Browsing Hukum by Title
Now showing items 531-550 of 1598
-
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA RESIDIVIS SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KEPADATAN LEMBAGA PEMASYARAKATANl
(2023-11-27)Skripsi ini membahas memngenai pemberian remisi kepada narapidana residivis sebagai upaya mengurangi kepadatan Lembaga Pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan, kelebihan ... -
Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Perempuan Berkaitan Dengan Tujuan Sistem Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II A Pematangsiantar)
(2018-09-18)Remisi adalah pengurangan masa pidana bagi narapida yang telah diatur secara tegas di dalam Undanga – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... -
PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN OVER CAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA KLAS IA MEDAN
(2016-10-14)Pelaksanaanpembinaanpemasyarakatanbedasarkanatasprinsip-prinsipsistempemasyarakatanuntukmerawat, mendidik, danmembimbingnarapidanadengantujuan agar menjadiwarga Negara yang baikdanberguna.Pembinaan yang terbaikbagikeberh ... -
PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2019-10-17)Lahirnya hak restitusi merupakan perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri sipelaku, dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi alat untuk lebih ... -
PEMBERIANPEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI RUMAH TAHANAN KELAS II B TANJUNG PURA)
(2019-03-20)Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu ada kalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain dirugikan. Disini lah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan ... -
PEMBERLAKUAN ASAS TERITORIAL DALAM MENJATUHKAN PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR PERATURAN MEMASUKI WILAYAH INDONESIA (Studi Putusan :94/Pid.Sus/2019/PN.Sbs)
(2022-02-15)Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Keimigrasian) mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Menurut Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang ... -
PEMBERLAKUAN PEMBERIAN JAMINAN KREDIT PERMODALAN BAGI UMKM DITINJAU DARI PP NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19
(2022-10-31)Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini telah menunjukkan peran strategis dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga perlu didukung ... -
PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022.
(2024-01-23)Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum, salah satu kejahatan Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang mengakibatkan pergaulan ... -
Pemboncengan Barang Dagang Merek Terkenal (Passing Off) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek
(universitas hkbp nommensen, 2017-04-25)Untuk mengetahui perbuatan pelanggaran hukum yang timbul dalam kasus pemboncengan (Passing off) merek dan untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan pemilik asli merek terkenal dari kasus pemboncengan (Passing ... -
PEMBUKTIAN PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TANPA DILENGKAPI SURAT IZIN PENANGKAP IKAN
(2018-10-12)Penelitian ini dilatar belakangi oleh Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia begitu juga dengan potensi sumber daya ikan yang banyak yang dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi ... -
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DALAM BENTUK PENYUAPAN PASIF (Studi Putusan Nomor 90/Pid.sus-TKP/2018/PN.MDN)
(2019-09-21)Korupsi di Indonesia berkembang pesat dan meluas, ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya, seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modren. Seseorang yang mengetaui ... -
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGADAAN BIBIT KARET OKULASI DI KABUPATEN NIAS (Studi Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)
(2019-09-03)Korupsi saat ini sudah menjadi masalah utama berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri praktek korupsi yang terjadi saat ini, sudah dalam keadaan yang sangat parah dan mengkhawatirkan serta begitu ... -
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.154/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg)
(2019-09-10)Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang lebih dikenal dengan money laundering merupakan tindak pidana lanjutan atau tindak pidana yang dilakukan guna untuk menyembunyikan hasil dari tindak kejahatan lain, contohnya kejahatan ... -
PEMIDANAAN TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG SEDANG MENJALANI MASA PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2015/PN.SAK)
(2018-09-23)Hukum mengatur hampir seluruh segi kehidupan manusia, mulai dari sebelum manusia lahir sampai dengan sesudah meninggal, di manapun manusia melakukan aktivitas yang melibatkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Salah ... -
PEMIDANAAN ANAK YANG BERSTATUS WARGA NEGARA ASING YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS/2013/PN.MDN)
(2016-04-16)Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Anak harusnya dilakukan berdasarkan Pendidikan yang baik yang didapatkan oleh anak tersebut dan bimbingan yang baik oleh orang dewasa (orang tua, wali, guru, pendidik, dll ). Anak ... -
PEMIDANAAN ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA (STUDI PUTUSAN Nomor : 35-K/PM 1-02/AD/II/2016)
(2018-09-12)Tujuan utama penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap Anggota Militer yang telah melakukan Tindak Pidana Turut Serta melakukan Zina dalam Putusan Nomor : 35-K/PM 1-02/AD/II/2016) Metode ... -
PEMIDANAAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2023-11-22)Aparatur Negara” didefinisikan sebagai “alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari. Aparatur ... -
PEMIDANAAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (STUDI PUTUSAN NOMOR 290/PID.SUS/2020/PN. SIBOLGA).
(2021-12-16)Media sosial adalah suatu sarana yang melibatkan suatu jaringan internet secara online. Perkembangan media sosial salah satunya media sosial facebook sangat pesat dan membuat semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat semakin ... -
Pemidanaan ASN (Aparatur Sipil Negara) Yang Menyalahgunakan Jabatan Untuk Melakukan Korupsi ( Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mdn)
(2021-10-28)Korupsi merupakan suatu hal yang sering terdengar oleh masyarakat, di Indonesia korupsi merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk diselesaikan . Korupsi di Indonesia hingga saat ini sudah tergolong kejahatan ... -
PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP TRAWL YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 (STUDI PUTUSAN NO.17/PID.SUS.P/2013/PN MDN)
(2016-09-19)Kegiatan lain yang termasuk kegiatan Illegal Fishing adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl yang merupakan alat penangkap ikan yang mempunyai target spesies baik untuk menangkap ikan maupun untuk ...