Hukum
Browse by
Recent Submissions
-
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(2019-08-02)Tindak pidana perpajakan merupakan tindakan yang sangat merugikan pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan negara dan bertujuan untuk kesejahteraan negara. Pelaku tindak pidana perpajakan yang telah melanggar ... -
ANALISIS YURIDIS MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI
(2019-08-20)Memperniagakan satwa adalah sesuatu yang dapat menyebabkan eksploitasi besar yang akan mengancam suatu kepunahan satwa yang dilindungi. Kelompok Kerja Konservasi mengungkap peningkatan kasus kejahatan satwa liar dilindungi ... -
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG MEMAKAI ALAT-ALAT YANG TIDAK PERBOLEHKAN
(2019-08-16)Kekayaan Laut Indonesia, memenuhi potensi kekayaan yang sangat besar, hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil hasil laut dengan caramenggunakan alat tangkap seperti pukat ... -
Pertanggungjawaban Pidana Kepala Daerah Yang Melakukan Penyalahgunaan Jabatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut
(2019-08-09)Korupsi merupakan kesalahan dalam hukum pidana dimana faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian. Rusaknya ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAU LESSEE YANG BENDA SEWA GUNA (LEASING) DITARIK OLEH LESSOR ATAU SUPPLIER DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2019-08-18)Perkembangan jaman dan teknologi yang semakin modern. Akibat dari banyaknya permintaan pembiayaan untuk kredit barang-barang misalnya sepeda motor maka telah menghasilkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ... -
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PRODUK MAKANAN KADALUWARSA
(2019-08-13)Pelaku usaha merupakan pengusaha yang memproduksi suatu barang dan/atau jasa. Sebagai pelaku usaha didalam memproduksi suatu produk makanan sebaiknya mencantumkan tanggal kadaluwarsanya agar masyarakat sebagai konsumen ... -
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 07/PID.SUS-ANAK/2017/PN.PWT)
(2019-08-18)Tindak pidana pencabulan diatur dalam buku ke II KUHP bab ke XIV tentang delik kesusilaan dimulai dari pasal 289-298 KUHP dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana ... -
KEDUDUKAN BANK MANDIRI TERHADAP PENERBITAN CEK DAN BILYET GIRO KOSONG YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH
(2019-08-13)Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kedudukan Bank Mandiri terhadap penerbitan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Nasabah (Studi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I / Sumatera 1)”, ... -
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENGGANTI DENDA KEPADA PELAKU YANG MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2019-08-15)Dewasa ini berbagai masalah terjadi di masyarakat yang membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan adalah meningkatnya praktik ... -
PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN
(2019-08-18)Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok hidup orang banyak maka dibuatlah aturan tentang minyak dan gas bumi. Walaupun telah ada aturan yang mengatur tentang kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi, tetapi ... -
PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN PERAWATAN DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA
(2019-08-12)Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana, tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Karena itu penjatuhan sanksi terhadap anak haruslah ... -
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2019-08-18)Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana Negara Indonesia ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LAPAS YANG TELAH MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENERIMA HARTA KEKAYAAN YANG MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(2019-08-12)Pencucian uang adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pihak berwenang dengan cara memasukkan ... -
URGENSI ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM HUKUM POSITIF UNTUK MENGGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(2019-08-20)Salah satu masalah hukum yang menjadi sorotan publik di Indonesia adalah tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan mayoritas pelakunya adalah pejabat-pejabat negara yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Tindak ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(2019-08-12)Seiring dengan perkembangan zaman dengan kemajuan alat telekomunikasi menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan komputer seperti modus operandinya. dengan adanya internet yang dapat di akses ... -
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berupa Jual Beli Organ Tubuh (Ginjal) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
(2019-02-23)Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sesudah dinyatakan sebagai ... -
Analisis Alat Bukti Vidio Dalam Membuktikan Adanya Tindak Pidana Penodaan Agama
(2019-03-20)Tindak Pidana Penodaan Agama yang terjadi di media sosial ini berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya ... -
HUBUNGAN ASPEK HUKUM KEGIATAN USAHA TRANSPORTASI ONLINE GO-JEK MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.108 TAHUN 2017
(2019-03-15)Transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi merupakan alat yang memiliki esensi yaitu mempermudah aktivititas masyarakat dalam mencapai lokasi tujuan. ... -
Aspek Hukum Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007
(2017-09-27)Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana bentuk aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Apa dampak yang ditimbulkan jika investor ... -
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PERDAGANGAN ORANG
(2019-02-27)Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah analisis penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang.Dan biasa nya perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana ...
RSS 1.0