Hukum: Recent submissions
Now showing items 761-780 of 1669
-
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DARI PERNYATAAN PUTUSNYA HUBUNGAN ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF
(2022-06-03)Putusnya hubungan antara orang tua dan anak haruslah dengan pernyataan yang sah karena sebab yang tertentu dan telah dinyatakan putus oleh pengadilan dengan alasan yang memenuhi unsur tidak patut mewaris dari si anak. ... -
INDEPEDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2022-03-16)Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan beberapa Pemohon perseorangan merasa dirugikan dan dinilai mengandung ketidakjelasan rumusan atau multitafsir sehingga tidak memenuhi asas kejelasan rumusan serta kepastian hukum ... -
KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN HAK TENAGA KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(2022-02-15)Kajian Yuridis merupakan segala sesuatu yang di teliti secara hukum, baik dalam pengumpulan data maupun penyelidikan fakta yang terkait dalam rumusan masalah. Dalam penelitian kajian yuridis mengenai perbandingan hak ... -
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ASURANSI YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR ATAS KLAIM ASURANSI NASABAH YANG TELAH JATUH TEMPO PADA AJB BUMIPUTERA (STUDI PADA AJB BUMI PUTERA CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN)
(2022-02-15)Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan ... -
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT JASA PENGIRIMAN KARGO DARI BANDARA HANG NADIM KE BANDARA SOEKARNO HATTA, BANDARA HALIM PERDANA KUSUMA, BANDARA JUANDA, DAN BANDARA KUALANAMU (Studi Putusan Perkara No : 07/KPPU-I/2020)
(2022-02-15)Terdapat banyak sekali bidang jasa yang dapat dikomersilkan dalam suatu industri Bandar udara, baik yang meliputi jasa aeronautical maupun non aeronautical, berdasarkan Putusan KPPU dengan Nomor Perkara: 07/KPPU-I/2020 ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP AKUISISI SAHAM ASIAN TRAILS HOLDING LTD. OLEH TRAVEL CIRCLE INTERNATIONAL (MAURITIUS) LTD DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-M/2020)
(2022-02-15)Akuisisi saham merupakan bentuk akuisisi yang paling umum, dengan cara membeli Sebagian besar saham perusahaan untuk mengambil alih. Dalam pasal 29 UU No 5 Tahun 1999 pengambilalihan saham (akuisisi) yang mengakibatkan ... -
TINJAUAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) BAGI PEKERJA YANG DI PHK KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN (Studi Kasus Nomor : 120/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn)
(2022-02-15)Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang salah satu butirnya mengatur sistem kerja waktu tertentu, namun tidak menjamin kesejahteraan pekerja. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA(PHK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2022-02-15)Penelitian skripsi ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui tindakan hukum pengusaha yang tidak memberikan hak pekerja dalam hal pemutusan hubungan kerja dan Untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ... -
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN (studi Putusan nomor 165/Pdt.G/2019/PN Byw )
(2022-02-15)Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbanya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM MASA KONTRAK YANG DILAKUKAN OLEH PT. ASURANSI JIWA KRESNA (Analisis Putusan Nomor 248/pdt.sus-PHI/2019/PN.MDN)
(2022-02-15)Kasus pemutusan hubungan kerja bukanlah kasus yang sulit untuk ditemukan. Salah satu kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi adalah kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan antara perusahaan ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(2022-02-15)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dalam menolak warisan dan peran Pengadilan Negeri dalam menentukan status hukum Ahli Waris yang menolak warisan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ... -
TINJAUAN HUKUM ATAS PERUBAHAN KEDUDUKAN PHK TERHADAP PEKERJA DARI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PUTUSAN Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Medan)
(2022-02-15)Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang salah satu butirnya mengatur sistem kerja waktu tertentu, namun tidak menjamin kesejahteraan pekerja. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah ... -
JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN UUD 1945
(2022-02-15)Penjaminan hak asasi manusia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dua makna, pertama bahwa Konstitusi Indonesia telah memuat ciri- ciri konstitusi modern, dan kedua merupakan tujuan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.3/PID.PRA/2018/PN.Trt)
(2022-02-15)Praperadilan merupakan sebuah lembaga baru dalam penegakan hukum acara pidana Indonesia. Praperadilan dibentuk dengan sebuah tujuan untuk mengeliminir dan menilai sebuah prosedur dan kewenangan dari penegak hukum dalam ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK YANG MENGANDUNG UNSUR ASUSILA (Studi Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2019/Pn Ptk)
(2022-02-15)Tindak pidana manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan penipuan, pemalsuan, atau rekayasa yang dilakukan menggunakan komputer atau jaringan internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecanggihan teknologi memiliki ... -
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WNA YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI INDONESIA (Studi Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm)
(2022-02-15)Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN PEMBOBOLAN WEBSITE PENGADILAN NEGERI YANG MENGAKIBATKAN SISTEM ELEKTRONIK TIDAK BEKERJA (Studi Putusan No.25/Pid.Sus/2019/PN Unh).
(2022-02-15)Pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan pembobolan website pengadilan negeri yang mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja adalah kewajiban pelaku untuk menerima balasan akibat tindak pidana yang dilakukannya. ... -
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutanan (Studi Putusan Nomor 228/PID.B/LH/2020/PN PBU)
(2022-02-15)Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zander schuld), tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, ... -
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP WARGA NEGARA ASING MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 5 PID.SUS.PRK/2020/PN MDN)
(2022-02-15)Illegal fishing merupakan permasalahan yang sering dihadapi Indonesia saat ini, dimana tindakan ini sangat merugikan Negara dan juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, serta usaha perikanan ... -
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 2380/Pid.Sus/2020/Pn.Sby)
(2022-02-15)Perkembangan teknologi pada era globalisai sekarang begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah untuk menerima atau memberikan informasi kepada masyarakat luas. Penegakan hukum ...