Browsing Hukum by Issue Date
Now showing items 121-140 of 1598
-
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN BATAS HUTAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DAN KORPORASI. (STUDI DI DINAS KEHUTANAN SUMATERA UTARA)
(2016-10-14)Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut, mulai ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP JANIN YANG DIKANDUNGNYA. (Studi Putusan Nomor : 431/Pid.Sus/2011/PN.Blt)
(2016-10-14)Kekerasan terhadap janin atau Aborsi atau Abortus adalah Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dengan berat badan janin <500 gram dan usia kandungan < 20 minggu. Usia kehamilan yang cukup ... -
PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. (Studi Putusan No:25/Pid/TPK/2015/PT.DKI)
(2016-10-14)Untuk memberantas kejahatan korupsi harus diterapkan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera bagi koruptor, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak melakukan korupsi. Salah satu terobosan terbaru dengan ... -
PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN OVER CAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA KLAS IA MEDAN
(2016-10-14)Pelaksanaanpembinaanpemasyarakatanbedasarkanatasprinsip-prinsipsistempemasyarakatanuntukmerawat, mendidik, danmembimbingnarapidanadengantujuan agar menjadiwarga Negara yang baikdanberguna.Pembinaan yang terbaikbagikeberh ... -
Analisis Yuridis Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Pengurus CV yang Secara Sengaja Membuang Zat-zat Beracun atau Limbah B3 ke Area Lingkungan Hidup Masyarakat (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/2005/PN.Kray)
(2016-10-14)Tidak pidana pencemaran tersebut umumnya dilakukan atas nama badan hukum, perseroan, ataupun perserikatan, yang sering menggunakan zat-zat kimia berbahaya dalam proses produksinya, kemudian sisa atau limbah bahan kimia ... -
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER (STUDI DI PEMASYARAKATAN MILITER MEDAN)
(2016-10-15)Salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan remisi, pemberian remisi narapidana merupakan sebuah cara yang dilakukan pemerintah kepada para narapidana untuk memasyarakatkan narapidana. Remisi narapidana harus ... -
Tinjauan Yuridis Pidana Mati Terhadap Bandar Narkotika (Studi Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.)
(2016-10-16)Berdasarkan uraian yang terdapat dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkotika. Dalam skripsi ini ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG TANPA HAK MENANGKAP DAN MEMPENIAGAKAN SATWA YANG DI LINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN No.709/PID.B/2012/PN.BWI)
(2016-10-16)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang tanpa hak menangkap dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor:709/P ... -
PERANAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MENGAWASI PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (STUDI DI BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN MEDAN)
(2016-10-16)Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 ... -
PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NO. 295K/MIL/2014)
(2016-10-18)Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai oprasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan ... -
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA MEDAN
(2016-10-20)Perkembanganilmupengetahuansertatekhnologi yang semakinmajudancanggih, membawaberbagaipengaruh di dalamkehidupanmasyarakat, masuknyaberbagaikebudayaanasingkekota-kotamengakibatkanperubahansosial yang radikalsehinggamasya ... -
PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI YANG TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NO. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM)
(2016-10-24)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk pemidanaan terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan No.04/pid.sus/2011/PT.BJM. Dalam metode penulisan skripsi ini menggunakan ... -
PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MENYIMPAN NARKOTIKA TANPA HAK. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 174-K/PM I-04/AD/XI/2012)
(2016-10-27)Tindak PidanamenyimpanNarkotikatanpahakdanjugapenyalahgunaanNarkotikamerupakansuatutindakkejahatandanpelanggaran yang mengancamkeselamatan, baikfisikmaupunjiwasipemakaidanjugaterhadapmasyarakat di sekitarsecarasosialsert ... -
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam
(2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab orang tua angkat yang belum menikah terhadap anak angkat menurut hukum islam. Dang pengakatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap harta warisan. -
TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT
(2017-03-13)Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuitinjauanpemilihankepaladaerahsecaraserentakdalamupayamewujudkankedaulatanrakyat.Jenispenelitianinimenggunakanpenelitianyuridisnormatifdanpendekatanperundang-undangan (Statue ... -
Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 198/Pid.Sus/2016/Pin.Kia)
(2017-03-27)Tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita ... -
Kedudukan Hukum Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Catatan Sipil
(universitas hkbp nommensen, 2017-04-04)Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi yang beragama ... -
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN APABILA TERJADI PERPINDAHAN KELAS PERAWATAN PADA SALAH SATU PIHAK DALAM KEADAAN SAKIT
(2017-04-06)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat suatu perjanjijan apabila pasien pindah kelas dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi dalam keadaan sakit dan untuk mengetahui ... -
PELAKSANAAN PEMBINAAN RESIDIVIS YANG MENJALANI PIDANA PENJARA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA TANJUNG GUSTA MEDAN)
(2017-04-15)Banyaknya kejahatan yang terjadi belakangan ini, dimana pelaku kejahatan adalah seorang residivis dan didukung dari beberapa data dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta Medan menjadi latar belakang penelitian ...