Hukum: Recent submissions
Now showing items 241-260 of 1669
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(2024-01-18)Asuransi jiwa dianggap mampu untuk melindungi diri dari resiko diluar yang tidak diharapkan seperti kecelakaan yang tidak dapat di ketahui. Adapun masalah yang diteliti yaitu bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap ... -
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PENGADILAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MENURUT PERKAP NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
(2024-01-18)POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS ADANYA WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH
(2024-01-18)Perjanjian kredit pada umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting. Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI OLEH PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN
(2024-01-18)Tanah mempunyai peranan penting dan strategis bagi kehidupan manusia, Semakin meningkatnya jumlah penduduk akan berbanding lurus terhadap meningkatnya kebutuhan orang akan tanah, yang dijadikan sebagai tempar hunian/tempat ... -
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN MODAL KERJA DENGAN AGUNAN TANAH DI BANK RAKYAT INDONESIA
(2024-01-18)Penelitian ini tentang penyelesaian sengketa wanprestasi atas perjanjian modal kerja dengan agunan tanah di Bank Rakyat Indonesia (Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Mbn). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN PROMO YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA
(2024-01-18)Ini merupakan salah satu teknik atau cara bagi seseorang untuk menarik minat pembeli, prmo-promo yang seharusnya menjadi daya tarik guna mencari konsumen akan tetapi kadang kala promo tersbut tidak benar dan mengakibatkan ... -
PENGIMPLEMENTASIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAPAT DI JADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022
(2024-01-18)Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat di golongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud. Dalam Hak kekayaan inteltual terdapat juga, dua hak yang ... -
TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
(2024-01-18)Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu bentuk transaksi keuangan yang umum terjadi dalam konteks peminjaman dana antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA SKRIPSI
(2024-01-18)Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan. syarat sahnya sebuah ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PEMBAYARAN GANTI RUGI YANG BERKEKUATAN HUKUM
(2024-01-18)Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 24/1997 membagi peralihan hak atas ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENYEWA TERHADAP PIHAK YANG MENYEWAKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA TANAH
(2024-01-18)Pengaruh tanggung jawab hukum dari pihak penyewa terhadap pihak yang menyewakan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi dalam sewa menyewa tanah dari studi Putusan nomor 360/PDT/2020/PT BDG tersebut mengakibatkan adanya ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM AKTA SEWA-MENYEWA YANG CACAT HUKUM DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(2024-01-18)Kebutuhan masyarakat selalu mengalami kemajuan yang relatif sangat tinggi. Kebutuhan tempat usaha adalah salah satu hal yang sangat berperan dalam mengembangkan usaha, dengan adanya kegiatan usaha tersebut masyarakat ada ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL TERHADAP KONSUMEN YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT BARANG YANG DIBELI CACAT TERSEMBUNYI (Studi Putusan No.307/Pdt-BPSK/2022/PN.Mdn)
(2024-01-18)Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.” Dalam hal ini, UUPK menyerap ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK PEKERJA ATAS THR KEAGAMAAN YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA
(2024-01-18)Perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja harus memberikan ketentuan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Adapun Undang-Undang yang mengatur ketenagakerjaan terdapat didalam Undang-Undang Nomor ... -
TANGGUNG JAWAB PERSEROAN PERORANGAN TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK MENERIMA UPAH KARENA MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-01-18)Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian salah satunya di sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) lebih tepatnya usaha yang dilakukan ... -
ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2024-01-18)Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan kompleks sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk melindungi hak asasi manusia warga negara dari tindakan ... -
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAYAK LAUT MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG
(2024-01-18)Dalam negara kepulauan terutama di Indonesia transportasi laut merupakan salah satu cara untuk menyalurkan kebutuhan dari kebutuhan utama sampai dengan kebutuhan pelengkap atau penunjang, Pentingnya peran transportasi laut ... -
KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKENING BANK UNTUK MEMBUKTIKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI JUAL BELI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2024-01-18)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman ... -
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU)
(2024-01-18)Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu ... -
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENGAWASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG SEDANG MENJALANI REHABILITASI
(2024-01-18)Perkembangan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan teknologi pada saat ini mengakibatkan berbagai penyimpangan, salah satunya yang menjadi perhatian serius di negara Indonesia saat ini yakni penyalahgunaan narkotika yang ...