Hukum
Browse by
Recent Submissions
-
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(2024-09-02)Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum, yang dimana hal ini memberikan pengertian bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang tidak berdasar atas ... -
ANALISIS YURIDIS ATAS PENYITAAN ASET DARI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN
(2024-06-13)Kemajuan pengetahuan dan teknologi menciptakan maraknya penipuan yang terjadi melalui jaringan internet. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. Pelaku ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
(2024-06-13)Kekerasan seksual merupakan masalah yang sangat serius yang sering terjadi dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dapat diketahui ... -
PENYELESAIAN PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS ]
(2024-06-13)Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu pelanggaran terhadap rambu- rambu lalu lintas, ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
(2024-06-13)Kejahatan penadahan yang sering terjadi saat ini adalah ketika seseorang membeli barang-barang yang didapat dari tindak pencurian dengan harga yang jauh di bawah standar. Pada kejahatan penadahan, terdakwa sudah mengetahui ... -
PERANAN KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-06-13)Korupsi merupakan suatu realita perilaku manusia dalam interaksi social yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuknya dicela oleh masyarakat, ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK DENGAN KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(2024-06-13)Tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang sangat serius dan dapat merusak masa depan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman pidana ... -
PENEREPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI KENCAN ONLINE
(2024-06-13)Situs kencan online sekarang ini menjadi salah satu jenis sosial media yang saat ini telah menjadi sarana populer untuk mencari pasangan. Sebuah metode untuk menambah teman atau mencari pendamping hidup terus mengalami ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AFILIATOR BINARY OPTION ILEGAL (BINOMO)
(2024-06-12)Pesatnya teknologi informasi tidak hanya berdampak positif tetapi ada juga dampak negatifnya yakni dijadikan alat untuk melakukan kejahatan di dunia siber, antara lain kejahatan siber crime yaitu binomo adalah suatu kegiatan ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (Vrijspraak) ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-06-12)Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) perubahan ke-4. Didalam Hukum diatur mengenai ... -
ANALISIS HUKUM DAMPAK POSITIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN
(2024-06-12)Tujuan pemidanaan telah bergeser dari teori pembalasan (retributif) menuju keadilan berbasis pemulihan (keadilan restoratif). Keadilan restoratif adalah tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban tindak ... -
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERADILAN PIDANA ANAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012
(2024-06-10)Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU DENGAN SENGAJA MERUSAK LAMBANG NEGARA
(2024-06-10)Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan konstitusi menegaskan korelasi yang kuat antara kedaulatan rakyat dan sistem demokratis. Prinsip negara hukum, yang mencakup rechtsstaat dan the rule of law, memberikan perlindungan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI DATA PRIBADI DARI KEBOCORAN DATA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
(2024-06-10)Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya ... -
ANALISIS TERHADAP VISUM ET REPERTUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN
(2024-06-10)Salah satu cara untuk mencapai kebenaran materiil dalam setiap kasus pidana adalah dengan mengoptimalkan penggunaan alat bukti. Salah satu tindak pidana yang sulit dibuktikan adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYEBARLUASKAN FOTO PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
(2024-06-10)Tindak pidana pornografi merupakan salah satu dari berkembangnya aktifitas kriminal yang berkembang pesat yang disebabkan adanya perkembangan dibidang teknologi dan informasi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI UNTUK DINIKMATI DIRI SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
(2024-06-10)Kontroversi mengenai dampak pornografi bagi masyarakat serta status hukumnya masih menjadi perdebatan yang tidak terselesaikan. Pada dasarnya perdebatan ini merupakan perdebatan mengenai apakah pornografi harus dikategorikan ... -
KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(2024-06-10)Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TUJUAN AGAR INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK TERSEBUT DIANGGAP SEOLAH-OLAH DATA YANG OTENTIK
(2024-06-10)Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian,penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, ... -
ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(2024-06-10)Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU No.1 Tahun 2023. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri ...
RSS 1.0