Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 1-20 of 502
-
ABSTRAK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)
(2019-10-14)Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan ... -
ABSTRAK Pertanggugjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Dengan Cara Tidak Sah (Illegal Logging). (Studi Putusan No.495/Pid.sus-LH/2017/PN.Simalungun)
(2019-09-20)Illegal logging adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, yang berupa pengambilan kayu, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, yang tidak ada kelengkapan ... -
ABSTRAKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN PEMALSUAN TRANSAKSI PERBANKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg)
(2018-08-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan tindak pidana pemalsuan transaksi perbankan secara berlanjut serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ... -
Accountability Director of Limited Liability Company (PT) In Crime of Environmental Quality Standards Study Decision Number 130 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Bib
(2017-08-15)The occurrence of pollution of environmental quality standard and / or environmental damage is mostly done in the context of running an economic business and is often also an attitude of the maupu ruler who does not run ... -
Akibat Hukum Klaim Polis Asuransi Kenderaan Bermotor Atas Wanprestasi Si Penanggung
(2018-10-18)Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila penanggung tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ... -
AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN TERHADAP PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1104 K/PID/2009)
(2014-09-18)Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adigium lama dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara. Dalam hukum tindak pidana ... -
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN KE CATATAN SIPIL TERHADAP ANAK DAN HARTA BILA TERJADI PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(2019-09-18)Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat pun berkembang termasuk dalam laju perkembangan penduduk. Hal itu diakibatkan karena adanya perbuatan hukum dalam hal perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan ... -
ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA MENERIMA SEJUMLAH UANG UNTUK MENDAPAT KREDIT DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 857/Pid.Sus/2017/PN Jak.Sel)
(2019-09-15)Sejarah perkembangan pencucian uang yang cukup panjang yang dimulai pada tahun 2002 di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang membutuhkan penanganan yang ekstra dan kemauan dari berbagai ... -
Analisis Alat Bukti Vidio Dalam Membuktikan Adanya Tindak Pidana Penodaan Agama
(2019-03-20)Tindak Pidana Penodaan Agama yang terjadi di media sosial ini berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya ... -
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan No.1586/Pid.B/2015/PN.Mdn)
(2017-08-24)Dalam Undang- Undang Negera Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Hal ini di artikan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjunjung tinggi ... -
ANALISIS HUKUM ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
(2014-12-08)Indonesia adalah negara hukum, yang dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV (UUD 1945 A-4). Ciri sebuah negara hukum adalah ditegakkannya hukum dalam seluruh aspek ... -
Analisis Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Memalsukan Daftar Khusus CPNS
(2015-01-22)Khusus dalam masalah hukum selama kurun waktu setelah reformasi bergulir di Indonesia sejumlah permasalahan yang layak untuk mendapatkan perhatian khusus adalah masalah prilaku korupsi yang merebak dimana-mana serta semua ... -
ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA INFORMASI ELEKTRONIK (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus/2017/PN.Ran)
(2019-03-01)Penanganan kasus cybercrime tidak terlepas dari proses pembuktian yang menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Ketentuan hukum mengenai pembuktian termasuk tentang alat bukti yang sah secara ... -
ANALISIS HUKUM PERBUATAN MEMBERI/MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI PUTUSAN NOMOR 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
(2018-09-11)Tindak Pidana Suap sering terjadi didalam masyarakat, Tindak Pidana tersebut juga dilakukan oleh Pejabat Negara. Salah peristiwa Pidana Suap yang dilakukan oleh Pejabat Negara adalah dalam Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2 ... -
Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemidanaan yang Mengoplos Isi Tabung Gas 3 Kg Ke Dalam Tabung Gas 12 Kg Tanpa Izin ( Study Put. No. 992/Pid.B/2018/Pn.Medan)
(2019-09-21)Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat atau konsumen khususnya keluarga miskin yang dirugikan dalam kasus pengoplosan isi tabung MIGAS yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedudukan keluarga miskin dan masyarakat ... -
ANALISIS HUKUM PUTUSAN BEBAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG (StudiPutusanNomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Kpg)
(2018-10-18)Tindakpidanaperdagangan orang merupakanbentukperbudakanmanusia modern.Berdasarkanbuktiempiris, perempuandananak-anakadalahkelompok yang paling banyakmenjadikorbantindakpidanaperdagangan orang. Pelakutindakpidanaperdagangan ... -
ANALISIS HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUKTIAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA (Studi Putusan Nomor. 5/Pid/Pra/2017 PN Mks)
(2017-08-28)Pasal 1 butir 10 KUHAP mengatur tentang lembaga praperadilan yang diberikan kepada Pemohon yang haknya dilanggar oleh Negara merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMISAHAN HARTA BAWAAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(2014-08-01)Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui Pemisahan harta bawaan dalam Perjanjian Perkawinan menurut Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan harta bawaan sebelum dan sesudah Perkawinan, dan akibat hukum Perkawinan ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI TAHUN 2014 SUMATERA UTARA DALAMRANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
(2015-08-21)Untukmengukur keberhasilansesuatudaerahdalammelaksanakanotonomidaerahnya, makasalahsatukriteria yang penting untuk mengetahui secaranyata kemampuansuatudaerahdalammengaturdanmengurusrumahtangganyasendiri adalahdukunganda ... -
Analisis Hukum Terhadap Pengemudi Grab Car Yang Melakukan Orderan Fiktif dan Melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (Studi Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2018/PN.Medan)”.
(2019-09-26)Masuknya system Transportasi online ke Indonesia umumnya berdampak baik karena akan mengurangi tingkat pengangguran yang cukup besar di Indonesia, apalagi untuk menjadi pekerja (driver) yang terdaftar pada Badan Usaha yang ...