Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 481-500 of 1879
-
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MONOPOLI FREIGHT FORWARDING EKSPOR BENIH BENING LOBSTER
(2024-01-18)Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KURATOR TERHADAP ASET DEBITUR DALAM KEADAAN INSOLVEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN SKMA NOMOR 109 TAHUN 2020
(2024-01-18)Insolven adalah keadaan tidak mampu membayar, ketidak sanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh tempo seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu ... -
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-18)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. DPD lahir dari hasil amandemen UUD 1945 tepatnya pada perubahan ketiga Banyak faktor menjadi pertimbangan dihapusnya Utusan ... -
PERAN DAN WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2011
(2024-01-18)Partai politik mempunyai peran strategis dalam negara demokrasi. UUD NRI 1945 telah mengatur kedudukan partai politik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang dapat menjadi ... -
PENGATURAN PELAYANAN UMUM PADA SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2024-01-18)Pada awal tahun 2020 dunia diguncang oleh coronavirus (SARS-Cov-2) yang dikenal sebagai penyakit coronavirus 2019 (COVID-19). Diketahui bahwa virus tersebut berasal dari Wuhan, China, dan ditemukan pada akhir Desember 2019. ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRA DAN PASCA PENGHITUNGAN SUARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM TATA NEGARA
(2024-01-18)Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Pra Dan Pasca Penghitungan Suara Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara”. ... -
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI HAK WARGA NEGARA ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL TERBATAS ATAS SPONSOR SUAMI ATAU ISTRI WNI DI INDONESIA
(2024-01-18)Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap izin tinggal terbatas orang asing yang bekerja dan/atau menikah dengan WNI (Warga Negara Indonesia) dan bagaimana perlindungan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(2024-01-17)Perlindungan hukum terhadap nasabah penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari peran nasabah, karena hubungan hukum nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum yang ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM TOKOPEDIA TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAK SESUAIAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE
(2024-01-17)Skripsi ini membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum Tokopedia terhadap setiap konsumennya jika terjadi ketidaksesuaian barang dalam jual beli online. Meskipun telah dibentuk regulasi mengenai teknis penyelenggaraan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN NASABAH BANK AKIBAT MODUS PHISHING
(2024-01-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta pertanggung jawaban pihak bank terhadap kerugian data maupun dana simpanan nasabah yang ada pada bank akibat modus phishing. Berbagai peraturan tentang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BENDA JAMINAN OLEH PT. PEGADAIAN
(2024-01-17)Perjanjian hukum gadai mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan, yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, kewajiban pemegang gadai antara lain bertanggung jawab terhadap kerusakan, hilang, berkurang, atau tidak ... -
KEDUDUKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI SENGKETA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(2024-01-17)Penelitian bertujuan untuk mengetahui kedudukan polisi sebagai pengamanan jaminan fidusia. Untuk mengetahui kedudukan polisi dalam eksekusi jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. ... -
ASPEK-ASPEK HUKUM PENDIRIAN STARTUP SEBAGAI JAMINAN LEGALITAS PERUSAHAAN DITINJAU DARI HUKUM BISNIS
(2024-01-17)Pada saat masih berlaku, Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Sebagaimana telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ... -
PELAKSANAAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS TERHADAP RISIKO KERUSAKAN STUDI KASUS DI UD. J&J MOBIL PEMATANG SIANTAR
(2024-01-17)Perilaku untuk membeli mobil bekas bagi kebanyakan orang sebagai pilihan kedua yang paling gampang dan juga praktis demi menunjang kebutuhan akan kendaraan untuk aktivitas. Permasalahan yang terjadi di lapangan menunjukkan ... -
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN USAHA PETANI SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(2024-01-17)Peradaban umat manusia tidak bisa lepas dari sejarah, manusia terkait erat dengan ruang dan waktu. Demikian halnya dengan pertanian yang merupakan bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Diperlukan tanggung jawab negara ... -
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU YANG MELANGGAR KESUSILAAN MELALUI APLIKASI SUGAR LIVE YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2024-01-17)Kejahatan pada awalnya merupakan jenis tindakan yang dilakukan secara fisik yang tindakan dan akibatnya dirasakan secara langsung atau dirasakan secara nyata oleh korban, seperti Kejahatan Kesusilaan dan atau jenis jenis ... -
ANALISIS YURIDIS PELAKU DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN AGAMA
(2024-01-17)Kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kasus yang paling sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, hal ini tidak lepas dari pluralisme di masyarakat Indonesia. Ancaman ujaran kebencian berdasarkan ... -
PEMIDANAAN PELAKU PENYELUDUPAN MANUSIA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2024-01-17)Salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang masih menjadi polemik yang terjadi akhir-akhir ini adalah penyeludupan manusia. Penyeludupan manusia (people smuggling) merupakan perbuatan yang mencari keuntungan ... -
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG SEHINGGA TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-01-17)Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keu’angan negara.Dalam kasus ini adanya tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang sehingga ... -
ANALISIS PENJATUHAN SANKSI RESTITUSI TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI BENTUK UPAYA MEMULIHKAN HAK KORBAN
(2024-01-17)Perdagangan orang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara melalui ancaman, pemaksaan, penipuan, dan peyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan kekerasan, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Dalam kasus ...