Berdasarkan fenomena yang terjadi, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT DIET YANG MENCANTUMKAN NOMOR IZIN EDAR BPOM PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Penelitian Pada Toko Online BS)
(2023-07-03)Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam studi ilmu hukum, dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk ... -
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI BANDAR LAMPUNG. (STUDI PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.G/2021/PN. TANJUNG KARANG)
(2023-07-03)Permasalahan terkait sengketa biasanya timbul dikarenakan adanya suatu perselisihan pendapat diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Mediasi merupakan pelembagaan di pengadilan yang berupaya menciptakan perdamaian ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb)
(2023-07-03)Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ANAK ANGKAT YANG DAPAT DIPEROLEH DARI HARTA ORANGTUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi Putusan No.70/Pdt.G/2020/PTA.Sby)
(2023-07-03)Permasalahan mengenai harta warisan seringkali menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini permasalahan yang paling tidak bisa diterima adalah pembagian warisan terhadap anak angkat. Anak angkat berhak mendapatkan harta warisan ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN MANTAN ISTRI TERHADAP HARTA BAWAAN MANTAN SUAMI SETELAH TERJADI PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 202/pdt. G/2022/PA.Ptk)
(2023-07-03)Penelitian ini tentang Tinjaun Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Mantan Istri Terhadap Harta Bawaan Mantan Suami Setelah Terjadi Perceraian. ... -
KEDUDUKAN DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2023-06-19)Dewan perwakilan daerah (DPD) adalah entitas lembaga negara yang telah terbentuk berdasarkan amanat UUD 1945, Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen indonesia ... -
KOTA MEDAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2022
(2023-06-19)Di Indonesia, pelaksanaan pemenuhan hak anak masih memiliki kualitas perlindungan dan pemeliharaan yang rendah dan perlu banyak perbaikan, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap anak. Pemerintah ... -
KEWENANGAN KEJAKSAAN JENDERAL MUDA BIDANG TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2019
(2023-06-19)Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017, dalam peraturan ini terdapat jalur baru bagi para ... -
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
(2023-06-19)Pada Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah. Dengan ... -
MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT HUKUM TATA NEGARA
(2023-06-19)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pelembagaan pertanggungjawaban Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Penelitian ini ... -
TINJAUAN YURIDIS KEWENANANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH
(2023-06-19)Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Daerah dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam perubahan pertama dengan Undang-Undang ... -
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2023-06-16)Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah berperan dalam pembentukan peraturan daerah melalui proses pengajuan, pembahasan, dan penetapan peraturan daerah. Pemerintah ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE SHOPEEFOOD DI KOTA MEDAN
(2023-06-16)Transportasi merupakan aspek penting dalam kehidupan karena memberikan konstribusi dalam aktivitas manusia sehari-hari. Salah satu alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat Kota Medan untuk pemesanan suatu produk ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TESTIMONI TIDAK SESUAI PADA ELECTRONIC COMMERCE (STUDI KASUS PADA APLIKASI SHOPEE)
(2023-06-16)Transaksi bisnis dan belanja secara online cukup berkembang di Indonesia. Dapat dilihat dari semakin banyaknya online shop atau toko online yang menyebar di media internet. Dalam memasarkan produknya pelaku usaha menggunakan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG KIRIMAN PT. SICEPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada PT. Sicepat Expres di Jln. Pasar III No. 48 Medan Perjuangan)
(2023-06-16)Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HARGA TARIF JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL PENUMPANG KELAS EKONOMI DALAM NEGERI (Studi Putusan Nomor 15/KPPU–I/ 2019)
(2023-06-16)Dengan adanya kenaikan harga yang tidak wajar tiket maskapai penerbangan setelah peak season pada bulan Desember 2018 hingga pertengahan bulan Januari 2019 telah menginisiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik ... -
JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) TENAGA KERJA OUTSOURCING (STUDI KASUS PADA PT INDOKARYA TRI UTAMA JL. SETIA BUDI NO 426 C TANJUNG SARI MEDAN)
(2023-06-16)Setiap proses produksi dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari segala bahaya resiko kecelakaan maka dari itu perlu untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja guna mencegah dan ...