Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 431-450 of 1598
-
KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-22)Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, yang memiliki sebutan sebagai penegak hukum konsekuensi deberikannya sebutan itu maka polisi wajib mengetahui hukum. tidak ... -
KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN DAN/ATAU MEMBELANJAKAN UANG PALSU (Studi Kasus No. 199/PID.Sus/2018/ PN Tanjung Balai Karimun)
(2019-09-25)Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat ... -
KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN SEBAGAI UPAYA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN
(2024-01-17)Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana menurut pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang ... -
KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN PELAKU KORUPSI ( Studi Di Pengadilan Negeri Medan)
(2022-11-29)Korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime). Hal ini dibuktikan dengan hasli survey Lembaga swadaya ... -
Kedudukan Keterangan Saksi A de Charge Yang Diajukan Oleh Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pengerusakan (Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Dumai)
(2018-10-11)Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang – kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti ... -
KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
(2021-10-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah barang jaminan berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat disita menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan bagaimanakah ... -
KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(2018-10-01)Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di indonesia, ... -
KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
(2020-06-10)Padatataranpraktis, pemberianotonomidaerah seluas-luasnyaberarti pemberiankewenangandankeleluasaankepadadaerahuntukmengeloladanmemanfaatkansumberdayadaerahsecara optimal. Meskipuntitikberatotonomi diletakkanpadatingkatKa ... -
KEDUDUKAN SERTA PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN HUKUM DI INDONESIA
(2022-10-24)Lembaga Ombudsman RI dibentuk agar penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut, dan benar. Karena itu, Ombudsman RI mengemban fungsi mengawasi penyelenggaraan Negara dan ... -
KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KOPERASI DENGAN NASABAH KOPERASI (Study Putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Y.yk)
(2018-10-03)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan Sertifikat hak milik atas tanah pada Perjanjiang Hutang Piutang dalam perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk dan untuk mengetahui pertimbangan hakim ... -
KEDUDUKAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP TERJADINYA KEJAHATAN PENGANCAMAN MELALUI ALAT TELEKOMUNIKASI. (Studi Putusan No.231/Pid.B/2013/PN.Siak.)
(2014-09-19)Perkembangan jenis media telekomunikasi semakin hari semakin meningkat. Keberadaan handphone sendiri sebagai salah satu alat komunikasi dewasa ini bayak digunakan oleh masyarakat awan diseluruh dunia. Kejahatan yang semakin ... -
KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM BIDANG LEGISLASI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
(2020-09-21)Presiden merupakan kepala egislasi sekaligus kepala pemerintahan dalam suatu egislasi yang menganut egisl pemerintahan presidensial. Dalam konstitusi tugas Presiden ialah menjalankan undang – undang. Dalam proses ... -
KEKUATAN ALAT BUKTI DIGITAL SEBAGAI DASARPERTIMBANGANHAKIM MENJATUHI PUTUSAN DALAMTINDAK PIDANAMENYEBARKAN PORNOGRAFI
(2020-09-25)Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangatlah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh yang diberikan pun beragam dapat berupa suatu perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, hingga suatu ... -
Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.
(2020-09-15)Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Seiring dengan perkembangan ... -
KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT LAPORAN HASIL UJI NAPZA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KEPADA ANGGOTA MILITER PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020)
(2022-01-14)Saat ini banyak sekali ditemukan atau diberitakan di berbagai media cetak maupun elektronik anggota atau oknum TNI yang terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara ... -
KEKUATAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK
(2020-08-31)Pada dasarnya didalam pembuktian tindak pidana dibutuhkan adanya suatu peran seseorang yang memiliki keahlian khusus, seseorang yang memiliki keahlian khusus itu sering disebut ahli, kehadiran dokter Forensik berguna untuk ... -
KEKUATAN HUKUM GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DILAKUKAN DEBITUR DALAM KEADAAN SAKIT KERAS DIHADAPAN NOTARIS
(2020-07-29)Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan akta pengakuan hutang yang dilakukan debitur dalam keadaan sakit keras di hadapan notaris. Akta pengakuan Hutang (Grosse) adalah akta yang ... -
KEKUATAN HUKUM PERADILAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA
(2017-04-30)KEKUATAN HUKUM PERADILAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA -
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN APABILA TERJADI PERPINDAHAN KELAS PERAWATAN PADA SALAH SATU PIHAK DALAM KEADAAN SAKIT
(2017-04-06)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat suatu perjanjijan apabila pasien pindah kelas dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi dalam keadaan sakit dan untuk mengetahui ... -
KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI HAKIM UNTUK MELAKUKAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA (Studi Putusan Nomor. 564/PID.B/2013/PN MEDAN)
(2014-08-28)Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar RI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga dalam kedudukan yang sama dalam hukum. Dalam hukum acara ...