Hukum: Recent submissions
Now showing items 261-280 of 1669
-
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENADAHAN HASIL PERKEBUNAN SWASTA
(2024-01-18)Dalam sektor perkebunan bentuk permasalahan atau konflik yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap kekayaan, dimana kejahatan ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan kegiatan membeli, ... -
Analisis Hukum Putusan Praperadilan Yang Menghentikan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
(2024-01-18)Praperadilan adalah salah satu dari wewenang yang ada pada Pengadilan Negeri guna memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak ... -
PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI RAMPASAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(2024-01-18)Penyalahgunaan narkotika adalah apabila seseorang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum bukan untuk keperluan pengobatan tetapi orang tersebut hanya ingin menikmati pengaruh daripada kandungan obat-obatan ... -
PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI HASIL KORUPSI SEHINGGA TIDAK MENGALAMI PENYUSUTAN NILAI
(2024-01-18)Tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP yaitu dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan ... -
PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI HASIL KORUPSI SEHINGGA TIDAK MENGALAMI PENYUSUTAN NILAI
(2024-01-18)Tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP yaitu dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN PERORANGAN YANG DINYATAKAN PAILIT
(2024-01-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang ketentuan hukum dalam menentukan kedudukan dan tanggung jawab penjamin perorangan yang dinyatakan pailit terhadap Putusan No.6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NI ... -
PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT ANTARA PETANI SAWIT DENGAN TOKE SAWIT DI DESA PULO PAKKAT, KECAMATAN SUKA BANGUN, TAPANULI TENGAH
(2024-01-18)Asas keseimbangan adalah asas yang sangat mendasar dalam hukum, perjanjian dalam mewujudkan keadilan. Penerapan asas keseimbangan sangat diperlukan dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit agar keseimbangan hak dan ... -
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN
(2024-01-18)Pada saat ini kebutuhan Manusia sangat beranekaragam dan relatif tinggi, kebutuhan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok menjadi suatu masalah yang timbul, hal ini terjadi karena mahalnya harga tanah dan material bangunan. ... -
TINJAUAN YURIDIS ATURAN MENGENAI PENSIUNAN SUKARELA DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV PULAU RAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003
(2024-01-18)Di dalam dunia kerja yang memiliki sebuah perjanjian kerja seorang karyawan tidak akan lepas dari yang namanya pensiun. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ... -
ANALISIS TERHADAP KETENTUAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENGENAI TERJADINYA PENARIKAN OBJEK JAMINAN
(2024-01-18)Perusahaan pembiayaan melakukan penarikan objek jaminan disebabkan oleh kelalaian dari debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang diberikan sebelum menerima fasilitas pembiayaan. ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MONOPOLI FREIGHT FORWARDING EKSPOR BENIH BENING LOBSTER
(2024-01-18)Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KURATOR TERHADAP ASET DEBITUR DALAM KEADAAN INSOLVEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN SKMA NOMOR 109 TAHUN 2020
(2024-01-18)Insolven adalah keadaan tidak mampu membayar, ketidak sanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh tempo seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu ... -
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-18)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. DPD lahir dari hasil amandemen UUD 1945 tepatnya pada perubahan ketiga Banyak faktor menjadi pertimbangan dihapusnya Utusan ... -
PERAN DAN WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2011
(2024-01-18)Partai politik mempunyai peran strategis dalam negara demokrasi. UUD NRI 1945 telah mengatur kedudukan partai politik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang dapat menjadi ... -
PENGATURAN PELAYANAN UMUM PADA SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2024-01-18)Pada awal tahun 2020 dunia diguncang oleh coronavirus (SARS-Cov-2) yang dikenal sebagai penyakit coronavirus 2019 (COVID-19). Diketahui bahwa virus tersebut berasal dari Wuhan, China, dan ditemukan pada akhir Desember 2019. ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRA DAN PASCA PENGHITUNGAN SUARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM TATA NEGARA
(2024-01-18)Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Pra Dan Pasca Penghitungan Suara Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara”. ... -
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI HAK WARGA NEGARA ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL TERBATAS ATAS SPONSOR SUAMI ATAU ISTRI WNI DI INDONESIA
(2024-01-18)Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap izin tinggal terbatas orang asing yang bekerja dan/atau menikah dengan WNI (Warga Negara Indonesia) dan bagaimana perlindungan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(2024-01-17)Perlindungan hukum terhadap nasabah penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari peran nasabah, karena hubungan hukum nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum yang ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM TOKOPEDIA TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAK SESUAIAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE
(2024-01-17)Skripsi ini membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum Tokopedia terhadap setiap konsumennya jika terjadi ketidaksesuaian barang dalam jual beli online. Meskipun telah dibentuk regulasi mengenai teknis penyelenggaraan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN NASABAH BANK AKIBAT MODUS PHISHING
(2024-01-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta pertanggung jawaban pihak bank terhadap kerugian data maupun dana simpanan nasabah yang ada pada bank akibat modus phishing. Berbagai peraturan tentang ...