Browsing Hukum by Title
Now showing items 1133-1152 of 1509
-
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MEMASUKI WILAYAH NEGARA INDONESIA TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG SAH (Studi Putusan No.3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
(2022-01-27)Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang undang yang dapat dikenai pidana ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELAKUKAN USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMENUHI PERIZINAN (Studi Putusan Nomor: 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn)
(2023-06-15)Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal perlu dikembangkan guna mengetahui mengenai factor-faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap Illegal fishing. Bagaimana pertanggungjawaban ... -
Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Memberikan Dokumen yang Tidak Sah pada Pihak Imigrasi (Studi Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN PLK)
(2022-01-12)Warga negara merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM ( STUDI. PUTUSAN NO.95/PID.SUS/2020 PN.JKT.UTR )
(2022-11-24)Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG TANPA HAK MENANGKAP DAN MEMPENIAGAKAN SATWA YANG DI LINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN No.709/PID.B/2012/PN.BWI)
(2016-10-16)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang tanpa hak menangkap dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor:709/P ... -
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PELAKU YANG MEMANEN HASIL PERKEBUNAN TANPA IZIN
(2022-10-24)Perkembangan penduduk di Indonesia sangat pesat sehingga rakyat Indonesia banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak rakyat memiliki jumlah pengannguran yang banyak.Oleh karena itu banyak masyarakat banting ... -
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PELAKU SKIMMING (STUDI PUTUSAN NOMOR : 765/PID.SUS/2018/PN.JK.UTR)
(2020-09-21)Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga saat ini sudah sangat berbeda dengan pada zaman sepuluh tahun yang lalu. Karena pada saat sekarang informasi sudah dapat ... -
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PELAKU TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN HUTAN DAN MENCEMARKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan No. 248/Pid.sus/LH/2019/PN.Dum)
(2022-10-01)Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata- mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. ... -
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAI DOKTER GADUNGAN (STUDI PUTUSAN NO.620/PID.B/2015/PN.SDA)
(2016-10-10)Pelaku tindak kejahatan semakin mudah melakukan operandinya karena ketersediaan alat-alat pembantu yang canggih sebagai hasil perkembangan teknologi. Hasil teknologi tidak saja menolong orang dalam kegiatan atau pekerjaan ... -
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Tanah Oleh Badan Usaha Yang Bukan Berbadan Hukum (Studi Kasus Putusan No.110/PID.B/1999/PN.SIM dan Putusan No.5/PID/2000/PT, MDN jo Putusan No.1790K/Pid/2001)
(2014-03-30)Tindak Pidana Penipuan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang saja,akan tetapi dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha baik itu Badan Usaha yang Berbadan Hukum maupun yang Tidak Berbadan Hukum , Adapun yang menjadi permasalahan ... -
PertanggungjawabanPidana Ayah Kandung Yang MemaksaAnakkandungUntukMelakukanPersetubuhan Di BawahAncamanKekerasan(Studi Putusan No.232/Pid.Sus/2016/PN. Lbp))
(2018-09-23)Persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung .Dalam hal ini korban dan pelaku memiliki hubungan darah yang sama, sehingga hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku jauh lebih berat dari tindak perkosaanbiasa.Ad ... -
PertanggungjawabanPidanaPelakuPenyebar Hoax Yang DapatMenjatuhkanWibawaKepala Negara
(2020-08-17)Masalahpencemarannamabaikdanpenyebaranberitabohongatau hoax akhir-akhirinisaatmerebak di masyarakat. Seseorangatausekelompok orang menyebarkanberitabohong yang berisipencemarannamabaikkepadaKepala Negara dikarenakantidak ... -
PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA) MELALUI MEDIA SOSIAL
(2022-10-29)Banyak masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi ke dalam hal yang negatif dengan melakukan perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan) seperti penyebaran ujaran kebencian (Hate Speech) dengan tujuan ... -
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KASUS TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU (Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 1469/Pid.B/2020/PN Mdn)
(2022-01-17)Kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, dimana dampak utama yang ditimbulkan Olch kejahatan mata uang ini adalah daat mengancam kondiri moneter dan ... -
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(2019-08-02)Tindak pidana perpajakan merupakan tindakan yang sangat merugikan pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan negara dan bertujuan untuk kesejahteraan negara. Pelaku tindak pidana perpajakan yang telah melanggar ... -
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS ATAS DAKWAAN ALTERNATIF (StudiKasusPutusan : 413/Pid.Sus/2013/PN Mtr)
(2017-04-25)Pertimbangan hakim memegangperanan yang pentingdalamputusanbebas.Bisasajaterjadisuatuputusanbebas yang telahdijatuhkantidaksesuaidenganketentuanhukum yang berlakusertamengabaikannilai-nilaikeadilan.DalamputusanNomor : ... -
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS GANJA YANG BERATNYA MENCAPAI 170 KILOGRAM ( Studi Putusan Nomor: 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn ).
(2020-09-16)Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peredaran narkotika sebagian tidak mempunyai ijin, sehingga terjadi peredaran illegal narkotika tersebut. Tentu peredaran tersebut didukung oleh penyalahgunaan yang tidak ... -
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU YANG SENGAJA MELAKUKAN ABORSI (Studi Putusan Nomor:32/Pid.Sus/2016/PN.Slw)
(2018-09-18)Aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum berusia 22 minggu atau berat anak kurang dari 500 gram, abortus dapat terjadi secara alami (spontan) maupun secara buatan. Abortus spontan (keguguran) adalah mekanisme alamiah ... -
POLITIK HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
(2022-11-25)Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi sudah seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 salah ... -
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG OPTIMALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KOTA DUMAI
(2022-02-03)Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan ...