Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 250-269 of 1458
-
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SECARA TIDAK SAH MENGUASAI LAHAN PERKEBUNAN PERUSAHAAN SWASTA
(2023-11-28)Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam Pembangunan sosial. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT KEPALA DAERAH SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT
(2021-12-16)Korupsi merupakan perbuatan tercela yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Perbuatan korupsi ini telah menyebabkan banyak kerugian terhadap negara, dan masyarakat selalu menjadi korbannya. Korupsi dikategorikan sebagai ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA HAKIM UNTUK MEMPENGARUHI PUTUSAN PENGADILAN (Studi putusan 161/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jkt.Pst)
(2017-08-22)Dewasa ini, Tindak Pidana Suap sering terjadi dikalangan masyarakat, Tindak Pidana Suap tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Negara. Salah Satu Tindak Pidana Suap yang dilakukan ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2019/PN.Bls)
(2022-01-17)itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan Lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh Negara. suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG SECARA SAH TIDAK SAH MEMANEN HASIL PERKEBUNAN (Studi Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2020/PN Stb)
(2022-01-20)Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Berdasarkan penjelasan atas ... -
ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU YANG MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 GRAM (STUDI PUTUSANANOMOR :241/Pid.sus/2019/PN,TJB)
(2022-01-20)Dalam memutuskan sutau perkara seorang hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, hal ini termaktub pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan ... -
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
(2023-06-19)Pada Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah. Dengan ... -
Aspek Hukum Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007
(2018-10-12)Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana bentuk aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Apa dampak yang ditimbulkan jika investor ... -
Aspek Hukum Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007
(2017-09-27)Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana bentuk aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Apa dampak yang ditimbulkan jika investor ... -
ASPEK HUKUM ATAS KERJASAMA BONGKAR MUAT PT. TIRTA NUSA PERSADA DENGAN PT. PELABUHAN BELAWAN I (CABANG BELAWAN)
(2019-09-07)Pengangkutan barang memegang peranan serta fungsi yang sangat penting dalam lalulintas perdagangan, karena sarana pengangkuta merupakanalat penghubungantaraprodusenkepadakonsumen.Suatuusahaperdagangantidakmengabaikansegi ... -
ASPEK HUKUM KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI DISTRO FASHION DENGAN SUPPLIER
(2022-12-16)Kontrak kerjasama konsinyasi menjelaskan supplier sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada distro untuk dijualkan, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualan barang tersebut ... -
ASPEK HUKUM PEMBEBASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MASA PANDEMI COVID-19
(2022-11-26)Pajak merupakan instrumen penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assesment. Sistem self assessment adalah sebuah sistem ... -
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM MENYELESAIKAN PENANDATANGANAN DOKUMEN-DOKUMEN BISNIS PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH PRIVYID
(2021-10-30)Penggunaan tanda tangan digital (TTD) di saat pandemi wabah Virus Covid-19 sekarang ini, manfaatnya sangat dirasakan oleh penggunanya, khususnya perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam melakukan penandatanganan dokumen-dokumen ... -
ASPEK HUKUM STANDARDISASI BARANG BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
(2018-10-11)UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan tidak luput dari persaingan dalam perdagangan bebas. Di era perdagangan bebas, peranan standar sangat vital. Di samping untuk perlindungan konsumen, standar juga sangat mujarab untuk ... -
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng)
(2022-01-27)Di zaman modern ini, layanan internet banking sudah banyak digunakan oleh bank-bank di Indonesia. Khususnya, Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng juga telah menyediakan layanan internet banking untuk para nasabahnya. ... -
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI PADA ERA MUSIKA YAMAHA ADAM MALIK MEDAN )
(2020-09-20)Menurut KUHPerdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan sutau benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ... -
ASPEK-ASPEK HUKUM PENDIRIAN STARTUP SEBAGAI JAMINAN LEGALITAS PERUSAHAAN DITINJAU DARI HUKUM BISNIS
(2024-01-17)Pada saat masih berlaku, Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Sebagaimana telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ... -
BAGAIMANAKAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI KUALIFIKASI TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN No.562/Pid.Sus/2018/Pn.Btm)
(2019-09-01)Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang ditentang diseluruh dunia, Inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana ... -
BATASAN PERIODESASI PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASRAKAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2018-10-18)Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia merupakan lembaga yang mempunyai fungsi dan wewenang yang sangat penting di Negara Republik Indonesia fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu dapat di lihat dalam pasal 20 ayat 1 ... -
BATASAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(2018-09-12)Penulisanhukumini, mendeskripsikandanmengkajipermasalahan, pertama, BagaimanapersyaratancalonanggotaDewanPerwakilan Rakyat menurutUndang-UndangNomor 7 Tahun 2017TentangPemilihanUmum,dalamkaitannyadengankinerjafungsilegis ...