Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 665-684 of 1598
-
PENGAWASAN OJK TERHADAP PIALANG SAHAM ONLINE
(2022-02-03)Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam membangunan ekonomi nasional ... -
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUAGAN TERHADAP SIMPAN PINJAM ONLINE (FINTECH)
(2020-09-17)Fintech peer to peer lendingatau yang umumdikenaldenganlayananpinjamanonlinemulaiberkembangpadatahun 2016, layananpinjamanonlineiniseringdigunakanuntukmembantuusahamikro, kecil, menengah(UMKM) lokal.Seiringmunculnyapenye ... -
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
(2018-08-23)OtoritasJasaKeuanganadalahsebuahlembagapengawasanjasakeuangansepertiindustriperbankan, pasar modal, reksadana, perusahaanpembiayaan, danapensiundanasuransi. Padadasarnya UU No 21 Tahun 2011 tentangOtoritasJasa Keuangan ... -
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEGIATAN ONLINE TRADING DI INDONESIA
(2022-11-10)Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan ... -
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEGADAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(2020-06-28)Pegadaian bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan dibidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai serta menyediakan ... -
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TRANSAKSI EFEK YANG BERINDIKASI INSIDER TRADING
(2019-08-19)Pasar Modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam pasar modal, bagi ... -
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ ATAU MUSIK
(2022-06-07)Lagu dan/atau musik merupakan hasil cipta karya manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini, perlindungan terhadap lagu dan/atau musik dilakukan untuk memberikan kesejahteraan kepada para pencipta lagu, baik dalam ... -
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI BADAN PERADILAN BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM KEUANGAN NEGARA
(2024-01-16)Penulisan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui cara pengembalian ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku korupsi, sehingga menjadi gambaran agar masyarakat lainnya tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Dalam ... -
PENGGABUNGAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SECARA BERSAMA-SAMA. (Studi Putusan Nomor : 01/ Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Pdg)
(2019-10-08)Korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (Predicate Crime) dalam tindak pidana pencucian uang. Tidak jarang saat terjadinya tindak pidana korupsi kemudia dilanjutkan tindak pidana pencucian uang, karena pada dasarnya ... -
PENGGUNAAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KDRT (STUDI KASUS NO.70/PID.SUS/2018/PN.PLG)
(2019-09-20)Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga ... -
PENGGUNAAN SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) ATAS PRODUK SOUND SYSTEM YANG DIEDARKAN OLEH CV BAHANA SWARA DI KOTA MEDAN
(2022-01-27)Penelitian ini disusun karena terjadinya penggunaan teknologi khususnya sistem suara (sound system) yang menjadi sangatlah penting dan bahkan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam penyelenggaraan suatu acara. Namun, ... -
PENGIMPLEMENTASIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAPAT DI JADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022
(2024-01-18)Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat di golongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud. Dalam Hak kekayaan inteltual terdapat juga, dua hak yang ... -
PENJATUHAN HUKUMAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kph)
(2017-08-17)Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang perlu penanganan khusus. Karena Pelaku penyalahgunaan Narkotika memiliki sindrom ketergantungan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada gangguan kejiwaan ... -
PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN RINGAN SEBAGAI ALTERNATIF MENGURANGI OVERCROWDED LAPAS
(2023-11-30)Penjatuhan pidana bersyarat dapat menjadi alternatif sebagai solusi dari masalah daya tampung Lapas yang mengalami Overcrowded. Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Penulisan ... -
PENJATUHAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN.Srl)
(2022-10-29)Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk ... -
PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN KEBIRI TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan No. 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk)
(2022-01-12)Untuk mengetahui penjatuhan pidana dan kebiri terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Dalam perspektif hukum, tindak pidana kejahatan kekerasan seksual adalah tindak kejahatan yang ... -
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN SARA
(2019-10-10)dinyatindakankekerasandansikapprasangkabaikdaripihakpelakupernyataantersebutataupunkorbandaritindakantersebut.KetentuanmengenailaranganpenyebarankebencianinipadadasarnyadimuatdalamUndang-UndangNomor 19 Tahun 2016 ... -
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA
(2024-01-23)Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena seringkali melibatkan orang yang memiliki jabatan atau wewenang seperti pejabat publik atau penyelenggara Negara. Pejabat publik ini dipilih melalui pemilu dan pilkada, namun ... -
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI HASIL PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan No 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MDN)
(2016-08-10)Fenomena yang terjadi saat ini adalah pelaku kejahatan termasuk tindak pidana perdagangan orang adalah anak. Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perkembangan fisik, mental dan ... -
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGOPERASIKAN KAPAL TANPA IZIN (SIPI) (STUDI PUTUSAN No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn)
(2019-10-10)Perikanan mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional karena perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. ...