• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH TANPA IZIN

    Thumbnail
    View/Open
    Eli Supratman Situmorang.pdf (170.9Kb)
    Date
    2020-09-15
    Author
    Situmorang, Eli Supratman
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Subsidi pupuk merupakan salah satu jenis subsidi pemerintah yang masih dipertahankan dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan nasional yang nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunya. Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat. Mengingat pentingnya pupuk subsidi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah menyatakan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Terdapat lima jenis pupuk yang disubsidi, yaitu urea, SP36, ZA, NPK dan organik dengan ruang lingkup pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, harga eceran tertinggi (HET) dan waktu pengadaan dan penyaluran. Aturan penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi telah diperhatikan oleh Pemerintah, akan tetapi pada kenyataanya sebagai suatu program subsidi dengan target yang sangat luas, subsidi pupuk menghadapi berbagai masalah. Setidaknya terdapat tiga masalah penting dalam program subsidi pupuk, yaitu penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, dan bias sasaran/target. Adapun penelitian ini yakni metode analisis yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi serta peraturan perindang-undangan yang berkaitan dengan Putusan 174/Pid.Sus/2019/Pn.Kds.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4428
    Collections
    • Ilmu Hukum [1700]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback