Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 381-400 of 1879
-
PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA : TINJAUAN KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI NORMA HAM DI INDONESIA
(2024-05-31)Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya dan wajib ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM UU NOMOR 27 TAHUN 2022 DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DALAM ERA TEKNOLOGI INFORMASI
(2024-05-31)Perlindungan data pribadi merupakan elemen penting dalam era digital yang terus berkembang. Kepentingan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mencakup sejumlah dimensi yang memiliki relevansi yang substansial bagi individu ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN HAK SERVITUUT BAGI PENGHUNI RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
(2024-05-31)Keberadaan rumah susun pada perkotaan di Indonesia menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi permasalahan kependudukan. Hal ini karena rumah susun secara efektif dapat memanfaatkan lahan yang terbatas sebagai tempat ... -
PERANAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI SENGKETA WANPRESTASI TUNGGAKAN PEMBAYARAN PUPUK TERHADAP PERUSAHAAN DAERAH
(2024-05-31)Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang sangat bermanfaat dalam membantu para petani untuk mendukung produktivitas pertanian. Namun dalam kenyataannya sering terjadi permasalahan pembayaran (tunggakan), sehingga ... -
UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGUSAHA UMKM MEMBUAT MEREK PRODUKSI TERSENDIRI DAN MELAKUKAN PENDAFTARAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
(2024-05-31)Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi setiap sektor kehidupan masyarakat, termasuk di bidang perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya banyak produsen yang memproduksi beranekaragaman barang/kebutuhan hidup ... -
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DIPERNIAGAKAN
(2024-05-31)Memperniagakan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. Maraknya kasus Memperniagakan satwa liar secara ilegal yang dilindungi ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(2024-05-31)Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan susah menemukan fakta kebenaran dalam mengungkap suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA INVESTASI ASING DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 1999, UU NO. 25 TAHUN 2007, DAN UU NO. 3 TAHUN 2020
(2024-05-29)Indonesia memiliki potensi sumber daya geologi yang beragam termasuk sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Pertambangan merupakan kewenangan negara dan diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3. ... -
ANALISIS YURIDIS MONOPOLI PERDAGANGAN TERHADAP UMKM KONVENSIONAL OLEH E-COMMERCE (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)
(2024-05-29)Persaingan bidang usaha di Indonesia sudah terjadi sejak pasar berjalan. Kekuatan ekonomi pasar mengalami kondisi yang tidak stabil akibat terjadinya sistem monopoli perdagangan. Perkembangan industri sektor ekonomi digital ... -
PENGATURAN PIDANA TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS ( NOODWEER EXCESS ) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DIRI
(2024-05-29)Pembegalan adalah sebuah aksi merampas barang dan atau kendaaraan korban ditengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. aksi pembegalan ini pada dasarnya merupakan aksi perampokan atau pencurian yang seringkali diikuti ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI TERHADAP ORANG DIWILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(2024-05-29)Eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR YANG TANPA SURAT IJIN MEMBANTU MELAKUKAN PENAMBANGAN MERKURI
(2024-05-29)Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyaknya kekayaan alam. Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Munculnya gejolak dan tindak pidana dalam bidang pertambangan membuat ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(2024-05-29)Permasalahan penelitian meneliti dan melakukan analisis pada Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst. dimana dalam putusan ini terjadi tindakan pidana kekerasan hingga menyebabkan kematian yang di lakukan oleh ... -
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA
(2024-05-29)Perjudian adalah suatu penyakit dari masyarakat yang melanda masyarakat dimana-mana seacara tak terkecuali. Pada umumnya perjudian adalah suatu bentuk permainan yang dengan menggunakan taruhan yang bersifat untung-untungan, ... -
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PELANGGARAN HUKUM PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(2024-05-29)Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka dilembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden ... -
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG DIKUASAI SECARA MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT
(2024-05-29)Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Timbulnya sengketa tanah itu sendiri awal mulanya dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENYEWA ATAS RUSAKNYA KENDARAAN BERODA EMPAT AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PIHAK YANG MENYEWAKAN
(2024-05-29)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang sering terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akibat dari kecelakaan lalu lintas, banyak kerugian yang ditanggung oleh ... -
ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 79/PID.SUS-TPK/2023/PN SBY
(2024-05-29)Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Realitas menunjukan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil di kembalikan ke negara. Korupsi mampu melumpuhkan ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM ( STUDI PUTUSAN NOMOR 149/Pdt.G/2023/PN.Lbp )
(2024-05-29)Diajukannya suatu konflik perkara di pengadilan negeri terkhusus dalam kajian hukum acara perdata yang dilakukan penggugat tidak lain untuk mendapatkan keputusan yang adil dari masalah yang ingin dia selesaikan dan dengan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MENGENAI PEMENUHAN HAK DAN KESEMPATAN KERJA PADA PEKERJA YANG MENGALAMI DISABILITAS FISIK AKIBAT KECELAKAAN KERJA (Studi Pada PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate)
(2024-05-29)Perkembangan ketenagakerjaan kian hari menunjukkan angka perbandingan yang tidak seimbang. Hal ini terjadi pada adanya perbandingan jumlah tenaga produktif (angkatan kerja) dengan lapangan pekerjaan. Perkembangan dunia ...