Search
Now showing items 461-470 of 663
TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYITAAN BARANG OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI PADA KOPERASI KREDIT HARAPAN KITA MEDAN
(2020-10-12)
Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyitaan barang ...
TINJAUAN YURIDIS PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK AKIBAT PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP MASA JABATAN YANG DI EMBAN
(2020-09-14)
Pemilihan kepala daerah merupakan institusi demokrasi lokal yang penting karena adanya pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah yang akan memimpin daerah akan terpilih melalui tangan masyarakat lokal secara langsung. ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(2020-09-12)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab penjual online atas ketidaksesuaian barang yang dapat merugikan pembeli dan bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli yang menderita kerugian akibat penjual ...
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN BIAYA PAKET LAYANAN BAGI PELANGGAN TV KABEL OLEH PIHAK PENYIARAN TV BERDASARKAN KUHPERDATA
(2020-10-15)
Tujuan penelitian skripsi ini mengetahui bagaimana perubahan dan peninjauan kembali atas perubahan biaya paket layanan Tv kabel, karena dalam kenyataanya masih banyak menimbulkan kerugian bagi pelanggan Tv kabel karena ...
IMPLEMENTASI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara).
(2020-09-21)
Kehadiran undang-undang tentang Desa yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2014 memperkuat status Desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai kekuatan Desa untuk membangun infrastruktur serta mensejahterakan masyarakat ...
KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM BIDANG LEGISLASI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
(2020-09-21)
Presiden merupakan kepala egislasi sekaligus kepala pemerintahan dalam suatu egislasi yang menganut egisl pemerintahan presidensial. Dalam konstitusi tugas Presiden ialah menjalankan undang – undang. Dalam proses ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP MPR) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2011 DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN INDONESIA
(2020-10-21)
Padadasarnyasuatuperaturanperundang undanganmemilikitigasifat dasar yaitudimanajikasuatukeputusan-keputusan yang bersifatumumdanabstrakbiasanyabersifatmengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individual dankonkretdap ...
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA SIPANGAN BOLON KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON KABUPATEN SIMALUNGUN)
(2020-10-21)
Tipe penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosio-yuridis, dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosio-yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara disamping mengumpulkan bahan hukum juga melalui ...
TINJAUAN YURIDIS QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI SISTEM TRANSAKSI PEMBAYARAN DALAM MENGATASI MONOPOLI MENURUT PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO 21/18/PADG/2019 (STUDI PADA BANK INDONESIA MEDAN)
(2020-09-24)
Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan ...
TINJAUAN YURIDIS KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CSR (Corporate Social Rensponsibility)
(2020-08-15)
Pada hakikatnya CSR (Corporate Social Responsibility) adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR (Corporate SocialResponsibility) menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan ...