• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    AKIBAT HUKUM KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN KEPALA DESA PADA PEREMPUAN

    Thumbnail
    View/Open
    DHEA SINTYA SIAHAAN.pdf (986.6Kb)
    Date
    2025-05
    Author
    SIAHAAN, DHEA SINTYA
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan pemerintahan desa. Penelitian ini menganalisis akibat hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh kepala desa terhadap perempuan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Gst. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam kasus tersebut, mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap perlindungan korban, serta mengkaji konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam kasus ini. Pelaku memanfaatkan posisinya untuk menipu, mengintimidasi, dan menekan korban agar melakukan hubungan seksual. Selain itu, kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap pejabat desa serta ketakutan korban untuk melapor turut memperburuk situasi. Dari segi kebijakan, meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan korban, implementasi di tingkat lokal masih menghadapi banyak kendala. Sementara itu, akibat hukum bagi pelaku dalam putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tegas, yaitu hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp100 juta. Namun, perlindungan terhadap korban masih perlu diperkuat melalui layanan rehabilitasi yang lebih komprehensif serta mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi dalam mekanisme pengawasan terhadap pejabat publik serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual. Dengan sistem hukum yang lebih responsif dan dukungan sosial yang lebih baik, diharapkan kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.
    URI
    https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11896
    Collections
    • Ilmu Hukum [1700]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback