Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 448-467 of 1598
-
KEKUATAN HUKUM PERADILAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA
(2017-04-30)KEKUATAN HUKUM PERADILAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA -
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN APABILA TERJADI PERPINDAHAN KELAS PERAWATAN PADA SALAH SATU PIHAK DALAM KEADAAN SAKIT
(2017-04-06)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat suatu perjanjijan apabila pasien pindah kelas dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi dalam keadaan sakit dan untuk mengetahui ... -
KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI HAKIM UNTUK MELAKUKAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA (Studi Putusan Nomor. 564/PID.B/2013/PN MEDAN)
(2014-08-28)Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar RI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga dalam kedudukan yang sama dalam hukum. Dalam hukum acara ... -
KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(2024-01-17)Tujuan penelitian untuk mengetahui kekuatan putusan dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian dan bagaimana tanggung jawab orang tua yang bukan pemegang hak asuh akibat perceraian. Metode yang digunakan dalam ... -
KEKUATAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMBUKTIAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DISERTAI DENGAN KEKERASAN (Study Putusan Nomor : 2730/Pid.B/2012/PN-Mdn)
(2015-09-21)Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur tentang tata cara alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tindak pidana pencurian telah diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 ... -
Kepailitan dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Dalam Hal Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit
(2022-01-12)Salah satu lembaga keuangan yang dapat melakukan transmutasi dana masyarakat tersebut adalah perusahaan asuransi. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan ... -
KEPASTIAN HUKUM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan)
(2022-01-12)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum pengaturan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam penulisan skripsi ini dengan ... -
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI HAK WARGA NEGARA ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL TERBATAS ATAS SPONSOR SUAMI ATAU ISTRI WNI DI INDONESIA
(2024-01-18)Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap izin tinggal terbatas orang asing yang bekerja dan/atau menikah dengan WNI (Warga Negara Indonesia) dan bagaimana perlindungan ... -
KEPEMILIKAN PROPERTI OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA”.
(2017-09-12)Properti merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk real property (tanah), kekayaan pribadiatau kepemilikan barang secara fisik lainnya, dan ... -
KETERBATASAN WEWENANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. (STUDI KASUS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM MENYELESAIKAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA)
(2022-10-24)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Bagaimana Keterbatasan kewenangan Komisi Nasional Hak ... -
KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA SINAR BARU DARO-DARO, KECAMATAN LAHUSA, KABUPATEN NIAS SELATAN
(2022-11-16)Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah ... -
KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(2024-01-18)Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan masalah serius, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi akan ... -
KEWENANGAN KEJAKSAAN JENDERAL MUDA BIDANG TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2019
(2023-06-19)Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017, dalam peraturan ini terdapat jalur baru bagi para ... -
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Bunturaja, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi)
(2022-10-31)Perangkat desa selaku aparatur desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ... -
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
(2022-01-12)Kewenangan dan tugas kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa merupakan kewenangan dan tugas yang dimiliki kepala desa yang harus dilaksanakan sebagai pemerintah desa Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan ... -
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA SIPANGAN BOLON KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON KABUPATEN SIMALUNGUN)
(2020-10-21)Tipe penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosio-yuridis, dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosio-yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara disamping mengumpulkan bahan hukum juga melalui ... -
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN HAK TERTANGGUNG
(2022-11-29)Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Pengaturan tentang kewenangan Otoritas Jasa ... -
KEWENANGAN PENYIDIK KEJAKSAAN UNTUK MEMBUKA RAHASIA TABUNGAN NASABAH DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA KORUPSI ( Di Kejaksaan Negeri Medan)
(2016-10-07)The times and technology has brought a very significant impact on the economic development , including the State Indonesia . Economic development is characterized by the increasing velocity of money is going . In order to ... -
KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENYELENGARAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2018-09-11)Menurut Undang-Undang Dasar tentang Pemilihan Umum (yang merupakan hasil amandemen ketiga), pasal 22E ayat (2) menyatakan; “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ... -
KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
(2024-01-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) ditinjau dari hukum perjanjian, serta untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan e-commerce ...