Browsing Hukum by Title
Now showing items 30-49 of 1598
-
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PT OVO FINANCE INDONESIA PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
(2022-10-31)Perusahaan pembiayaan merupakan perusahaan yang menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan masyarakat melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan barang dimaksud dengan mekanisme pembayaran secara ... -
Analisis Alat Bukti Vidio Dalam Membuktikan Adanya Tindak Pidana Penodaan Agama
(2019-03-20)Tindak Pidana Penodaan Agama yang terjadi di media sosial ini berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya ... -
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN
(2020-09-15)Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin ataua penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam ... -
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA
(2020-10-01)Dalam menjaga kekayaan alam nya pemerintah Indonesia menciptakan peraturan mengenai minyak bumi yakni Undang – Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Peraturan tersebut diciptakan oleh negara ditujukan agar terciptanya kemakmuran ... -
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH TANPA IZIN
(2020-09-15)Subsidi pupuk merupakan salah satu jenis subsidi pemerintah yang masih dipertahankan dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan nasional yang nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunya. Dengan adanya keterbatasan ... -
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan No.1586/Pid.B/2015/PN.Mdn)
(2017-08-24)Dalam Undang- Undang Negera Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Hal ini di artikan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjunjung tinggi ... -
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PERAMPASAN ASET KORPORASI YANG MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 3096 K/PID.SUS/2018).
(2020-08-15)Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat berbentuk penipuan dan pencucian uang. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana selain dari pidana pokok berupa denda dapat juga dijatuhkan ... -
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PERSEORANGAN YANG BERTEMPAT TINGGAL DISEKITAR KAWASAN HUTAN ( STUDI PUTUSAN NO. 43/PID B/ LH/2021/PN PWD)
(2022-10-31)Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa di dunia dan khususnya kepada bangsa Indonesia. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan ... -
ANALISIS HUKUM ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
(2014-12-08)Indonesia adalah negara hukum, yang dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV (UUD 1945 A-4). Ciri sebuah negara hukum adalah ditegakkannya hukum dalam seluruh aspek ... -
ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 79/PID.SUS-TPK/2023/PN SBY
(2024-05-29)Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Realitas menunjukan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil di kembalikan ke negara. Korupsi mampu melumpuhkan ... -
Analisis Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Memalsukan Daftar Khusus CPNS
(2015-01-22)Khusus dalam masalah hukum selama kurun waktu setelah reformasi bergulir di Indonesia sejumlah permasalahan yang layak untuk mendapatkan perhatian khusus adalah masalah prilaku korupsi yang merebak dimana-mana serta semua ... -
ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(2024-06-03)Sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengandung sanksi yang cukup berat namun masih bayak yang melakukan penyalahgunaan ... -
ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERTUJUAN UNTUK PROSTITUSI
(2020-09-18)Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk bagi pelanggaran harkat martabat manusia, diantaranya perempuan, korban tidak diberikan hak dasarnya sebagai manusia yaitu seperti hak untuk ... -
ANALISIS HUKUM DAMPAK POSITIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN
(2024-06-12)Tujuan pemidanaan telah bergeser dari teori pembalasan (retributif) menuju keadilan berbasis pemulihan (keadilan restoratif). Keadilan restoratif adalah tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban tindak ... -
Analisis Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Kepada Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
(2020-09-21)Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika. Narkotika ... -
ANALISIS HUKUM DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGELAPAN JABATAN (STUDI KASUS NO.2792/PID.B/2018/PN.MDN)
(2020-09-15)Tindak pidana penggelapana bukanlah tindak pidana baru dalam hukum indonesia.penggelapan dapat dilakukan bukan berbagai modus termasuk dengan menyalagunakan jabatan yang dimilikinya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam ... -
ANALISIS HUKUM GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim)
(2022-11-10)Perjanjian jual beli yang dibuatkan secara sah bersifat mengikat bagi para pihak dalam perjanjian dan juga menjadi undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, sebagaimana berdasarkan pada asas Pacta Sunt ... -
ANALISIS HUKUM ILLEGAL ACCESS PADA SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN
(2023-11-25)Perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace, yaitu sebuah jaringan/wadah bagi seseorang dimana mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan berbasis ... -
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
(2023-12-06)Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan non struktural yang bersifat represif untuk menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan mengawasi klausula baku yang sifatnya merugikan konsumen. Dalam ... -
ANALISIS HUKUM PELAKU PENISTAAN SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTARGOLONGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ATAU JERAJRING SOSIAL.
(2020-09-25)Seiring dengan perkembangan zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi membawa manusia lebih instant dan serba mudah melakukan kejahatan seperti Penistaan terhadap suku, agama, ras, dan anatargolongan. Dalam hal ...