Browsing Hukum by Title
Now showing items 296-315 of 1458
-
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI NARAPIDANA DALAM MEMBENTUK NARAPIDANA SEBAGAI MANUSIA MANDIRI YANG BERMANFAAT (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PEMATANG SIANTAR)
(2017-08-16)Narapidana bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Pada sistem pemasyarakatan narapidana dibina dengan ... -
EFEKTIFITAS PENERAPAN DWELLING TIME PADA KEGIATAN IMPOR (Studi Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Belawan )
(2019-08-29)Customs adalah suatu instansi kepabeanan yang di Indonesia di kenal dengan nama Bea Cukai, merupakan penjaga pintu (doorkeeper)dalam perdagangan internasional. Kaitannya dengan penerapan Dwelling Time Bea Cukai memiliki ... -
EFEKTIFITAS PERSIDANGAN SECARA DARING DALAM PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TARUTUNG)
(2022-11-30)Pandemi Covid-19 membawa dampak berubahnya tatanan kehidupan masyrakat tidak terkecuali pada mekanisme dan proses penegakan hukum di Indonesia. Persidangan yang seharusnya diselenggarakan secara langsung di gedung pengadilan ... -
EFEKTIVITAS FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA (STUDI DESA SIHONONGAN, KECAMATAN PARANGINAN, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
(2023-11-21)Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, tercantum pada pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum ... -
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN TERINTEGRASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN SETELAH TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN ( STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN JAKARTA )
(2022-02-02)Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. UU OJK menata ulang sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan menetapkan beberapa perubahan mendasar sistem pengawasan ... -
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN TERINTEGRASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN SETELAH TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN ( STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN JAKARTA )
(2022-01-12)Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. UU OJK menata ulang sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan menetapkan beberapa perubahan mendasar sistem pengawasan ... -
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PERSFEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)
(2022-01-12)Munculnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkuat status Desa sebagai pemerintahan terkecil masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan ... -
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PENGADILAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MENURUT PERKAP NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
(2024-01-18)POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung ... -
EKSEKUSI JAMINAN KREDIT NASABAH DENGAN MENGGUNAKAN BERITA ACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN (BAPKPPP) (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE)
(2022-01-17)Fasilitas kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan (baik bank maupun non bank). Pada umumnya lembaga keuangan (terkhusus bank) tidak akan serta merta memberikan pinjaman modal begitu saja, pihak debitur harus memberikan ... -
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-18)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. DPD lahir dari hasil amandemen UUD 1945 tepatnya pada perubahan ketiga Banyak faktor menjadi pertimbangan dihapusnya Utusan ... -
EKSISTENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN MATI MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2022-10-27)Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang ... -
EKSISTENSI HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN TANDA PAHLAWAN
(2016-10-06)Sebagai pejabat publik yang mempunyai kekuasaan eksekutif paling besar dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kekuasaan Presiden tersebut ... -
EKSISTENSI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)
(2022-01-17)Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini rumusan yang bisa diambil adalah faktor apa yang menghambat JPU mengatasi ... -
EKSISTENSI KOMNAS HAM DI TINJAU BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2022-10-27)Komnas HAM dalam hal ini dapat melakukan fungsi penelitiannya dengan mengkaji perundang- undangan namun, sayangnya hasil dari penelitian ini yang biasanya disebut sebagai rekomendasi acap kali tidak dihiraukan oleh pemangku ... -
EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
(2019-09-01)Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertulis didalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945. Selain pasal tersebut diatas terdapat juga pasal 24C undang-undang dasar 1945, yang mendukung pasal 1 ayat (3) ... -
EKSISTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DI WILAYAH KERJA KECAMATAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (STUDI PADA KANTOR UPTD PENDIDIKAN KEC.JORLANGHATARAN KAB. SIMALUNGUN)
(2019-10-09)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di tingkat Kecamatan sebagai organisasi atau lembaga pada pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas ... -
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENGEMIS DI KOTA MEDAN (STUDI RISET DEPARTEMEN SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA MEDAN)
(2015-02-05)Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia khususnya menuju Kota Medan Maka tingka urbanisasi semakin tinggi yang menambah banyak masalah antara lain timbulnya pengemis, sehingga menyebabkan pengangguran besar-besaran ... -
FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Perjalanan Demokrasi Di Indonesia)
(2022-10-24)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. Landasan konstitusional kewenangan terbatas, berimplikasi negatif terhadap kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. ... -
Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli
(2018-09-23)Skripsi ini berjudul Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli sebagai wakil rakyat Gunungsitoli mempunyai ... -
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
(2022-01-27)Penelitian ini di latar belakangi oleh Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli utara terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari KKN, Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ...