Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 628-647 of 1598
-
PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MENYIMPAN NARKOTIKA TANPA HAK. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 174-K/PM I-04/AD/XI/2012)
(2016-10-27)Tindak PidanamenyimpanNarkotikatanpahakdanjugapenyalahgunaanNarkotikamerupakansuatutindakkejahatandanpelanggaran yang mengancamkeselamatan, baikfisikmaupunjiwasipemakaidanjugaterhadapmasyarakat di sekitarsecarasosialsert ... -
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(2022-06-04)Dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah tidak jarang dijumpai kekerasan terhadap peserta didik. Dimana Guru dalam mendidik Anak di bawah umur terutama dalam hal disiplin, seringkali oknum Guru di sekolah melakukan ... -
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (PUTUSAN NO.1186/PID.SUS/2017/PN.MDN)
(2019-10-20)Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan diluar perkawinan. Menurut pasal 28B ayat (2) Undang-Undang dasar Negara ... -
PENERAPAN KEBIJAKAN REGULASI BAGASI BERBAYAR PADA PENGANGKUTAN PENUMPANG DOMESTIK PESAWAT UDARA MASKAPAI LION AIR. (STUDI PADA MASKAPAI LION AIR MEDAN)
(2019-10-22)Pengangkutan merupakan kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari ... -
PENERAPAN KETENTUAN BARANG YANG DAPAT DI BAWA OLEH PENUMPANG DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA SESUAI DENGAN PMK NOMOR N03/PMK.04/N017 (STUDI KASUS DI KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA CUKAI KUALANAMU MEDAN)
(2019-09-17)Tanpa adanya pembatasan barang masuk oleh pemerintah akan membuat suatu negara melakukan Perdagangan Bebas. Memiliki rumusan masalah yang akan di uraikan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan ketentuan ... -
PENERAPAN KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN (STUDI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI KUALANAMU)
(2020-09-10)Kegiatan impor pada saat ini sangatlah tinggi hal tersebut diakibatkan karena adanya kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk melakukan perdagangan internasional. Rumusan masalah yang akan ... -
PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (STUDI DI POLRES HUMBANG HASUNDUTAN)
(2019-10-12)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penerapan mediasi penal pada tindak pidana penganiayaan di wilayah polres humbang hasundutan dan juga untuk mengetahui kendala-kendala ... -
PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE DALAM KASUS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(2023-11-28)Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan ... -
PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI
(2021-12-07)Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu tindak pidana desersi merupakan ... -
PENERAPAN PERANTURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH ,DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAEAH KABUPATEN KARO
(2017-08-27)Pajak Daerahmerupakansalahsatusumberpendapatanaslidaerah yang pentinggunamembiayaipenyelenggaraanpemerintahdaerahuntukmemantapkanotonomidaerah yang luas, nyatadanbertanggungjawab.Peranpajakdalampembangunanterlihatdalamsetiapproyek ... -
PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU LAYERING DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2023-11-25)Pada skeipsi ini dilatar belakangi bahwa Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana ... -
PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP DIREKSI YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN
(2020-09-30)Penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan business judgement rule pada direksi yang menjalankan fungsi pengurusan Perseroan dan Perlindungan Hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan melakukan kebijakan ... -
PENERAPAN PRINSIP DIVERSI TERHADAP ANAK PADA TAHAP PERSIDANGAN BAGI ANAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(2024-06-03)Perkara anak telah diatur khusus dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghadirkan konsep diversi dan ... -
PENERAPAN PRINSIP KESALAHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR NARKOBA ( STUDI PUTUSAN NO.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj )
(2022-11-24)Di Indonesia Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana khusus yang peraturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika ialah suatu tindakan yang melanggar ketentuan ... -
PENERAPAN PRINSIP KESALAHAN TERHADAP PELAKU YANG MENYEBARKAN BERITA HOAKS (Studi Putusan Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps)
(2022-01-17)Salah satu kejahatan cybercrime ini seperti dengan memberitahkan kabar bohong (hoaks) dan pencemaran nama baik di media sosial terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Transaksi ... -
PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN SURAT EDARAN JAMPIDSUS NOMOR: B-1113/F/FD.1/05/2010TENTANG PRIORITAS DAN PENCAPAIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-05-31)Pengembalian kerugian keuangan negara adalah suatu prosedur penting untuk memulihkan kerugian. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian relatif kecil dalam Sejampidsus Nomor: B-1113/F/FD.1/05/2010 perlu ... -
PENERAPAN PRINSIP TERITORIAL TERHADAP WNA YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SHABU DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR.539/PID.SUS/2018/PN.BTM)
(2019-10-11)Tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan telah menjadi permasalahan bangsa bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Permasalahan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SELAKU PEMAKAI OBAT-OBATAN TERLARANG
(2024-01-23)Penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia masih sangat banyak terjadi. Dalam kondisi demikian, pemakai obat-obatan terlarang pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang bahaya penggunaan ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN SURAT PENANGKAPAN IKAN (SIPI) (STUDI PUTUSAN NO 209/Pid.Sus/2019/PN KPG)
(2022-01-31)Tindak pidana perikanan merupakan jenis kejahatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Penyalahgunaan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana perikanan tanpa ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA UU ITE KEPADA PELAKU UJARAN KEBENCIAN TERHADAP KEPALA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI MEDIA SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN AKUN PALSU (Studi Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn)
(2019-09-12)Pada hakikatnya, teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efesien untuk memenuhi kebutuhan, teknologi terus berkembang pesat sehingga ...