Search
Now showing items 1421-1430 of 1598
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN
(2024-01-17)
Berita bohong (Hoax) merupakan usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai suatu berita palsu yang mana dapat mengakibatkan kerugian konsumen. Perlu dipertegas batasan dan ruang ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-01-17)
Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja telah menempatkan tenaga kerja Outsourcing dipertanyakan kedudukan dan perlindungan hak-hak pekerja Outsourcing. Dengan adanya konsep fleksibilitas ...
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG SEHINGGA TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-01-17)
Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keu’angan negara.Dalam kasus ini adanya tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang sehingga ...
PEMIDANAAN PELAKU PENYELUDUPAN MANUSIA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2024-01-17)
Salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang masih menjadi polemik yang terjadi akhir-akhir ini adalah penyeludupan manusia. Penyeludupan manusia (people smuggling) merupakan perbuatan yang mencari keuntungan ...
KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN SEBAGAI UPAYA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN
(2024-01-17)
Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana menurut pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang ...
AKIBAT HUKUM TERHADAP TERJADINYA SERTPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH
(2024-01-17)
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam hal penerbitan sertipikat hak atas tanah disertai kekuatan hukum sertipikat sebagai bukti kepemilikan dengan adanya sertipikat ...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN USAHA PETANI SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(2024-01-17)
Peradaban umat manusia tidak bisa lepas dari sejarah, manusia terkait erat dengan ruang dan waktu. Demikian halnya dengan pertanian yang merupakan bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Diperlukan tanggung jawab negara ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI TEMPAT KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-01-17)
Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar dan bermain berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan ...
ASPEK-ASPEK HUKUM PENDIRIAN STARTUP SEBAGAI JAMINAN LEGALITAS PERUSAHAAN DITINJAU DARI HUKUM BISNIS
(2024-01-17)
Pada saat masih berlaku, Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Sebagaimana telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...
KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(2024-01-18)
Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan masalah serius, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi akan ...