Browsing Hukum by Title
Now showing items 324-343 of 1598
-
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 243/PID.SUS/2019/PN.PLI)
(2022-02-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan terhadap pelaku penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha dan pertanggung-jawaban pelaku penyimpanan minyak bumi tanpa ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR (Studi Putusan No.1815/Pid.sus/2018/PN.Mdn)
(2019-09-13)Lahirnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas, merupakan program kebijakan pengalihan subsidi dan penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke tabung LPG 3Kg melalui pembagian paket tabung LPG 3Kg. Kebijakan ini dimanfaatkan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (PUTUSAN NO:142/PID.SUS/2015/PN.SKT)
(2017-10-04)Pembicaraan tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasaharus kita jaga karena dalam dirinya ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAKAN YANG MENIMBULKAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI YOUTUBE (Studi Putusan No. 910/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg)
(2022-10-31)Tindak Pidana Ujaran Kebencian adalah tindak pidana yang mencakup semua bentuk ungkapan yang berupa menyebarkan, menghasut, memajukan dan menjustifikasi kebencian atas dasar ras, xenophobia, anti Semitism atau bentuk lain ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP DIREKTUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2280 K/Pid.Sus/2009)
(2015-01-16)Dalam tindak pidana illegal logging yang menjadi subjek adalah orang atau badan hukum atau badan usaha/korporasi. Mengenai subjek atau pelaku perbuatan secara umum hukum hanya mengakui orang sebagai pelaku, namun seiring ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PUTUSAN NO.35 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)
(2022-11-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Studi Putusan No.35 /Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn. Dan untuk ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGHUKUM ANGGOTA TNI YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN
(2020-09-15)Kesusilaanmerupakankebiasaanhidupdarisuatumasyarakat, yang sesuaidengan keadaanatausifat-sifatmasyarakat yang bersangkutan, denganadanya normakesusilaan dalammasyarakatmakamasyarakatberadadalamkeadaan yang tertib. ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI (Studi Putusan No 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn)
(2022-01-17)Tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai merupakan tindak pidana yang berantas secara serius oleh negara, dikarnakan tindak pidana terhadap cukai merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)
(2019-10-14)Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang serupa dengan pelanggaran kesusilaan dan dapat mengancam masa depan seorang anak. Hal inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PT (Studi Putusan No : 30/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby)
(2021-12-16)Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karna merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara. Pertimbangan hakim memegang peran yang penting dalam suatu putusan bebas. ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.3/PID.PRA/2018/PN.Trt)
(2022-02-15)Praperadilan merupakan sebuah lembaga baru dalam penegakan hukum acara pidana Indonesia. Praperadilan dibentuk dengan sebuah tujuan untuk mengeliminir dan menilai sebuah prosedur dan kewenangan dari penegak hukum dalam ... -
DASAR PERTIMBANGAN SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL HAKIM DALAM MENGHUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ( Studi Putusan No: 1195 K/ Pid.Sus/2014
(2016-09-12)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang ... -
DASAR PERTIMBANGAN SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL HAKIM DALAM MENGHUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ( Studi Putusan No: 1195 K/ Pid.Sus/2014)
(2016-09-12)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang ... -
DISPARITAS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No:39/Pid.Sus/TPK/2018/PN/JKT Pst JO Putusan No:29/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI JO 1555K/Pid.Sus/2018)
(2022-11-24)Disparitas itu artinya perbedaan. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan ... -
DISPARITAS PUTUSAN MAJELIS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DI KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN BPSK KOTA MEDAN)
(2019-09-20)Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Lembaga peradilan di luar pengadilan, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa serta sebagai Lembaga peradilan khusus untuk perlindungan konsumen, maka dengan itu apakah dengan ... -
DUGAAN PRAKTEK PREDATORY PRICING DALAM ELECTRONIC COMMERCE DI INDONESIA (Studi di Kantor Wilayah I KPPU)
(2022-11-14)Banyak keuntungan yang dapat diterima jika kita berbelanja di e-commerce yang tidak dapat diperoleh melalui transaksi konvensional Dari kelebihan-kelebihan yang dirasakan oleh penjual maupun pembeli di e-commerce tidak ... -
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI NARAPIDANA DALAM MEMBENTUK NARAPIDANA SEBAGAI MANUSIA MANDIRI YANG BERMANFAAT (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PEMATANG SIANTAR)
(2017-08-16)Narapidana bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Pada sistem pemasyarakatan narapidana dibina dengan ... -
EFEKTIFITAS PENERAPAN DWELLING TIME PADA KEGIATAN IMPOR (Studi Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Belawan )
(2019-08-29)Customs adalah suatu instansi kepabeanan yang di Indonesia di kenal dengan nama Bea Cukai, merupakan penjaga pintu (doorkeeper)dalam perdagangan internasional. Kaitannya dengan penerapan Dwelling Time Bea Cukai memiliki ... -
EFEKTIFITAS PERSIDANGAN SECARA DARING DALAM PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TARUTUNG)
(2022-11-30)Pandemi Covid-19 membawa dampak berubahnya tatanan kehidupan masyrakat tidak terkecuali pada mekanisme dan proses penegakan hukum di Indonesia. Persidangan yang seharusnya diselenggarakan secara langsung di gedung pengadilan ... -
EFEKTIVITAS FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA (STUDI DESA SIHONONGAN, KECAMATAN PARANGINAN, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
(2023-11-21)Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, tercantum pada pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum ...