Browsing Hukum by Title
Now showing items 651-670 of 1598
-
PENERAPAN SISTEM PEMIDANAAN DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (ANALSIS PUTUSAN MA NO.862K/PID.SUS/2010)
(2014-09-18)Menurut konteks hokum pidana lingkungan, badan hukum atau korporasi juga dapat melakukan berbagai perbuatan yang melanggar aturan dalam hukum lingkungan. Badan hukum (korporasi) ini juga dapat melakukan pencemaran lingkungan ... -
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT. BANK SUMUT BERDASARKAN PP NO. 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS (Studi Pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan)
(2019-09-20)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) PT. Bank Sumut berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan TJSL/CSR PT. ... -
PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA MEDAN
(2023-12-11)Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang merupakan suatu inovasi baru terobosan revolusioner di mana sangat membantu pihak kepolisian dalam manajemen ... -
PENEREPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI KENCAN ONLINE
(2024-06-13)Situs kencan online sekarang ini menjadi salah satu jenis sosial media yang saat ini telah menjadi sarana populer untuk mencari pasangan. Sebuah metode untuk menambah teman atau mencari pendamping hidup terus mengalami ... -
PENETAPAN BUNGA PADA LAYANAN PINJAM – MEMINJAM UANG BERBASIS ONLINE
(2022-01-17)Kegiatan pinjam-meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan ... -
Penetapan Nilai Ganti Rugi Kerugian atas Tanah dalam Hal Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum (Studi Kasus Putusan No. Reg. 297/Pdt.G/2018/PN. CBi)
(2022-06-12)Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah karena masih banyak masyakat yang salah kaprah perihal ganti kerugian dalam hal pengadaan tanah demi kepentingan umum. Dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam pengadaan ... -
PENETAPAN PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONTRUKSI (STUDI KANTOR PAJAK
(2022-06-07)Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban ... -
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PUTUSAN NOMOR:2871/PID.B/2013/PN.MDN)
(2015-08-20)Penganiayaan sebagaimana dilakukan didalam beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain Pasal 351 ayat 3 yang mengatur: “Bahwa kejahatan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ... -
PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUASAN PENGJUNG BERWISATA DI BUKIT HOLBUNG KABUPATEN SAMOSIR
(2019-09-20)Sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas pengembangan yang keberadaannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi kegiatan lainnya. Bauran pemasaran mempunyai pengaruh dalam menentukan suatu keberhasilan ... -
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI INDOMARET JL. HM SAID MEDAN
(2019-09-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Indomaret Jl. HM Said Medan. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang (N=40) konsumen di Indomaret Jl. HM ... -
PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA : TINJAUAN KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI NORMA HAM DI INDONESIA
(2024-05-31)Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya dan wajib ... -
PENGATURAN PELAYANAN UMUM PADA SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2024-01-18)Pada awal tahun 2020 dunia diguncang oleh coronavirus (SARS-Cov-2) yang dikenal sebagai penyakit coronavirus 2019 (COVID-19). Diketahui bahwa virus tersebut berasal dari Wuhan, China, dan ditemukan pada akhir Desember 2019. ... -
PENGATURAN PIDANA TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS ( NOODWEER EXCESS ) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DIRI
(2024-05-29)Pembegalan adalah sebuah aksi merampas barang dan atau kendaaraan korban ditengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. aksi pembegalan ini pada dasarnya merupakan aksi perampokan atau pencurian yang seringkali diikuti ... -
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2022-01-14)Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kesejahtaeraan rakyat, dengan pengelolaan keuangan yang baik maka dapat terwujud pemerintah yang baik, karena pemerintahan daerah merupakan garda utama sebagai alat ... -
PENGAWASAN OJK TERHADAP PIALANG SAHAM ONLINE
(2022-02-03)Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam membangunan ekonomi nasional ... -
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUAGAN TERHADAP SIMPAN PINJAM ONLINE (FINTECH)
(2020-09-17)Fintech peer to peer lendingatau yang umumdikenaldenganlayananpinjamanonlinemulaiberkembangpadatahun 2016, layananpinjamanonlineiniseringdigunakanuntukmembantuusahamikro, kecil, menengah(UMKM) lokal.Seiringmunculnyapenye ... -
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
(2018-08-23)OtoritasJasaKeuanganadalahsebuahlembagapengawasanjasakeuangansepertiindustriperbankan, pasar modal, reksadana, perusahaanpembiayaan, danapensiundanasuransi. Padadasarnya UU No 21 Tahun 2011 tentangOtoritasJasa Keuangan ... -
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEGIATAN ONLINE TRADING DI INDONESIA
(2022-11-10)Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan ... -
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEGADAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(2020-06-28)Pegadaian bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan dibidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai serta menyediakan ... -
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TRANSAKSI EFEK YANG BERINDIKASI INSIDER TRADING
(2019-08-19)Pasar Modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam pasar modal, bagi ...