Browsing Hukum by Title
Now showing items 1292-1311 of 1598
-
TINDAK PIDANA MENGHINA CALON PESERTA LEGISLATIF DAN MENGADU DOMBA MASYARAKAT
(2024-06-06)Indonesia adalah Negara yangmenganut system demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. ... -
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI LP KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)
(2016-10-13)Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan teknik analisis dan pemaparan berdasarkan pada refrensi dan perpektif yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang ... -
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 (Studi Kasus No : 728/Pid.B/2019/PN Mdn)
(2021-12-10)Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan zaman yang sedemikian cepat. Hal ini di buktikan dengan perubahan UU merek yang sedemikian cepat, dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang ... -
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM MASA KAMPANYE MELAKUKAN PENYUAPAN SUARA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD
(2024-06-07)Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Repbulik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang ... -
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi PutusanNomor:196/Pid.Sus/2014/PN.BTL)
(2015-10-10)Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penulis tidak setuju dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media ... -
TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK MENTAH YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA ( Studi Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.B/2013/PN.Sgt.)
(2015-05-29)Pada Dasarnya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan objek minyak mentah, salah satu perbuatan yang dapat merugikan Negara,dan juga merugikan banyak orang yang dimana Pemerintah harus menindak tegas para pelaku ... -
Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain. (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)
(2016-09-19)Indonesia sebagai Negara kepualauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku, bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi Nasional yang harus ... -
TINDAK PIDANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2008/PID.SUS/2018/PN MDN)
(2019-10-13)Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, Di dalam ... -
TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING UNTUK DI EKSPLOITASI
(2018-09-18)Percobaan adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum selesai. Dalam hal ini meskipun perbuatan tersebut tidak selesai akan tetapi tetap dijatuhkan sanksi pidana. Tindak pidana ... -
TINDAK PIDANA YANG DENGAN SENGAJA MENGAKSES KOMPUTER DAN SISTEM ELEKTRONIK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Nomor : 132/PID.B/2012/PN.PWK)
(2017-04-25)Perkembangan teknologi membawa dampak positif dalam perkembangan kehidupan manusia. Akan tetapi disamping itu juga dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya munculnya bentuk kejahatan baru seperti, kejahatan penyalahgunaan ... -
TINDAKAN HUKUM TERHADAP BARANG JAMINAN ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN CREDIT UNION KARYA MURNI BINJAI
(2018-03-26)Koperasi Credit Union Karya Murni Binjai, termasuk dalam koperasi kredit. Koperasi kredit mempunyai prinsip yang berbeda dari koperasi umum lainnya.Koperasi Credit Union Binjai memiliki prinsip yaitu pendidikan, swadaya, ... -
TINDAKAN KURATOR TERHADAP HARTA DEBITUR PAILIT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(2022-01-17)Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kurator terhadap pengurusan harta debitur pailit, dengan tujuan agar dapoat mengetahui tugas-tugas seorang kurator, ... -
TINJAUAN HUKUM ATAS PERUBAHAN KEDUDUKAN PHK TERHADAP PEKERJA DARI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PUTUSAN Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Medan)
(2022-02-15)Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang salah satu butirnya mengatur sistem kerja waktu tertentu, namun tidak menjamin kesejahteraan pekerja. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERETASAN KARTU KREDIT MENURUT UU ITE NO. 11 TAHUN 2008 DAN DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (STUDI KASUS MENARA MANDIRI REGION I MEDAN)
(2020-09-13)Sejarah globalisasi menunjukkan bahwa setiap perubahan zaman memiliki core (penggeraknya) masing – masing. Gerak perubahan itu selalu dipicu oleh perkembangan teknologi yang melahirkan era revolusi industri 4.0 yang tidak ... -
Tinjauan Juridis Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Dan Pemasangan OutSide Plant Fiber Optik Akses Antara PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk Dengan PT.XXX.
(2000-06-23)Globalisasi dan Digitalisasi telah membawa implikasi positif dalam dunia bisnis. Pergerakan bisnis yang dinamis tanpa berbatas waktu dan ruang artinya (borderless).Situasi tanpa batas itu hanya dimungkinkan jika sistim ... -
TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYITAAN BARANG OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI PADA KOPERASI KREDIT HARAPAN KITA MEDAN
(2020-10-12)Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyitaan barang ... -
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN WARALABA (STUDI PERJANJIAN WARALABA NO. :123/33/45 ANTARA RIRI SEBAGAI PENERIMA WARALABA DENGAN PT. XINONA)
(2020-10-18)Bisnis waralaba akhir-akhir ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. pada hakekatnya waralaba merupakan sebuah konsep pemasaran dalam rangka memperluas jaringan usaha secara ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM LEGISLASI DAN KEWENANGAN DPD (DEWAN PERWAKILAN DAERAH) DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA
(2019-10-22)Dalam catatan sejarah Indonesia modern, gagasan perwakilan politik berbasis ruang, teoriti dan daerah sesungguhnya bukan suatu hal yang baru muncul mengiringi kelahiran DPD (Dewan Perwakilan Daerah) . Gagasan itu bahkan ... -
TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH DITINJAU DARI PP NO 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH
(2022-11-28)IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan Memorandum Of Understanding (MoU) dalam penyelenggaraan perjanjian kerjasama daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama ... -
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI RUMAH (Studi Putusan Nomor 190/PDT.G/2022/PN. Jkt.Utr)
(2023-08-11)Kegiatan Jual-beli merupakan rutinitas yang dilakukan orang dalam kehidupanya sehari-hari, hal itu dapat dilakukan dimana saja terutama dalam dunia bisnis baik jual beli barang maupun jasa. Setiap orang berhak membeli apa ...