• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PERAMPASAN ASET KORPORASI YANG MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 3096 K/PID.SUS/2018).

    Thumbnail
    View/Open
    Adirman Budi Ndruru.pdf (139.7Kb)
    Date
    2020-08-15
    Author
    Ndruru, Adirman Budi
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat berbentuk penipuan dan pencucian uang. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana selain dari pidana pokok berupa denda dapat juga dijatuhkan hukuman pidana tambahan berupa “perampasan aset korporasi oleh Negara”. Adapun rumusan masalah didalam penelitian ini membahas tentang ketentuan perampasan aset korporasi dalam tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut, dalam Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Jenis penelitian ini yakni, penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian pustaka (library research). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disusun secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, dilakukan pembahasan, penafsiran serta ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti. Adapun ketentuan perampasan aset korporasi dalam tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 39 KUHP dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut putusan nomor 3096/Pid.Sus/2018 didasarkan pada ketentuan Pasal 39 jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP dan berpandangan bahwa barang bukti nomor 1 sampai s/d 529 mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk Negara serta berdasarkan surat dan pernyataan pengurus pengelolaan aset first travel yang menolak menerima pengembalian barang bukti.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4378
    Collections
    • Ilmu Hukum [1700]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback