Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 581-600 of 1879
-
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN
(2023-11-28)Perusahaan ataupun perseorangan yang akan melakukan kegiatan perkebunan ataupun kegiatan tertentu didalam hutan harus memiliki surat izin dari pemerintah. Dengan besarnya hutan di Indonesia banyak orang yang mengelola atau ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SECARA TIDAK SAH MENGUASAI LAHAN PERKEBUNAN PERUSAHAAN SWASTA
(2023-11-28)Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam Pembangunan sosial. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ... -
PERLINDUNGAN KORBAN ANAK YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANAK
(2023-11-28)Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasaan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur, serta untuk mengetahui bagaimana ... -
TINJAUAN YURIDIS PELAKU TURUT SERTA DENGAN SENGAJA TRANSFER DANA YANG BUKAN HAKNYA
(2023-11-28)Tindak pidana pada era sekarang semakin marak dan semakin beragam karena perkembangan zaman dimana manusia semakin banyak akan kebutuhan dan karena hal itu pula manusia semakin berlomba - lomba dalam mencari penghasilan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SECARA TANPA HAK MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I
(2023-11-28)Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis.Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan ... -
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN NIAGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DARI SUBSIDI KE NON SUBSIDI
(2023-11-28)Tindak Pidana Pengoplosan atau Pemalsuan Bahan Bakar Minyak diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU Migas pengoplosan BBM termasuk tindakan menyalahgunakan BBM yang sanksi ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS
(2023-11-28)Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhan kepada ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA STAF ACCOUNTING ATAS TINDAK PIDANA PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN TIDAK SEBENARNYA DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS DAN BERSAMA-SAMA
(2023-11-28)Salah satu bentuk tindak pidana dalam bidang pajak yang sagat umum terjadi adalah perlawanan pajak. Dimana pada dasarnya perlawanan pajak ini dapat dikategorikan berdasarkan perlawana pajak yang bersifat aktif dan perlawanan ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGADAKAN PERKAWINAN DENGAN PENGHALANG YANG SAH
(2023-11-28)Berdasarkan ketentuan pasal pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (UUD) yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN, PENEMPATAN TERHADAP MIGRAN INDONESIA SECARA BERSAMA-SAMA
(2023-11-28)Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah yang tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, kurangnya akses dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi menyebabkan masyarakat ... -
ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU YANG MENYEBARKAN BERITA BOHONG YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(2023-11-28)Teknologi dan informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut selalu membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu kemudahan untuk mendapatkan informasi ... -
ANALISIS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PERUSAKAN HUTAN
(2023-11-28)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencegahan dan perusakan hutan dan untuk menganalisis pertimbangan hakim atas putusan bebas (vrijspraak) kasus ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA SECARA TERUS MENERUS (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN. Bjr)
(2023-11-27)Melihat tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak setiap tahunnya menjadi salah satu faktor bahwa penyandang disabilitas dapat juga menjadi korban kekerasan seksual. Keadaan fisik serta mental yang ... -
PERAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI NEGARA PADA SENGKETA KETATANEGARAAN
(2023-11-27)Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-unda ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
(2023-11-27)Indonesia sebagai negara hukum dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari paham demokrasi kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum ... -
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI BENTUK KEBEBASAN PARTAI POLITIK BARU DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(2023-11-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan Presidential Threshold yang dijadikan syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Pemilihan ... -
PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN TIDAK BERIZIN
(2023-11-27)Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap bangunan tidak berizin harus melalui tahapan-tahapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penertiban bangunan tidak berizinoleh aparat Satuan Polisi Pamong ... -
TUGAS DAN FUNGSI POKOK WEWENANG BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (A.P.B.D)
(2023-11-27)Badan Anggaran atau yang disebut Anggaran adalah alat bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tetap dan anggaran untuk pembahasan. Badan Anggaran lebih menitikberatkan pada fungsi DPRD dalam penyusunan Anggaran ... -
MODEL PEMBINAAN PEREMPUAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
(2023-11-27)Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan ... -
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKANOLEH SAUDARA SEPUPU DARI AYAH ANAK KORBAN
(2023-11-27)Persetubuhan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis pada ...