Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 455-474 of 1458
-
PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM
(2020-09-14)Penangguhan penahanan adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan ... -
PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI RAMPASAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(2024-01-18)Penyalahgunaan narkotika adalah apabila seseorang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum bukan untuk keperluan pengobatan tetapi orang tersebut hanya ingin menikmati pengaruh daripada kandungan obat-obatan ... -
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAPKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Polres Nias Selatan)
(2021-10-28)Korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang ... -
PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK (Online) DI LIHAT DARI HUKUM ACARA PIDANA
(2022-06-04)Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan dengan keinginan agar peradilan dilaksanakan secara sederhana. ... -
PELAKSANAAN PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM PADA TAHAP PENUNTUTAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN JAKSA AGUNG RI NOMOR : PER-036/A/JA/09/2011 ( STUDI DIKEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI )
(2022-10-31)Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses Penyidikan (Opsporing), Penuntutan (Vervolging), Pelaksanaan Putusan Hakim (Executie), dan Pengawasan dan ... -
PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRASI OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERAKIBAT PADA HUKUM LAINNYA
(2022-01-12)Skripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih ... -
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah
(2023-11-21)Undang-undang Cipta Kerja sendiri mendapat banyak perhatian publik. Namun, banyak diantaranya yang berfokus pada masalah Ketenagakerjaan, bukan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi ... -
PELAKSANAAN WEWENANG TEMBAK DI TEMPAT DALAM PENGAMANAN PEMILU DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (STUDI DI POLRESTA MEDAN)
(2016-10-08)Indonesia mempunyai aparat kepolisian yang bertugas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu ... -
PELAKSANAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan)
(2022-10-29)Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani ... -
PELINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KEJAHATAN BERKEDOK INVESTASI ELEKTRONIK
(2023-11-25)Percepatan evolusi teknologi di Era society telah membawa pengaruh yang sangat signikfikan bagi masyarakat, dinamikan perubahan semakin tidak terelakan menjadi elemen sendiri bagi negara, masyarakat dan instasni lainnya. ... -
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN KARENA KETIDAKSESUAIAN PRODUK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(2019-09-20)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan karena ketidaksesuaian produk dalam transaksi jual beli online berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan upaya ... -
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT UKURAN BARANG YANG DIBELI BERKURANG KARENA TIMBANGAN YANG DIGUNAKAN OLEH PEDAGANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDARD
(2022-11-08)Barang/jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, tentunya dapat memberikan kepuasan terhadap barang/jasa yang dibelinya, sehingga konsumen dapat mengetahui, bahwa rasa kepuasan tersebut, memberikan manfaat dan faedah baginya. ... -
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
(2022-10-31)Investasi tidak dapat dipisahkan dari tanah/lahan. Sehingga apabila membicarakan eksistensi penanaman modal maka secara tidak langsung juga membicarakan tentang tanah/lahan. Permasalahan tanah tidak semata-mata hanya ... -
PEMBAHARUAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI DI SUMATERA UTARA
(2018-09-29)Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia Menurut ... -
PEMBATALAN HAK SEWA BANGUNAN OLEH AHLI WARIS TERHADAP RUKO YANG DIBANGUN DIATAS TANAH MILIK ORANG LAIN STUDI PUTUSANPENGADILAN NEGERI MEDAN No.227/Pdt.G/2012/PN.MEDAN
(2017-09)Penelitian ini dilatar belakangi dengan kebutuhan manusia akan suatu bangunan sehingga mendorong satu sama lain untuk melakukan sewa menyewa suatu bangunan baik untuk rumah tinggal maupun bangunan untuk usaha yang di ... -
Pembatalan Perkawinan Sejenis Karena Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata (Studi Putusan No. 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)
(2018-09-20)Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan sejenis dengan adanya pemalsuan identitas ditinjau dari UU Perkawinan dan KUH Perdata (Studi Putusan No. ... -
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
(2022-01-12)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta bagaimana tindakan yang harus dilakukan seorang Anggota Dewan Perwakilan ... -
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM MASA JABATANNYA
(2023-11-21)Pemberhentian kepala daerah dapat terjadi 2 (dua) oportunitas. Pertama, ‘objektif’ dalam menyelidiki pelanggaran sumpah/janji jabatan yang dilakukan kepala daerah. Atau kedua, ‘subjektif’ dalam menggunakan kewenangannya ... -
PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENGINTEGRASIAN KEPADA MASYARAKAT
(2023-11-28)Asimilasi merupakan adanya dua Kebudayaan atau lebih yang ada di dalam Masyarakat, sehingga dapat memunculkan Budaya yang baru lagi. Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana dan Anak diharapkan mampu mengembalikan Narapidana ... -
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO KEPADA PELAKU TINDA PIDANA NARKOTIKA (STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSADA MEDAN
(2015-05-20)Dinegara berkembang khususnya di indonesia tingkat kejahatan semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dimana semakin tingginya teknologi maka semakin tinggi tingkat kejahatan yang ada. Rendahnya pendidikan dan tidak adanya ...