Hukum
Browse by
Recent Submissions
-
Analysis of Legal Protection for Employees Who Do Not Have a Fixed-Term Employment Contract (Decision Number 687 K/Pdt.Sus-PHI/2016)
(2025-07)According to Law No. 13 of 2003 on Manpower, fixed-term employment agreements (PKWT) are not applicable in employment relationships. Employers have ignored the highest time limit allowed by Law Number 13 of 2013 on Manpower ... -
LEGAL RESPONSBILITY OF DIGITAL PLATFROMS FOR THE PROTECTION OF STOCK INVESTOR LOSSES IN THE E-COMMERCE ERA
(2025-07)This article aims to analyze the legal responsibilities of digital platform companies in protecting stock investors in the era of e-commerce. This research uses a normative method with a legislative approach and case ... -
PERAN DINAS KOPERASI DALAM MENINGKATKAN LEGALITAS USAHA PELAKU UMKM
(2025-07)Peran Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan (KOPERINDAG) Kabupaten Tapanuli Utara dalam meningkatkan legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN HT-EL PADA KANTOR PERTANAHAN
(2025-07)Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Penandatanganan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Dokumen Elektronik Dalam Pendaftaran HT-EL Pada Kantor Pertanahan adalah kewajiban seorang PPAT untuk ... -
ANALISIS HUKUM AKIBAT PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN
(2025-07)Pengelolaan sumber daya tambang oleh pemerintah dapat dilakukan secara mandiri atau melalui penunjukan kontraktor jika diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang belum bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Ketika ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TOKOPEDIA DALAM PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DI ERA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2022
(2025-07)Perkembangan teknologi informasi khususnya E-commerce yang sangat pesat.E-commerce menawarkan platform untuk pembelian dan penjualan secara online (elektronik), pemasaran dan bahkan transaksi (pembayaran) yang dapat dilakukan ... -
LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE FORM OF TRADEMARKS ON MANDATORY HALAL FOOD AND BEVERAGE (F&B) PRODUCTS IN INDONESIA
(2025-07)lndoaes,a. a, the Counuy wah 1he largeSI Mu,lun populauon m the ,...,..Id ha• great �eot,a! m lhe halal food and be,erage (F&B) industry. Halal pro,i,cts DOI only fulfill the need, of Mushm C011sumers. but are an ... -
Legal Protection of Consumers (Heirs) for Rejection of Life Insurance Claims (Case Study of Supreme Court Decision No. 241 PK/Pdt/2011)
(2025-07)Life insurance is an agreement that binds the insurer and the insured to provide protection against risks that may occur, such as death. This study discussthe procedure for claiming life insurance and legal protection ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TOKOPEDIA DALAM PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DI ERA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2022
(2025-06)Perkembangan teknologi informasi khususnya E-commerce yang sangat pesat.E-commerce menawarkan platform untuk pembelian dan penjualan secara online (elektronik), pemasaran dan bahkan transaksi (pembayaran) yang dapat dilakukan ... -
LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE FORM OF TRADEMARKS ON MANDATORY HALAL FOOD AND BEVERAGE (F&B) PRODUCTS IN INDONESIA
(2024-05)lndoaes,a. a, the Counuy wah 1he largeSI Mu,lun populauon m the ,...,..Id ha• great �eot,a! m lhe halal food and be,erage (F&B) industry. Halal pro,i,cts DOI only fulfill the need, of Mushm C011sumers. but are an ... -
Legal Protection for Consumers Who Suffer Losses Due to Damage to Electronic Goods by Land Expeditions
(2025-06)The legal responsibility of the right to resolve disputes through nonlitigation land shipping companies, and litigation channels. The resulting such as Jalur Nugraha recommendations emphasize the need for Ekakurir ... -
LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA AND MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISE (MSME) DATA IN THE PEOPLE'S BUSINESS CREDIT APPLICATION PROCESS
(2025-06)A stable and growing economy is crucial for the advancement of a country, but unemployment remains a significant challenge faced by the government. To address this, the Indonesian government has promoted the development ... -
Legal Responsibility of Skincare Companies for Overclaim-Based Marketing Strategies (Misleading Benefits)
(2025-06)Overclaim (misleading benefits) often occurs through excessive claims regarding product benefits that are not supported by adequate scientific evidence, thus misleading consumers and creating unfair business ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT KEPADA PARA PENANAM SAHAM BERDASARKAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(2025-06)Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap penanam saham dalam proses kepailitan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penanam saham dalam kondisi ... -
TANGGUNGJAWAB HUKUM PERUSAHAAN YANG BANGKRUT TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING YANG DI PHK TANPA KOMPENSASI
(2025-06)Pekerja outsorcing secara umum adalah pekerja yang bekerja di bawah arahan dan pengawasan Perusahaan jasa (outsorcing) atau tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. ... -
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH MILIK ORANG LAIN SECARA TANPA HAK OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
(2025-06)Masalah Penyerobotan tanah atau klaim bukanlah sesuatu yang baru dan terjadi dalam sengketa pertanahan di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang ... -
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITUR DENGAN ADANYA PERJANJIAN PINJAMAN DANA ARISAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(2025-06)Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan m-banking. Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah. ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PAMAN/BIBI SEBAGAI WALI DALAM MENGASUH ANAK YANG TELAH YATIM BERDASARKAN HUKUM PERDATA
(2025-06)Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum paman/bibi sebagai wali dalam mengasub anak yang telab yatim berdasarkan bukum perdata, dengan studi kasus pada Putusan PN Masohi Nomor 2/PDT.P/2016/PN ... -
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2025-06)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan ini menimbulkan diskursus di masyarakat karena khawatir akan mengurangi perlindungan ...
RSS 1.0